Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Objective for the paper is to depict the concept of PES (Payment for Environmental Services) and its implementation in the Cidanau Watershed.This paper is a success story of PES implementation starting from the early adaption of the concept

---

"

"This research have SIM-Q Queue simulator sofware implementation and designed which behavioral simulation queue system according to given system architecture system architecturedesigned by taking elementary idea of diagram from emit a stream of made moderate GPSS simulation language methodology orient object (MBO) Coad Yourdon used as by methodologies to analyse and design SIM-Q...."

"Faktur Pajak berbentuk elektronik merupakan Faktur Pajak yang secara bertahap telah dikembangkan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi berbentuk elektronik. Penelitian ini dilakukan untuk menyajikan sebuah gambaran mengenai impelementasi tata cara pembuatan dan pelaporan Faktur Pajak berbentuk elektronik terutama pada berdasarkan KEP-136/PJ/2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, ditinjau dari Content of Policy, jenis manfaat dan kemudahan yang dihasilkan dengan adanya kebijakan ini telah dirasakan oleh PKP yang telah diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik, antara lain dalam hal pembuatannya, terdapatnya QR Code sebagai pengganti tanda tangan basah dan PKP dapat mengajukan permohonan nomor seri Faktur Pajak secara online melalui website DJP atau melalui aplikasi e-Faktur.Sedangkan, ditinjau dari Context of Implementation, implementasi Kebijakan Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik masih memiliki beberapa permasalahan, antara lain dalam pemberitahuan sosialisasi dan penetapan, PKP merasakan penyampaianpenyampaian tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang berdekatan, masih banyaknya kendala terkait teknis aplikasi membutuhkan perbaikan dari pihak DJP, serta respon dari pihak DJP pun yang menyediakan Contact Center masih dinilai kurang menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh PKP.

---

Electronic tax invoice is a tax invoice that has been gradually developed by utilizing technological advances in electronic form. This research was conducted to provide an overview of the implementation of publishing and reporting procedure of electronic tax invoice based on the KEP-136/PJ/2014. This research used a qualitative approach with descriptive research purposes. Data collected through the study of literature and in-depth interviews.

The results of this study show that, from the view of Content of Policy, types of benefits produced in the presence of this policy has been felt by PKP which has required to make a Tax Invoice in electronic form, such as in the publishing, the presence of a QR Code in lieu of a wet signature and PKP can apply for a Tax Invoice serial number online through the DGT website or through e-Invoicing.

Meanwhile, from the view of the Context of Implementation, Regulation of Publishing and Reporting Procedure of Electronic Tax Invoice still have some problems, among others, in the notice of socialization and determination, PKP feel the notification is done within the adjacent, there are still many technical problems related to applications requiring maintenance from the DGT, and the response of the DGT who provides contact center is still considered less respond to the questions raised by the PKP."

"System of rice intenfication (SRI) is one of the rice cultivation practices approach that focused on soil ,crop,and water management based on environmentally sound activities through group empowerment and local widom. ....."

"Keberadaan PKL yang sporadis dan tak teratur mengesankan tidak ada penanganan yang jelas dari pemerintah DKI Jakarta khususnya Jakarta Pusat. Oleh karenanya dilakukan penelitian untuk mengetahui implementasi kebijakan penanganan PKL di DKI Jakarta yang bertujuan untuk: (1) Menjelaskan implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani PKL saat ini; (2) Memaparkan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan kegagalan implementasi penanganan PKL di DKI Jakarta.Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 empat faktor atau variabel penting dalam kebijakan publik, yaitu: komunikasi (communication), sumber-sumber (resources), kecondongan (dispositions), atau perilaku (attitudes), dan struktur birokrasi (bureaucratic structure) (Edward III. 1980 hal. 9-10). Selain itu analisis juga dilakukan dengan melihat beberapa faktor eksternal sebagaimana dikemukakan oleh Grindle (1980) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Penelitian dilakukan dengan metode positis kualitatif dengan menggunakan model analisis ilustratif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal tetapi juga oleh faktor-faktor eksternal, seperti premanisme, sikap masyarakat dan kondisi perekonomian negara, Rekomendasi yang diberikan oleh penelitian antara lain meningkatkan kemampuan personel fisik dan wawasan, serta etika para pelaksanaan kebijakan, pembinaan satu atap oleh Dinas KUKM untuk PKL resmi dan ilegal, dan merancang upaya sistematis pemberantasan premanisme dengan bekerjasama dengan pihak Kepolisian.

---

The sporadic, yet unorganized location of stallers seems to indicate the absence of arrangement by the local government of DKI Jakarta especially Central Jakarta. Therefore, a reaserch has been conducted in order to find out the policy implementation of staller arrangement in DKI Jakarta with a case study of Central Jakarta aiming to (1) explain the policy implementation conducted by the local government of DKI Jakarta in arranging stallers; (2) elaborate factors contributing to the success and failure of the policy implementation.There are four analyzing tools used: communication, resources, dispositions or attitudes, and bureaucratic structure (Edward III. 1980 page. 9-10). Furthermore the analysis also conducted by considering the external factors in regards to Grindle (1980) saying that the success of policy implementation is influenced by two major variables namely content of policy and context of implementation. The research uses positivistic qualitative method and applies illustrative model in data analysis.Research shows that the policy implementation is not only influenced by the internal factors, but also the external ones, such as premanism (bullying practices), people?s responses, and monetary condition of the country. A set of recommendation is then given, such as enhancing the capability of the implementors both physically and intellectually, one stop training service by institution of Cooperation, Small and Middle Business to both formal and informal/illegal stallers, and conducting premanism eradication systematically together with the Police."

"The environmental issue has been the major issue in the world nowadays. This issue also has encourage many big cities around the world to implement the green cities concept in their city development, to reach the minimal standard 30% green open space of the city?s area, that has been settled on the Earth Conference at Johannesburg in 2002. In Jakarta, as an effort to reach the minimal 13,94% standard that has been settled in the Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta 2010 (RTRW 2010), the local government especially Dinas Pertamanan DKI Jakarta are trying to rearrange the use of the land that has been improperly used by people. One of the refunction is on Taman Ayodia, which is well known by the name Pasar Barito. There has been resistance made by the small merchants (PKL) in Pasar Barito regarding the ondemnation process.

Due to that reason, the research questions in this research are: how was the implementation process seen from Edward III?s and Grindle?s conceptions about the dimensions of a policy implementation and which dimension that is dominant in the policy implementation process?

The research method that the researcher uses in this research is positivist approach which is helped by qualitative data technique. The type of this research is descriptive research. In collecting data, researcher uses in depth interviews, observation, and documentation. Qualitative data is the most important data which is supported by literature studies from books, journal, etc.

The result from this research is that the implementation of green open space refunction in Taman Ayodia has been done but still it has lack of perfection due to the resistance that the small merchants (PKL) made within the condemnation process. The imperfection came from the lack of communication and lack of interests affected from the implementers that the small merchants refer to an improper relocation place and there is no access for the citizen to participate in the decision making of the policy.

The suggestion that has been made to Dinas Pertamanan was to enhance the communication within the organization and enhance the coordination to make the socialization of the program heard and understood by the interests affected clearly. So that in the future a successful policy implementation can be achieved."

"Dalam implementasi kebijakan pembentukan Account Representative terdapat berbagai permasalahan yang terjadi, sehingga perlu dilakukan analisis terhadap implementasi kebijakan tersebut. Analisis yang dilakukan dibatasi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian pustaka dan penelitian lapangan melalui pengamatan terlibat dan wawancara mendalam.Dari analisis yang dilakukan diperoleh hasil bahwa: 1) terdapat penyimpangan pengertian dari konsep kebijakan pembentukan Account Representative, 2) ditemukan banyak permasalahan yang terjadi dalam implementasinya, dan 3) telah banyak upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam mengatasi permasalahan yang ada, sedangkan upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara masih belum maksimal.

---

In the implementation of policy about Accounts Representative formation, there are various problems occurred, so we need to analyze the implementation of the policy. The analysis conducted is limited to the Tax Office Madya Jakarta Utara. Research conducted using qualitative research methods and descriptive design using data collection techniques such as library research and field research that involved observation and depth interviews. The analysis shows that: 1) there was a deviation from the concept of understanding policy about Account Representative formation, 2) many problems were found occur in implementation, and 3) The Directorate General of Taxes have made a lot of effort to overcome the existing problems, while efforts conducted by the Tax Office Madya Jakarta Utara still not maximal."