Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk badan usaha yang berbadan hukum berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia. Dalam melakukan segala kegiatannya, Perseroan Terbatas tunduk pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berlaku. Mulai dari pendirian hingga pembubaran, semuanya harus sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. Pengalihan status badan hukum Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo menjadi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo tentunya juga harus tunduk pada ketentuan undang-undang tersebut. Proses pengalihan tersebut sebelumnya harus didahului oleh pembubaran dan likuidasi perseroan untuk menghilangkan status badan hukum yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo. Namun proses pembubaran dan likuidasi tersebut tidak dilaksanakan hingga selesai oleh Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo. Hal itulah yang kemudian menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini. Skripsi ini membahas pembubaran, likuidasi, serta pengakhiran status badan hukum perseroan ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Skripsi ini juga membahas mengenai dampak yang timbul sebagai akibat dari pengalihan status rumah sakit tersebut.

---

ABSTRACTLimited Liability Company is one of business entity incorporated under the Law of Limited Liability Company in Indonesia. In conducting all their activities, the Companies subject to the provisions of Limited Liability Company Act applies. Starting from the establishment until the dissolution, everything should be in accordance with the provisions of the legislation. The transfer of legal entity status of PT Rumah Sakit Pasar Rebo into Technical Implementation Unit of RSUD Pasar Rebo must be subjected to the provisions of the law. The transfer process previously must be preceded by the dissolution and liquidation of the company to eliminate the status of legal entity which is owned by PT Rumah Sakit Pasar Rebo. However, the process of dissolution and liquidation is not completed by PT Rumah Sakit Pasar Rebo. This thesis discusses the dissolution, liquidation, and termination liability legal entity in terms of legislation and regulations. This thesis also discusses the impacts that arise as a result of the transfer status of the hospital. "

"Penulisan skripsi ini adalah untuk meneliti tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap sengketa medis yang terjadi di rumah sakit dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 625/Pdt.G/2014/PN.JKT.Brt. Penelitian ini membahas mengenai pengertian dan ruang lingkup sengketa medis, penerapan perbuatan melawan hukum dalam sengketa medis, dan pola pertanggungjawaban rumah sakit berdasarkan Undang-Undang Rumah Sakit terhadap sengketa medis yang terjadi di Rumah Sakit. Bentuk penelitian dalam penulisan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yang merupakan penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder belaka. Penelitian ini mendapatkan bahwa sengketa medis adalah suatu perkara yang dapat terjadi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya dalam rumah sakit. Pihak yang dirugikan akibiat sengketa medis sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dapat menuntut ganti rugi. Dengan adanya pembahasan dalam penelitian terhadap permasalahan yang muncul pada penulisan ini, maka penulis menyarankan agar dokter sebagai tenaga medis yang profesional mengikuti Kode Etik dan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diatur oleh pemerintah dalam menjalankan perannya. Bagi rumah sakit, dapat lebih selektif dalam menilai kompetensi dokter sebelum menangani pasien dari rumah sakit itu. Pemerintah dapat membuat peraturan mengenai parameter bagi penilaian hakim dalam memutuskan besaran ganti rugi yang berhak didapatkan oleh pasien atau para penggugat agar dapat melanjutkan hidup dengan adil.

---

The writing of this thesis is to examine the hospital's legal responsibility for medical disputes that occur in the hospital by analyzing the District Court Decision Number 625/Pdt.G/2014/PN.JKT.Brt. This study discusses the meaning and scope of medical disputes, the application of unlawful acts in medical disputes, and the pattern of hospital responsibility based on the Hospital Law for medical disputes that occur in hospitals. The form of research in writing uses juridical-normative research methods, which are legal research by examining library or secondary materials. This study found that a medical dispute is a case that can occur due to errors or omissions made by doctors or other health workers in hospitals. Parties who are harmed because of medical disputes in accordance with Article 1365 of the Civil Code and Article 46 of Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals, can claim compensation. With the discussion in research on the problems that arise in this writing, the authors suggest that doctors as professional medical personnel follow the Code of Ethics and Legislation that has been regulated by the government in carrying out their roles. For hospitals, this institute can be more selective in assessing the competence of doctors before treating patients from hospitals. The government can make regulations regarding the parameters for judges' judgments in deciding the amount of compensation that patients or plaintiffs are entitled to in order to continue living fairly."

"Skripsi ini mengkaji mengenai pengaturan mengenai pelayanan kesehatan terhadap pasien gawat darurat di Indonesia dan tanggung jawab rumah sakit rujukan Covid-19 yang telah melebihi kapasitas terhadap pasien gawat darurat. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, tipe penelitian deskriptif, data penelitian sekunder yang terdiri dari bahan hukum, serta melalui wawancara dengan Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung. Simpulan dari penelitian ini adalah: pengaturan mengenai pelayanan kesehatan terhadap pasien gawat darurat terdapat pada UUD NRI 1945, UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, UU No. 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan, UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Permenkes No. 19 Tahun 2016, dan Permenkes No. 47 tahun 2018 dan PM No. 856/Menkes/SK/IX/2009. Rumah sakit bertanggung jawab secara pidana, perdata dan administrasi terhadap kelalaian tenaga kesehatan dan menunjuk tiga kemungkinan pertanggung jawaban pada tenaga kesehatan, kepala rumah sakit, atau rumah sakit. Penelitian ini menyarankan agar pertanggungjawaban rumah sakit terhadap pasien dikodifikasi dan harmonisasikan kedalam suatu peraturan perundang-undangan yang spesifik dan tidak memberikan celah untuk dapat diinterpretasikan menjadi beberapa pengertian. Bagi masyarakat, penulis menyarankan untuk ikut bekerja sama untuk meningkatkan upaya penanggulangan Covid-19 dengan mengikuti protokol kesehatan sehingga dapat meringankan beban rumah sakit rujukan Covid-19.

---

This thesis examines the regulation of health services for emergency patients in Indonesia and The Responsibility of Covid-19 Referral Hospitals Which Exceeded the Capacity towards Emergency Patients. The research was conducted using normative juridical research methods, descriptive research types, secondary research data consisting of legal materials, and through interviews with the Deputy Director of Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung. The conclusions of this study are: the regulation of health services for emergency patients is contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 36 of 2009 concerning Health, Law no. 44 of 2009 concerning Hospitals, Law no. 38 of 2014 concerning Nursing, Law No. 29 of 2004 concerning Medical Practice, Minister of Health Regulation No. 19 of 2016, and Minister of Health Regulation No. 47 of 2018 and Minister of Health Regulation No. 856/Menkes/SK/IX/2009. Hospitals are criminally, civilly and administratively responsible for the negligence of health workers and designate three possible responsibilities to health workers, the head of the hospital, or the hospital. This thesis suggests that the hospital's accountability to patients be codified into a specific legislation and does not provide even a gap to be interpreted into several meanings. For the community, the author suggests working together to increase efforts to overcome Covid-19 by following health protocols so that it can ease the burden on Covid-19 referral hospitals. "

"Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap pemanfaatan rekam medis pasien oleh pihak ketiga, yang mana pihak ketiga yang dimaksud disini adalah kepala sekolah, yayasan, rumah sakit, dan dokter. Pokok permasalahan yang dibahas adalah mengenai pengaturan rekam medis menurut hukum kesehatan, pertanggungjawaban rumah sakit menurut hukum kesehatan, dan analisis sengketa medis terhadap putusan No. 262/PDT.G/2014/PN.BKS mengenai tanggung jawab rumah sakit terhadap pemanfaatan rekam medis pasien. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan apabila dilihat dari sifatnya menggunakan tipelogi deskriptif. Dimana penelitian ini membahas objek penelitian dari sudut pandang hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini adalah bahwa Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menerapkan Doktrin Central Responsibility. Sedangkan, dalam Permenkes No. 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis disebutkan bahwa pimpinan rumah sakit bertanggung jawab terhadap rekam medis, dan Pihak Ketiga dalam putusan No. 262/PDT.G/2014/PN.BKS dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam memberikan pelayanan medis, rumah sakit dan tenaga medis harus memperhatikan hak-hak pasien, antara lain hak atas informasi, hak meminta persetujuan terlebih dahulu untuk dilakukan tindakan medis dan pemberian rekam medis kepada pihak ketiga.

---

This thesis discusses the legal responsibilities of hospitals for the use of medical records of patients by third parties, where the third parties questioned here are the principal, foundation, hospital, and doctor. Hospitals according to health laws, hospital responsibilities according to health laws, and analysis of medical disputes regarding decision No. 262/PDT.G/2014/PN.BKS regarding the accountability of the hospital to the patient's medical record. This research is normative juridical research and discussed in terms of its nature using descriptive typology. Where this study discusses the object of research from the standpoint of law and applicable provisions. The results of this study are Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals that implement the Responsibilities of the Doctrine Center. Meanwhile, in Permenkes No. 269/Menkes/Per/III/2008 concerning Medical Records which require the leadership of the hospital to be responsible for Medical records, and Third Parties in decision No. 269/PDT.G/2014/PN.BKS can be held accountable Stipulated in Article 1365 of the Civil Code. In providing medical services, hospitals and medical personnel must pay attention to the rights of patients, including the right to information, the right to seek prior approval to take medical action and provide medical records to third parties. "