Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
I Gusti Ngurah Susila Anggawijaya
Pengaruh pembebasan dan/atau pengembalian bea masuk serta pajak dalam rangka impor tidak dipungut terhadap nilai ekspor dalam skema fasilitas KITE : studi kasus terhadap perusahaan teraktif pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta = The Impact of the exemption and/or restitution of import duties and the exempted import related tax toward the export value within the KITE facility sceme (case study for the most active companies in directorate general of customs and excise regional office Jakarta)
" Penelitian ini tentang pengaruh pembebasan dan/atau pengembalian bea masuk, serta pajak dalam rangka impor tidak dipungut terhadap nilai ekspor dalam skema fasilitas KITE. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui serta menganalisa pengaruh pemberian fasilitas KITE yaitu bea masuk yang dipungut, bagi peningkatan nilai ekspor yang dihasilkan perusahaan pengguna fasilitas KITE pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta (Kanwil DJBC Jakarta). Selain itu, untuk mengetahui pengaruh nilai tikar riil Yen terhadap rupiah serta produk domestik ... "
Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
T27688
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Fadhlan Zamzami Sitio
Analisis Yuridis Pengenaan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) Alat Kesehatan Ditinjau dari Hak Dasar Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia = Juridical Analysis on the Imposition of Import Duties and Taxes to Imports (PDRI) of Medical Devices Reviewed from the Perspective of the Right to Health as a Human Rights
" Hak atas Kesehatan right to health merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai hak dasar dari setiap individu dan tidak dapat dihilangkan. Setelah diamandemen, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa; “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” Kemudian, pasal 98 Undang-Undang Kesehatan menegaskan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas sediaan farmasi dan alat kesehatan yang aman, bermanfaat, bermutu ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library