Ditemukan 28 dokumen yang sesuai dengan query
Fajar Supriyatna
"
Studi tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) saat ini belum banyak ditemukan. Setelah perubahan Undang Undang Dasar 1945, banyak kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihilangkan sehingga membuatnya tidak menarik lagi untuk diteliti. Namun sesungguhnya ada bagianbagian yang masih menarik untuk diteliti dalam rangka memperkaya khasanah ilmu politik di Indonesia. Salah satunya adalah proses pemilihan Pimpinan MPR. Proses pemilihan Pimpinan MPR yang terdiri dari seorang Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua ini senantiasa berlangsung dinamis, tidak pernah ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2013
T38647
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Djakarta: [publisher not identified], 1969
342.05 HIM (1)
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Harmaily Ibrahim
Jakarta: Sinar Bakti, 1979
342.05 HAR m
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Simorangkir, J.C.T.
Jakarta: Erlangga, 1973
342.05 SIM t
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Tambunan, A.S.S.
Jakarta : Pustaka Sinar Harapan , 1991
342.05 TAM m
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Maria Widyaningsih
"
Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan adanya fakta hukum mengenai Tap MPR yang saat ini masih berlaku sebagai produk hukum dari MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara, sedangkan tata urutan peraturan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun tidak memasukkan Tap MPR sebagai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:
1. Kewenangan apa saja yang dimiliki MPR Pasca Perubahan UUD'45?
2. ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T18233
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Yunita Rhamadani
"
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia setelah terjadinya Perubahan UUD 1945, karena terjadi perubahan penting terutama pada perubahan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) baik dari segi fungsi maupun struktur. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, dan pemegang kedaulatan rakyat. Perubahan tersebut berpengaruh terhadap hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Setelah perubahan UUD 1945 Ketetapan MPR tidak dimasukkan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan, kini dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ...
"
Universitas Indonesia, 2013
T34597
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Safrizal Arifin
Depok: Universitas Indonesia, 2000
S25507
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Biondi Insani
"
ABSTRAK
Hampir setiap negara yang memiliki konstitusi tertulis memiliki cara untuk mengubah konstitusi yang diatur di dalam konstitusi tersebut. Di Indonesia, berdasarkan Pasal 37 UUD 1945, perubahan konstitusi dilakukan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun, pada masa Orde Baru, Undang-Undang Dasar 1945 atau konstitusi tertulis di Indonesia, diperlakukan sakral dan dikehendaki untuk tidak diubah. Hambatan selanjutnya adalah diaturnya dua produk hukum, yaitu TAP MPR/IV/1983 tentang referendum, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1985 tentang refrendum. Kedua ketentuan ini, ...
"
2017
S68920
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Fahrurrahman
"
Pengisian jabatan presiden dan wakil presiden merupakan aspek utama pada sistem pemerintahan presidensial. Saat ini, mekanisme pengisian jabatan presiden dan wakil presiden Indonesia dilakukan melalui pemilihan umum. Namun, UUD NRI 1945 masih memberikan kewenangan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menyelenggarakan sidang pemilihan wakil presiden jika terjadi kekosongan jabatan atau pemilihan jabatan presiden dan wakil presiden jika terjadi kekosongan jabatan secara bersamaan sebagaimana menurut Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945. Tulisan ini ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
