Ditemukan 158 dokumen yang sesuai dengan query
Rudy Suhartono
"
Dalam rangka menggali penerimaan pajak, Pemerintah mengeluarkan peraturan perpajakan yang mengenakan Pajak Penghasilan final atas penghasilan tertentu, antara lain : bunga deposito dan tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya. Namun kebijakan pengenaan pajak atas penghasilan-penghasilan tersebut tetap harus mengacu pada prinsip keadilan dan netralitas pemungutan pajak.
Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis apakah kebijakan pengenaan Pajak ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
T7597
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Simatupang, Augus Hendra
"
Sesuai dengan konstitusi, regim yang berkuasa bersama-sama dengan legislatif diberi kewenangan untuk memungut pajak dari masyarakat guna membiayai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, spritual dan material. Namun dalam pelaksanaannya pemungutan pajak sangat sarat dengan muatan kepentingan politik penguasa/partai politik yang berkuasa saat itu. Karena adanya kepentingan tersebut, terjadi benturan antara politik kekuasaan dengan hukum, dimana hukum sering menjadi pihak yang lemah, termasuk diantaranya Hukum Pajak. Dan dalam hal politik ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T15512
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Adi Nugroho
"
Sejalan dengan sekror perpajakan menjadi salah satu sumber yang potensial bagi pembiayaan pembangunan, pemerintah berusaba untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak melalui berbagai kebijakan dan salah satunya adalab memperbabarui Undang-undang Perpajakan yang telah ada.
Pemerintab Republik Indonesia mengeluarkan peraturan tentang Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dengan harapan dapat menjaring dan pajak yang terhutang nantinya. Langkah tersebut Jazim disebut perencanaan pajak.
Berdasarkan hal di atas parmasalahan yang dapat dilakukan adalah bagaimana menerapkan ketentuan atau perlakuan tersebut sehingga ...
"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002
T5000
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Yoseph Agus Bagus Budi Nurani
"
Konsep penghasilan berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh) berbeda dengan konsep penghasilan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) karena tujuan penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) berdasarkan UU PPh adalah untuk keperluan penerimaan negara dan mengatur kehidupan sosial ekonomi termasuk redistribusi penghasilan, sedangkan tujuan penghitungan penghasilan benlasarkan SAK adalah memberi informasi kepada manajemen dan perbedaan antara UU PPh dan SAK. Selanjutnya dikaji pula apakah ketentuan UU PPh yang berbeda ...
"
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2000
T4996
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Andri Darmawan
"
Asuransi Jasindo dalam memasarkan produknya menggunakan jasa agen. Agen memegang peranan yang sangat penting bagi usaha asuransi, tanpa agen dapat dikatakan perusahaan asuransi tidak dapat beropemsi secara maksimal. Atas penjualan yang berhasil dilakukan oleh agen, maka pihak asuransi memberikan imbalan berupa komisi yang prosentasenya telah ditentukan. Atas komisi ini maka pihak asuransi selaku pemberi penghasilan melakukan pemotongan atas penghasilan tersebut dengan tarif yang telah ditentukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Sebelum diberlakukannya tarif progresif pemotongan pajak ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T22199
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Tjahyo Susanto
"
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis permasalahan serta dampak yang ditimbulkan dari penerapan PPh final atas penghasilan dari usaha yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dengan peredaran bruto tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Terdapat banyak pendapat di masyarakat atas diterapkannya peraturan ini antara lain mengenai landasan hokum penerbitan dan timbulnya ketidakadilan. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut topic bahasan tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hokum ...
"
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rustanti
"
ABSTRAK
Penerimaan negara dari sektor perpajakan dipergunakan untuk kepentingan
penyelenggaraan negara serta kesejahteraan rakyat. Usaha Direktorat Jenderal
Pajak dalam mendapatkan pelunasan utang pajak seringkah terjadi benturan
dengan pihak lain dalam hal ini yaitu kreditur lainnya (wajib pajak juga memiliki
utang terhadap pihak lain), sehingga terjadi perebutan atas harta kekayaan wajib
pajak/penanggung pajak untuk pelunasan utang negara dan kreditur lainnya. Hak
mendahulu negara menjadi solusi bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam upayanya
untuk mendapatkan pelunasan utang dari wajib pajak/penanggung pajak.
Pengaturan mengenai hak mendahulu negara terdapat ...
"
2011
T38069
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Alfian Dovi Pradana
"
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis argumentasi yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak mengenai perlakuan pajak atas beban amortisasi goodwill milik PT A yang muncul akibat akuisisi berdasarkan ketentuan akuntansi dan perpajakan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis perlakuan perpajakan atas beban amortisasi goodwill PT A yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak apabila dilihat dari asas kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. ...
"
2017
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Universitas Indonesia, 2006
S23902
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Stephen Sinalsal
"
PT. Krakatau Steel merupakan salah satu BUMN yang ditunjuk negara untuk memungut PPh 22 atas pembeliannya. Hal ini didasarkan pada UU Nomor 36 Tahun 2008. Agustus 2010 terbit peraturan baru yang mengubah posisi PT. Krakatau Steel sebagai pemungut pajak yaitu PMK Nomor 154/PMK.03/2010. Perubahan ini juga menimbulkan dampak lain bagi PT. Krakatau Steel. Melalui penelitian ini penulis mencoba menganalisa dampak-dampak yang dihadapi oleh PT. Krakatau Steel selaku pemungut PPh 22 dan asas-asas dari penerapan peraturan ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S44040
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
