Ditemukan 73 dokumen yang sesuai dengan query
Taufik Hidayat
"
Penelitian ini membahas mengenai analisa kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Tujuannya adalah untuk mengetahui yang didasarkan pada suatu analisa mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, terutama yang terkait dengan kewenangan MK dan MPR. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan, deskriptif, komparatif, dan dengan metode pengolahan data secara kualitatif. Diadopsinya MK dan perubahan dalam kedudukan dan kewenangan MPR dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945 pada akhirnya ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S25464
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Wahyu Mijaya
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000
S25512
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Universitas Indonesia, 2007
S25441
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Universitas Indonesia, 2001
S25410
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Sudargo Gautama
Bandung: Alumni, 1983
342 SUD p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Ni`matul Huda
"
Comments on the Indonesian 1945 Constitution and its amendments with references to politics and government ...
"
Yogyakarta: FH UII Press, 2004
342 NIM p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta : Lembaga Pangkajian MPR RI,
342 JKTN
Majalah, Jurnal, Buletin Universitas Indonesia Library
"
Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap “ inkracht van gewisjde”. Putusan MK No. 34/ PUU-XI/2013 menyatakan bahwa upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil, sehingga pasal 268 ayat (3) KUHAP yaitu, “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Putusan MK tersebut menimbulkan pro dan kontra, ...
"
JK 12:2 (2015)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
"
Artikel ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai fungsi lembaga negara penegak hukum di Indonesia. Perbedaan kewenangan dan fungsi lembaga penegak hukum seperti MA, Kejaksaan Agung, dan MK perlu dipahami secara mendalam. Selanjutnya mengingat perrmasalahan di semua lembaga pengadilan di seluruh dunia antara lain tentang lambatnya penyelesaian perkara, artikel ini mendeskripsikan dan menganalisis peran Hakim Agung dalam menyelesaikan perkara kasasi dan peninjauan kembali sebelum dan sesudah terbitnya SK Ketua MK No. 119/KMA/SK/VII/2013 tentang penetapan ...
"
JK 12:2 (2015)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Sikumbang, Sony Maulana
"
Perubahan ketatanegaraan yang terjadi akibat perubahan-perubahan yang dilakukan oleh MPR atas UUD 1945 antara lain adalah pernbentukan lembaga-lembaga negara baru. Salah satunya adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Keberadaan DPD dilatarbelakangi oleh gagasan demokratisasi dan akomodasi. kepentingan daerah demi terjaganya integrasi nasional. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 pasca perubahan keempat, maka DPD sebagai perwakilan rakyat dalam konteks kedaerahan dengan orientasi kepentingan nasional dapat disebut sebagai kamar kedua dalam sistem parlemen bikameral. Dengan demikian, keberadaan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
