Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Algorithms for independent component analysis (ICA) based on information-theoritic criteria optimization over differential manifolds have been devised over the last few years....."

"Dimanapun juga di dunia,masalah besar yang dihadapi oleh Pengadilan adalah kehendak bangsa untuk memi;liki Pengadilan yang benar-benar mandiri (independen ). Kemandirian tersebut bukanlah untuk kemadirian itu sendiri, melainkan untuk tujuan yang lebih tinggi,yaitu mampu bertindak adil...."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persentase komisaris asing terhadap frekuensi rapat dewan komisaris. Selain persentase komisaris asing, penelitian ini juga menguji beberapa karakteristik dewan komisaris, yaitu ukuran dewan, persentase komisaris independen, tenur komisaris, persentase komisaris wanita, serta remunerasi dewan komisaris. Penelitian ini menggunakan data panel dengan total 300 observasi, yang terdiri dari 60 perusahaan yang terdaftar di BEI serta periode penelitian yang digunakan adalah 5 tahun yaitu tahun 2010-2014. Data diperoleh dari laporan tahunan perusahaan secara hand-collected. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa persentase komisaris asing berpengaruh secara signifikan terhadap frekuensi rapat komisaris. Karakteristik komisaris lainnya yang mempengaruhi frekuensi rapat secara signifikan adalah ukuran dewan komisaris, presentase komisaris independen, remunerasi komisaris. Selain karakteristik dewan komisaris, financial leverage perusahaan juga memiliki pengaruh signifikan terhadap frekuensi rapat.

---

This study is designed to determine the effect of foreign commissioner on board of commissioner (BOC) meeting frequency. Some other factors related to characteristics of BOC such as BOC size, percentage of independent commissioner, tenure, percentage of woman commissioner, and remuneration are also tested to see their effects on BOC meeting frequency. Total sample of this study consist of 300 balanced-panel data, which comprise of 60 BEI listed companies and 5 year-period during 2010-2014. All data are hand-collected from annual report. This study found that percentage of foreign commissioner affect negatively the BOC meeting frequency. Moreover, other BOC characteristics that significantly affects BOC meeting frequency are BOC size, percentage of independent commissioner and remuneration. Lastly, this study found that company’s financial risk also has significant positive affect to the BOC meeting frequency."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai penerapan ISAK 16 tentang perjanjian konsesi jasa pada perusahaan Independent Power Producer (“IPP”) di Indonesia serta menganalisa dampak penerapan tersebut pada laporan keuangan IPP. ISAK 16 sendiri telah diterbitkan oleh DSAK IAI pada tanggal 1 Februari 2011 dan telah berlaku efektif per 1 Januari 2012 sebagai respon dibutuhkannya pengaturan akuntansi yang relevan dan dapat diandalkan untuk mengatur skema perjanjian Public to Private Partnership (“PPP”) oleh operator yang banyak digunakan di Indonesia sebagai salah satu alat percepatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai dari tesis ini adalah untuk mendapatkan suatu kesimpulan apakah Power Purchase Agreement (PPA) antara IPP dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (“PLN”) masuk kedalam ruang lingkup ISAK 16 dan penentuan model akuntansi yang digunakan untuk mengakui imbalan yang diterima oleh IPP. Selanjutnya, tesis ini membahas perbandingan perlakuan akuntansi untuk mencatat pengaturan yang terdapat di dalam PPA sebelum dan setelah penerapan ISAK 16, yang kemudian diidentifikaskan isu-isu penerapan yang mungkin dihadapi oleh IPP, sehingga didapatkan suatu analisa mengenai dampak penerapan ISAK 16 pada laporan keuangan IPP. Hasil dari penelitian yang dilakukan di dalam tesis ini menjelaskan bahwa penerapan ISAK 16 pada laporan keuangan IPP akan menyebabkan perbedaan penyajian posisi aset, liabilitas, pendapatan dan beban pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif yang berdampak pada berubahnya penyajian informasi keuangan dan kinerja laba IPP dari periode ke periode selama masa PPA.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the implementation of ISAK 16 service concession arrangement on the Independent Power Producer ("IPP") in Indonesia and to analyze the impact of that implementation to the IPP’s financial statements. ISAK 16 itself has been published by DSAK IAI on February 1, 2011 and has become effective by January 1, 2012 as a response for the needs of the relevant and reliable accounting treatment to govern the contract for Public Private Partnership ("PPP") by the operator that widely used in Indonesia as one of the accelerated development undertaken by the Government of the Republic of Indonesia. The objective of this thesis is to obtain a conclusion whether the Power Purchase Agreement (PPA) between the IPP with PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (“PLN”) include into the scope ISAK 16 and to determine the accounting model used to recognize compensation received by the IPP. Furthermore, this thesis discusses comparative accounting treatment to record the arrangement in the PPA before and after the implementation of ISAK 16, which then identify the implementation issues that may be faced by the IPPs, to obtain an analysis of the impact of ISAK 16 on the IPP’s financial statements. The results of the research conducted in this thesis describe the implementation of ISAK 16 on the IPP financial statements that lead to the differences in the presentation of the position of assets, liabilities, revenues and expenses in the statement of financial position and statement of comprehensive income that have an impact on the change in the presentation of financial information and earnings performance of the IPP from period to period during the PPA period. "

"Pemberdayaan keluarga melalui aktivitas kelompok sangat penting untuk meningkatkan kemampuan koping dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi keluarga dalam merawat lansia. Tujuan penelitian yaitu memperoleh model kelompok keluarga mandiri yang efektif untuk mengurangi beban merawat dan meningkatkan kualitas hidup lansia. Penelitian ini menggunakan desain riset operasional melalui tiga tahapan penelitian yaitu Tahap I : Identifikasi masalah dan kebutuhan melalui penelitian kualitatif dengan desain fenomenologi deskriptif dan trianggulasi sumber data; Tahap II : pengembangaan model kelompok keluarga mandiri hasil integrasi antara penelitian tahap 1, studi literatur dan konsultasi pakar; Tahap III : uji coba model dengan experiment with control group design. Strategi sampling menggunakan cluster multistage method dengan jumlah sampel sebanyak 196. Hasil penelitian diperoleh : 1) Tahap I : diperoleh 15 tema; 2) Tahap II dihasilkan model kelompok keluarga mandiri dengan 4 modul dan buku kerja untuk pelaku rawat dan panduan bagi fasilitator dan supervisor; 3) Tahap III : terdapat perbedaan bermakna beban merawat, kemampuan merawat (pengetahuan, sikap dan keterampilan), kepuasan merawat, status kesehatan dan kualitas hidup lansia antar pengukuran (3 bulan dan 6 bulan sesudah intervensi model) diantara kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Kesimpulan, model kelompok keluarga mandiri efektif mengurangi beban merawat, meningkatkan kemampuan merawat, kepuasan merawat, status kesehatan dan kualitas hidup lansia. Rekomendasi : 1) Replikasi model di seluruh wilayah Indonesia yang diintegrasikan pelaksanaannya dengan posyandu lansia; 2) Pelatihan berkelanjutan bagi perawat puskesmas dan kader lansia sebagai pendamping bagi pelaku rawat dalam merawat lansia di rumah; 3) Penelitian lanjut yaitu pengembangan model kelompok swabantu bagi lansia; grounded theory untuk membangun konsep beban.

---

Empowering families through group activities is crucial to enhance coping skills in dealing with the various problems faced by families in caring for the elderly. The research objective was to obtain an independent family group model which was effective for reducing the burden of care and for improving the quality of life of the elderly.

This study used operational research design through three stages namely Stage I: Identification of problems and needs through qualitative research with descriptive phenomenology design and triangulation of data sources; Stage II: development of independent family group model resulting from integration of the results of stage 1 studies, literature studies and expert consultation; Stage III: Testing the model with the experiments with control group design. Sampling strategy used cluster multistage method with 196 samples.

Results of research were obtained: 1) Stage I: 15 themes were obtained, 2) Stage II independent model of a family group with 4 modules and workbook for caregiver and guidance for facilitators and supervisors; 3) Stage III: there were significant differences in the burden of care, the care ability (knowledge, attitudes and skills), satisfaction of care, health status and quality of life of the elderly between measurements of (3 months and 6 months after the intervention model) between the intervention group and the control group.

Conclusions, independent family group model effectively reduced the burden of care, improve care, satisfaction of care, health status and quality of life of the elderly.

Recommendations: 1) Replication models in all parts of Indonesia through integrated implementation with posyandu (intgrated post) for the elderly; 2) ongoing training for nurses and health centers as a companion for the elderly cadres caregiver in caring for the elderly at home; 3) further research was the development of models of independent groups for the elderly; grounded theory to establish the concept of burden."

"Tanggung gugat (Vicarious Liability) adalah doktrin yang menyatakan bahwa majikan akan bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya, sejauh perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup/bagian dari pekerjaannya. Pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) merupakan penjelmaan dari doktrin Vicarious Liability. Terdapat banyak masalah dalam penerapan tanggung gugat (Vicarious Liability), yaitu masalah dalam menguraikan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk membebankan tanggung gugat (Vicarious Liability) kepada majikan. Penulisan skripsi ini akan menganalisis masalah tanggung gugat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2498 K/Pdt/2000, dimana terdapat perbedaan pertimbangan atas pembebanan tanggung gugat di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, dengan Mahkamah Agung. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah Penelitian Kepustakaan, dimana dalam menganalisis permasalahan tanggung gugat ini, penulis mengacu pada norma hukum yaitu pasal 1367 ayat (3) KUHPer serta doktrin-doktrin yang berlaku di masyarakat. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa untuk membebankan tanggung gugat kepada majikan, kesemua unsur di dalam pasal 1367 ayat (3) KUHPer haruslah dipenuhi, oleh karena itu majikan tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum bawahan yang bukan merupakan lingkup/bagian dari pekerjaan.

---

Vicarious liability is a doctrine which states that master will be liable for any tort commited by servant, as far as such action is related to the course of employment. Article 1367 paragraph 3 of Indonesian Civil Law is the embodiment of the doctrine of Vicarious Liability. In the implementation of vicarious liability doctrine, there are a lot of problem in explaining the elements that should be fullfiled to impose the liability on the master. This thesis will analyze the issue of vicarious liability in the Supreme Court verdict No. 2498/K/Pdt/2000, where there are differences in consideration of the imposition of vicarious liability in the District court, Court of Appeal, and Supreme Court. Research methods used by the writer is Research Library, where in analyzing issues of the vicarious liability, writer refers to the legal norm, namely Article 1367 paragraph (3) Indonesian Civil Code, as well as legal doctrines prevailing in the society. The results of this research states that, all the elements in the Article 1367 paragraph (3) Indonesian Civil Code must be fullfilled in order to be able to impose the vicarious liability, therefore the master is not responsible for the tort committed by the servant that is not in the course of employment."