Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 62 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Jihan Ammatuz Zakiah
"Wacana gerakan masyarakat adat muncul di Indonesia seringkali dimaknai sebagai upaya untuk melakukan perlawanan dari ancaman pihak eksternal. Sebagian masyarakat memahami bahwa adat merujuk pada sebuah praktik ritual, norma, atau pun kebiasaan—sebagian juga memahami bahwa adat merujuk pada prosedur untuk menyelesaikan sengketa tenurial yang saat ini menjadi agenda LSM. Masyarakat adat di Indonesia didukung oleh pihak LSM untuk memperjuangkan hak-haknya dengan membawanya turut berperan dalam ranah legislasi. Tulisan ini mengeksplorasi bagaimana aktivitas LSM dalam mengupayakan perlindungan dan pengakuan masyarakat lokal yang memiliki klaim hak atas tanah melalui serangkaian praktik inskripsi. Penelitian ini dilakukan dengan mencakup beberapa proses kegiatan advokasi AMAN dan BRWA di beberapa wilayah IKN. Bersamaan dengan posisi saya sebagai fasilitator yang membantu kedua LSM tersebut, tulisan ini juga menjadi refleksi etnografis. Oleh karenanya, tulisan ini bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana agenda advokasi AMAN BRWA dilakukan untuk mengidentifikasi dan merumuskan ‘wilayah adat’ serta memperlihatkan bagaimana agenda advokasi tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan yang sifatnya prosedural, tetapi pada kenyataannya menimbulkan serangkaian konstruksi dan negosiasi. 

The discourse of the indigenous peoples' movement emerging in Indonesia is often interpreted as an attempt to resist external forces. Some communities define adat as referring to ritual practices, norms or customs—while others define adat as a procedure for resolving tenurial disputes, which is currently on the agenda of NGOs. Indigenous peoples in Indonesia are supported by NGOs to advocate for their rights by involving them in legislation. This paper explores how NGO activities seek to protect and recognize local communities with land rights claims through a set of inscription practices. The research was conducted by covering several processes of AMAN and BRWA advocacy activities in several IKN areas. Along with my position as a facilitator assisting the two NGOs, this paper is also an ethnographic reflection. Therefore, this paper aims to explain how AMAN BRWA's advocacy agenda is to identify and formulate 'customary territories' and to illustrate how this advocacy agenda is carried out through procedural steps, but in reality leads to a series of constructions and negotiations."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Oxford: Oxford University Press, 2014
325.3 RET
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Corry, Stephen
Cookhill: Freeman Press, 2011
305.8
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Ayu Astiarini
"ABSTRAK
Kemajuan periklanan di Hindia-Belanda pada abad ke-20 memberikan dampak pada budaya visual periklanan masa itu. Dalam promosi periklanan abad 20, penggunaan visual masyarakat lokal di Hindia-Belanda marak digunakan untuk menarik simpati pribumi. Salah satu yang menggunakan teknik periklanan tersebut adalah produk Verkades Biscuit yang berasal dari Belanda. Terdapat hal yang menarik dalam iklan Verkades Biscuit periode 1928-1938 di Hindia-Belanda yaitu penggunaan figur pribumi yang berbeda-beda pada iklannya. Melalui simbol-simbol yang terdapat pada iklan, dapat dilihat perkembangan sosial yang terjadi dalam masyarakat di Hindia-Belanda. Penelitian ini membahas bagaimana citra pribumi dalam iklan Verkades biscuit periode 1928-1938 di Hindia-Belanda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memaparkan citra pribumi yang terdapat pada iklan Verkades Biscuit. Dalam menganalisa, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan semiotik dan sejarah akan digunakan juga dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini akan memperlihatkan citra pribumi yang digambarkan dalam iklan Verkades Biscuit.

ABSTRACT
The progress of advertising in the Dutch East Indies in the 20th century had an impact on the visual culture of advertising at that time. In the 20th of advertising promotion, the use of local people in the Dutch East Indies was widely used to attract indigenous sympathy. One of the products which used this advertising technique is Verkades Biscuit from The Netherlands. The interesting thing on Verkades Biscuit ad from 1928-1938 in the Dutch East Indies was using different indigenous figures in their four ads. Through the symbols contained in the advertisement, it can be seen the social developments that occur in society in the Dutch East Indies. This study discusses how the indigenous image in the Verkades Biscuit advertisement from 1928-1938 in the Dutch East Indies. The purpose of this study was to find out and describe the indigenous image contained in the Verkades Biscuit ad. In analyzing, researcher used qualitative descriptive methods. Semiotic and historical approaches will also be used in this study, so this study will show the indigenous image depicted in Verkades Biscuit ad."
2019
MK-Pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Apit Andrianto
"Kaum muda atau remaja banyak melakukan eksperimen untuk mencari jati diri antara lain dengan menggunakan musik. Mereka bahkan kemudian menjadi pendorong dari kelahiran subkultur. Musik rock dipakai sebagai salah satu satu yang mampu merangsang pemikiran dan pembentukan kelompok tandingan yang direpresentasikan melalui lahirnya komunitas-komunitas subkultur. Kelahiran subkultur, pada awalnya, tidak pernah bisa dipisahkan dengan gaya hidup menyimpang. Anggota-anggota subkultur dianggap melakukan praktek-praktek penyimpangan perilaku seperti tindakan kriminal, alkohol, drugs, atau seks bebas. Rock sebagai musik yang muncul dengan semangat pemberontakan dijuluki sebagai musik 'iblis' karena dianggap merangsang kebiasaan hidup menyimpang tersebut.
Komunitas slanker merupakan salah satu kelompok subkultur kaum muda di Indonesia yang mendasarkan pada musik rock. Seperti halnya subkultur-subkultur lain, slanker juga tidak bisa melepaskan diri dari stigma negatif berupa penyimpangan hidup. Di awal kemunculannya, anggota-anggota kelompok slanker juga banyak melakukan gaya hidup menyimpang seperti mengkonsumsi alkohol dan obat terlarang. Namun pada perkembangannya, mereka meninggalkan kebiasaan hidup menyimpang itu. Dipengaruhi oleh kelompok musik idola mereka Slank, subkultur slanker menentang budaya bangsa yang penuh dengan korupsi, kolusi, dominasi, segregasi, dan kepalsuan yang dianggap sebagai 'kultur dominan'. Sebagai kelompok subkultur mereka menciptakan simbol-simbol spesifik untuk menegosiasikan bentuk budaya alternatif atas budaya dominan dan atau tradisional. Busana mereka cuek dan apa adanya, gaya bahasa mereka terbuka dan kadang kasar, mereka memiliki cara jabat tangan khas, dan mereka juga menciptakan pesan-pesan tertentu terkait dengan focal concern sebagai kritik sosial.
Penelitian ini bertujuan untuk menggali identitas subkultur slanker dengan mengaitkan peran media KoranSlank terhadap pembentukan identitas mereka. Paradigms konstruksionisme dipakai sebagai landasan penelitian dengan mengaplikasikan metode etnografi. Pengetahuan dan realitas dalam kerangka pemikiran konstruksionisme bersifat dialektis. Proses pemahaman terhadapnya, tidak dapat mengabaikan faktor historis dan kultural. Oleh sebab itu, etnografi dipilih sebagai metode untuk menggali data alamiah dengan lebih dalam, berkaitan dengan kebutuhan informasi historis dan kultural. Aplikasi metode penggalian data menggunakan tekhnik observasi Iangsung, observasi terlibat, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Etnografi juga dipilih agar memungkinkan terjadinya diskusi yang lebih mendalam dengan para informan berkaitan dengan informasi-informasi yang mereka berikan ataupun atas interpretasi-intepretasi hasil yang didapatkan.
Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa identitas slanker terangkum dalam gaya yang disebut dengan slengean. Identitas tersebut beroperasi dalam interaksi antara apa yang dimiliki secara personal oleh masing-masing anggota (identitas personal) dengan gaya kolektif yang mencerminkan milik komunitas (identitas kelompok). Media KoranSlank berperan besar dalam membentuk gaya slengean, memberi pemaknaan aimbol-simbol komunitas, dan membangun kohesifitas slanker yang akan memperkuat identitas slengean. Implikasi dari hasil penelitian ini memberi pemahaman tentang komunitas slanker sebagai bentuk subkultur yang merespon dominasi budaya tidak dengan praktek-praktek penyimpangan hidup. Pembentukan subkultur slanker lebih merupakan negosiasi atas budaya darninan negeri yang dianggap penuh dengan korupsi, segregasi, hipokrisi, dan kepalsuan. Respon terhadap dominasi budaya tidak dilakukan seperti halnya gerakan politik, tetapi lebih melalui bentuk-bentuk ide budaya seperti gaya busana, gerakan sosial, dan gerakan moral melalui pembuatan kata-kata mutiara. Jumlah anggota, daya kreativitas, dan kohesifitas kelompok menjadi potensi besar bagi pengembangan dan pemberdayaan komunitas.
Makna teoritik hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelahiran subkultur sebagai bentuk dari budaya kaum muda menjadi penyedia bentuk identitas kelompok alternatif diluar dari yang ditawarkan oleh sekolah dan pekerjaan. Kaum muda merespon dominasi budaya dengan melakukan negosiasi budaya. Perubahan sosial yang tidak mungkin terhindarkan menyebabkan sifat otentisitas subkultur bersifat lentur, mengikuti perubahan tersebut. Subkultur slanker lebih menunjukkan perlawanan budaya dalam praktek kompromistis. Para anggota subkultur masih mempertimbangkan nilai-nilai lokal yang dimiliki orang tua. Norma-norma dan nilai-nilai tradisi atau religi tetap dihormati. Berbeda dengan subkultur lain yang banyak muncul di Barat, subkultur di Indonesia lebih terlihat masih memperhatikan nilai-nilai tradisional. Karenanya, cakupan teoritik (theoretical scope) terkait dengan subkultur perlu memperhatikan faktor lokalitas. Sifat kompromi subkultur terhadap budaya dominan dan atau budaya orang tua perlu diperhatikan terutama terhadap subkultur-subkultur yang lahir di dunia timur."
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T22121
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Umar Badarsyah
"Masyarakat adat mendiami dan tersebar di seluruh dunia dari Kutub Utara sampai dengan Pasifik Selatan, mereka berjumlah sekitar 370 juta. Sebaran wilayah tempat tinggal mereka mencangkup 22 persen dari permukaan bumi yang secara kebetulan merupakan daerah di mana 80 persen konsentrasi keanekaragaman hayati dunia berada. Masyarakat adat memiliki keterikatan yang erat dengan alam. Keterikatan itu menjadikan mereka memiliki sikap hidup, cara pandang dan budaya yang sangat menghargai alam. Praktek kehidupan mereka selaras dengan upaya menjaga keanekaragaman hayati. Hukum Internasional melalui Konvensi Keanekargaman Hayati mulai mengapresiasi dan memberikan perlindungan kepada hak masyarakat adat atas keanekaragaman hayati. Meski demikian, praktek‐praktek perampasan hak atas tanah, wilayah, dan biopiracy masih marak terjadi. Masyarakat adat juga sampai saat ini masih berjuang untuk mendapatkan pengakuan penuh atas hak menentukan nasib mereka sendiri karena dengan adanya pengakuan hak inilah mereka tidak hanya dapat menjamin keberlangsungan mereka tetapi juga dapat meneruskan sumbangsih positif mereka dalam menjaga lingkungan dan keanekaragaman dunia. Melihat kesenjangan antara pengakuan dan perlindungan hukum dengan praktik yang terjadi atas hak masyarakat adat di bidang keanekaragaman hayati, skripsi ini berupaya memberikan gambaran bagaimana hukum internasional melindungi hak masyarakat adat di bidang keanekaragaman hayati? Bagaimana negara‐negara seperti Brazil, Kamerun, Australia dan Malaysia melindungi hak tersebut bagi masyarakat adat di negara mereka masing‐masing? Kemudian bagaimana Indonesia melindungi hak keanekaragaman hayati masyarakat adatnya?

Indigenous Peoples live and dwell stretch from north pole to southern pacific, approximately there are about 370 milions of them. They live in areas that cover 22 percents of earth surfaces, where apparently 80 percents of biological diversities concentrated. Indigenous peoples have strong and long ties with mother earth. The strong‐connection induces their ways of live, paradigms and cultures in so that they cherish, preserve and honor the nature. Their daily life practices intact with biodiversity preservation. Through the Convention of Biological Diversity, international law has begun to apreciate and protect Indigenous Peoples' Biodiversity Right. Nevertheless, practices of lands dispossession, miss‐appropriations of their traditional knowledges, biopiracy, existed until this very day. Meanwhile, Indigenous Peoples have been struggling to seek full acknowledgement of their self‐determination right, because with the recognition, they are not just may preserve their existance but also continue their positive contributions in preserving and protecting the environments and the world's biodiversity. Knowing the imbalance between the recognition, and protection of laws and negative practices against indigenous peoples right on biodiversity, this paper would like to draw how does international law protect indigenous peoples rights on biodiversity? How do international communities, specifically Brazil, Cameroon, Australia and Malaysia protect their Indigenous Peoples' Rights on biodiversity? Then, how Indonesia protecting such rights?"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S26246
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Direktorat Bina Masyarakat Terasing, 1990
307.7 IND p III
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Isti Kholif Maulinur
"Tulisan ini merupakan refleksi pengalaman saya dalam mengikuti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Program Studi Antropologi Sosial, Universitas Indonesia bersama Badan Registrasi Wilayah Adat (MBKM UI-BRWA). Pembahasan dalam makalah ini difokuskan pada refleksi metodologi etnografi dalam proses fasilitasi pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di BRWA. Proses ini juga mengungkap relasi identitas antara saya sebagai mahasiswa program studi antropologi sosial dengan BRWA dan relasi identitas saya sebagai fasilitator dengan masyarakat adat dalam menghasilkan etnografi masyarakat adat. Berdasarkan hal tersebut, makalah ini bertujuan memberikan gambaran kepada etnografer maupun fasilitator terkait kemungkinan yang akan mereka hadapi saat berada di lapangan. Pendekatan etnografi yang digunakan yaitu dengan Rapid Ethnography Assessment (REA) dengan metode pengambilan data melalui Focus Group Discussion (FGD), wawancara, transek, serta kolaborasi aktif dari masyarakat adat. Kegiatan ini dilakukan di beberapa wilayah adat yang berada di Kalimantan Tengah (Gunung Mas), Kalimantan Timur (Penajam Paser Utara), Kalimantan Utara (Nunukan), dan Riau (Kampar). Upaya menghasilkan etnografi masyarakat adat dengan acuan formulir pendaftaran BRWA merupakan hal yang penting dan krusial dalam proses advokasi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Indonesia. Dalam proses melakukan etnografi banyak kemungkinan yang dihadapi oleh seorang etnografer sekaligus fasilitator, baik ekspektasi dari masyarakat adat hingga tantangan dan penyesuaian saat berada di lapangan.

This paper reflects on my experience participating in the Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Program organized by the Social Anthropology Study Program at the University of Indonesia in collaboration with the Indigenous Territory Registration Agency (BRWA). The discussion in this paper focuses on reflecting on the ethnographic methodology in facilitating the recognition and protection of the rights of indigenous communities within the BRWA framework. This process also reveals the identity relationships between myself, as a student of the social anthropology program, and the BRWA, as well as my identity as a facilitator working with indigenous communities to produce an ethnography of these communities. Based on this, the paper aims to provide insight to ethnographers and facilitators regarding the potential challenges they may face in the field. The ethnographic approach employed in this study is Rapid Ethnography Assessment (REA), with data collection methods including Focus Group Discussions (FGD), interviews, transects, and active collaboration with indigenous communities. The activities were conducted in several indigenous territories located in Central Kalimantan (Gunung Mas), East Kalimantan (Penajam Paser Utara), North Kalimantan (Nunukan), and Riau (Kampar). Producing an ethnography of indigenous communities using the BRWA registration form as a guideline is crucial and vital in the advocacy process for the recognition and protection of indigenous legal communities in Indonesia. During the ethnographic process, an ethnographer and facilitator may face various possibilities, from the expectations of indigenous communities to the challenges and adjustments required in the field.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2024
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Hany Nurul Nissa Suhendar
"Makalah ilmiah akhir ini membahas fetisisasi tradisi yang saya alami berdasarkan pada pengalaman saya sebagai fasilitator di Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) dalam upaya pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat (indigenous people). Tulisan ini ditujukan sebagai bentuk kontribusi saya dalam menyajikan narasi terkait implikasi fetisisasi tradisi dalam konteks mencari keaslian masyarakat adat di Indonesia, khususnya di beberapa wilayah adat yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Temuan analisis memperlihatkan fetisisasi tradisi terjadi ketika saya ikut berpartisipasi secara langsung dalam menjalankan rangkaian proses yang terdiri dari registrasi, verifikasi, dan validasi untuk memperjuangkan pengakuan dan perlindungan atas keberadaan masyarakat adat berdasarkan pada prosedur BRWA.

This final scientific paper discusses the fetishization of tradition that I have experienced based on my experience as a facilitator at Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) in efforts to recognize and protect the rights of indigenous people. This paper is intended as a form of my contribution in presenting a narrative related to the implications of the fetishization of tradition in the context of seeking the authenticity of indigenous people in Indonesia, especially in several indigenous territories located in Central Kalimantan, East Kalimantan, and South Kalimantan Provinces. The findings of the analysis show that the fetishization of tradition occurred when I directly participated in carrying out a series of processes consisting of registration, verification, and validation to fight for the recognition and protection of the existence of indigenous people based on BRWA procedures.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2024
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Batubara, Yosep Peniel
"ABSTRACT
REDD adalah mekanisme pengurangan emisi GRK oleh negara berkembang. Negara pelaksana kemudian akan mendapatkan insentif untuk setiap pengurangan emisi GRK yang dicapai. Untuk mencegah dampak negatif dari pelaksanaan REDD terhadap masyarakat lokal dan lingkungan, maka UNFCCC mendorong negara pelaksana Indonesia untuk menerjemahkan dan mengembangkan sistem informasi safeguard dan melaksanakan safeguard dalam pelaksanaan REDD. Penelitian ini memaparkan bagaimana perkembangan REDD di Indonesia dan penerjemahan safeguard dan sistem informasi safeguards di Indonesia, serta hubungan safeguard dan sistem informasi safeguard dengan mekanisme pendanaan result-based payment. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui metode kepustakaan dan wawancara dengan pihak KLHK dan ahli hukum. Kesimpulan dari penelitian ini, laporan pelaksanaan safeguard akan dinilai dengan APPS dan dilaporkan ke SIS-REDD. Laporan tersebut kemudian disampaikan ke Sekretariat UNFCCC untuk mendapatkan dana result-based payment. Perkembangan lainnya adalah adanya Permen No. 70 Tahun 2017 yang mengakibatkan mekanisme jual beli karbon tidak diperbolehkan lagi dan berfokus menjadi mekanisme RBP untuk memenuhi INDC Indonesia. Penelitian ini menyarankan Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan kembali safeguard nasional, menambah aturan terkait safeguard dan membantu melakukan mediasi para pihak yang telah memiliki perjanjian jual-beli karbon.

ABSTRACT
REDD is a mechanism for reducing GHG emissions in developing countries. The Parties that implement REDD will get incentives for GHG emissions reductions. To prevent negative impacts of REDD implementation on local communities and environment, the UNFCCC encourages Parties Indonesia to address and develop safeguard information systems and to promote and support safeguard in REDD implementation. This research describes the development of REDD in Indonesia and the implementation of safeguards and safeguards information system in Indonesia, as well as the relation between safeguard and safeguards information system with result based payment mechanism. The method this research used is normative juridical using secondary data obtained through library research and interviews from MoEF and legal experts. The conclusions from this research shows that safeguards implementation reports will be self assessed by project proponent using APPS and must be reported to SIS REDD. The report then submitted to the UNFCCC Secretariat to obtain and receive the result based payment. Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia No. 70 2017 regulate carbon market is not allowed anymore, thus only RBP mechanism is used to fulfill Indonesia INDC. This research suggests the Government of Indonesia to redevelop ldquo national rdquo safeguards, regulate safeguard related regulation and help mediate parties who already have carbon trading agreements."
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7   >>