Ditemukan 17 dokumen yang sesuai dengan query
Adri
"
Maraknya illegal logging di Indonesia dari tahun 1999-2005, oleh berbagai kalangan diduga sebagai akibat dari aparatus negara yang korup, keterlibatan polisi dan militer, lemahnya penegakan hukum, tingginya kebutuhan kayu dunia, peraturan yang tumpah tindih, krisis ekonomi, industri perkayuan yang kelebihan kapasitas, dan otonomi daerah dan desentralisasi. Pada banyak kejadian illegal logging di Indonesia, berbagai penyebab diatas memiliki bukti-bukti yang kuat. Namun aktivitas illegal logging menjadi unik jika menengoknya di daerah Badau dan Lanjak yang berbatasan ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2007
T 22768
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Irhandy Joko Pramono
"
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kondisi perekonomian daerah terhadap aktivitas illegal logging di Pulau Jawa dengan menggunakan metode analisis data panel. Metode estimasi yang digunakan adalah ordinary least square (OLS) dengan menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Perum Perhutani tahun 2007-2011 pada 80 kabupaten di Pulau Jawa. Hasil analisis menunjukkan bahwa kondisi perekonomian daerah berpengaruh terhadap aktivitas illegal logging. Inflasi dan kemiskinan sebagai indikator perekonomian daerah berpengaruh positif terhadap terjadinya illegal ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
T43516
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Julius Rafles
"
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai pengaruh pemberlakukan The Lacey Act terhadap
ekspor hasil hutan terutama dari Indonesia ke Amerika Serikat. Ketentuan The
Lacey Act yang bam tersebut merupakan salah satu usaha Pemerintah Amerika
Serikat untuk memberantas kegiatan Illegal logging. Dalam ketentuan The Lacey
Act tersebut, setiap pelaku usaha yang akan memasukkan produk hasil hutan dan
turunannya ke Amerika Serikat harus membuat pernyataan bahwa produk hasil
hutan tersebut bukan berasal dari illegal logging ataupun sumber-sumber yang
tidak sah. Dokumen yang digunakan untuk melakukan ekspor ...
"
2010
T27935
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Wangke, Humphrey
"
ABSTRAK
Pembalakan liar tidak dapat dipisahkan dari keberadaan masyarakat lokal yang telah lebih dahulu tinggal di kawasan daripada berdirinya Taman Nasional Kutai tahun 1995. Pembalakan liar ini melibatkan berbagai pihak baik masyarakat lokal, para pejabat pemerintah daerah maupun oknum TNI/Polri. Akibatnya, kerusakan TNK semakin parah dan mengancam keanekaragaman hayati serta keberlanjutan taman nasional tersebut. Untuk mengatasi masalah itu, penelitian ini fokus pada model kemitraan yang dapat digunakan untuk menanggulangi pembalakan liar di TNK agar keanekaragaman hayati ...
"
Jakarta: Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, 2018
D-Pdf
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
Riza Suarga
"
Penelitian ini menjelaskan suatu permasalahan sosial yang ditemukan di era reformasi yaitu bagaimana proses yang terjadi ketika para pihak mulai mempersoalkan pemahaman tentang illegal logging dalam konteks pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia khususnya temuan pada kasus Adelin Lis di Sumatera Utara, seorang pengusaha yang memiliki izin resmi namun dituntut secara pidana di dalam wilayah kerjanya sendiri, karena setelah jatuhnya rezim Orde Baru muncul pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan sistem serta aturan pengelolaan hutan ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
D1331
UI - Disertasi Open Universitas Indonesia Library
Sri B. Praptadina
"
Skripsi ini membahas tiga permasalahan. Pertama, bagaimana perumusan tindak pidana pembalakan liar di Indonesia. Kedua, apakah makna unsur "terorganisasi" dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Ketiga, bagaimana penerapan unsur "terorganisasi" dalam kasus-kasus faktual yang ada saat ini. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang dipadu dengan penelitian lapangan, penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah makna dari dicantumkannya unsur "terorganisasi" dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S59989
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Banjarbaru, Kalimantan Selatan: Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) , 2001
634.98 QUO
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Lilipaly, Nicholas A.
"
ABSTRAK
Hukum tertulis berupa peraturan perundangan-undangan dibentuk oleh Pemerintah RI untuk menjamin kepentingan umum di sektor kehutanan berupa kewajiban hukum bagi setiap orang yang melakukan pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan negara sebagai sumber penerimaan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (keuangan publik). Apabila dalam pelaksanaannya, orang tersebut tidak melakukan kewajiban hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka orang tersebut telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang disebut illegal logging. Dampak ekonomi dari illegal logging adalah dapat ...
"
2007
T19603
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rini Utami
"
ABSTRAK
Kawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka dan berfungsi sebagai
salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, sehingga setiap orang
mempunyai kesempatan dan akses yang besar untuk memanfaatkannya. Kondisi
ini memicu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Tindak pidana illegal logging
sangat marak di Indonesia dan melibatkan banyak pelaku dan merupakan tindak
pidana yang terorganisasi. Hal mendasar yang menyebabkan sulitnya
memberantas illegal logging, karena illegal logging termasuk dalam kategori
kejahatan terorganisasi.
Para pelaku tindak pidana illegal logging akan berupaya agar kejahatan yang
dilakukannya tidak terdeteksi oleh ...
"
2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Joelman Subaidi
"
Pengelolaan Benda Sitaan pada lembaga Rupbasan adalah dalam rangka penegakan hukum dengan semangat perlindungan Hak Asasi Manusia. Untuk persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan, maupun pengayoman terhadap subyek pencari keadilan, diperlukan jaminan terhadap keutuhan barang bukti perkara pidana illegal logging. Pengelolaan Barang sitaan yang dirampas oleh dan untuk Negara merupakan tugas Rupbasan. Permasalahannya ialah Apakah pentingnya penyitaan dalam hukum pidana? Bagaimanakah pengelolaan barang sitaaan negara oleh Rupbasan? Bagaimanakah Tanggung Jawab Terhadap Barang Sitaan Illegal Loggin? Metode ...
"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011
T28023
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
