Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Direktur Keuangan adalah posisi strategis yang bertugas merumuskan strategi, membuat kebijakan, dan mengelola semua hal yang berkaitan dengan aspek keuangan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh CFO wanita terhadap nilai perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga akan memeriksa apakah hubungan tersebut dipengaruhi oleh kebijakan cash holding perusahaan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi data panel fixed effect dan random effect, dengan 341 perusahaan di sektor non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 2014 hingga 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CFO wanita memiliki hubungan negatif dengan nilai perusahaan. Temuan ini menegaskan bahwa gender perempuan mungkin memiliki kecenderungan untuk lebih berhati-hati, menolak risiko, kurang percaya diri, dan kurang kompetitif dalam pengambilan keputusan investasi, sehingga akan menurunkan nilai perusahaan. Namun demikian, perusahaan dengan kepemilikan kas yang lebih tinggi akan memiliki hubungan negatif yang lebih lemah antara CFO perempuan dan nilai perusahaan. Temuan ini menunjukkan bahwa cash holding yang tinggi dianggap memberikan peningkatan likuiditas dan biaya pembiayaan yang lebih rendah, distribusi dividen, dan potensi keberlangsungan perusahaan yang lebih kuat di masa krisis. Studi ini memberikan wawasan tambahan bahwa karakteristik gender penting dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan strategi keuangan perusahaan dan harus dipertimbangkan ketika memilih CFO di perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan.

---

Finance Director is a strategic position in charge of formulating strategies, making policies, and managing all matters related to the company's financial aspects. This study aims to examine the effect of female CFO on the firm value. In addition, this study will also examine whether that association is influenced by the firm cash holding policy. Hypothesis testing is conducted by using data panel fixed effect and random effect regression analysis, with of 341 companies in the non-financial sector listed on the Indonesia Stock Exchange in 2014 to 2018. The results of the study shows that female CFO has a negative association with the firm value. This finding confirms that female gender may have the tendency to be more cautious, risk averse, less confidence, and less competitive in investment decision making, so it will reduce firm value. Nevertheless, firms with higher cash holdings will have weaker negative association between female CFO and firm value. This finding indicates that high cash holding perceived to give liquidity increase and lower cost of financing, dividend distribution, and stronger survival potential in crisis period. This study gives an additional insight that gender characteristics matter in policy making related to company financial strategies and should be considered when choosing a CFO in the company to maximize firm value. "

"ABSTRAKDengan menggunakan model probit dalam data panel perusahaan ASEAN selama periode 2007 - 2017, penelitian ini meneliti pengaruh tingkat likuiditas terhadap perilaku investasi perusahaan. Fokus penelitian utama kami pada faktor tingkat likuiditas perusahaan dan ketersediaan kas, apakah tingkat likuiditas tinggi akan mempengaruhi keputusan perusahaan untuk bergabung dalam proses penawaran merger dan akuisisi bidder dan mempengaruhi pemilihan metode pembayaran mereka. Pertama, kami mengamati bahwa perusahaan dengan likuiditas tinggi memiliki probabilitas Yang dikelola dengan baik kelebihan kas mereka melalui investasi, sehingga kemungkinan besar akan bergabung sebagai bidder M A. Kedua, kami mengamati apakah bidder cenderung tidak menggunakan pembayaran tunai sepenuhnya dalam akuisisi. Kami menemukan bahwa bidder dengan peluang pertumbuhan Yang lebih tinggi cenderung menggunakan 100 pembayaran tunai dalam akuisisi dan lebih baik menerapkan pembiayaan campuran, Yang menggunakan pembiayaan tunai cash dan eksternal, seperti utang / ekuitas sebagai metode pembayaran merger dan akuisisi.

---

ABSTRACTUsing a probit model in 743 deals data of ASEAN listed firms over the period 2007 2017, this research studies the extent of liquidity impacts firms 39 cash capacity on corporate investing decision. We examine whether high liquidity firms will decide to join the merger and acquisition rsquo s bidding process and affect their method of payment choice. We observe that high liquidity firms have probability well managed their excess cash through investments, so the probability of joining as M A bidders are high. Next, we found that bidders with higher growth opportunities are likely to use cash payments in acquisitions. This will effect stronger for financially constrained bidders, who face greater opportunity costs of holding cash. "

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh karakteristik perusahaan terhadap tingkat kepemilikan kas perusahaan. Sampel dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang tercantum dalam indeks LQ45 pada periode tahun 2008-2014. Penelitian ini menggunakan model data panel fixed effect. Hasil penelitian membuktikan bahwa karakteristik perusahaan secara signifikan dapat mempengaruhi tingkat kepemilikan kas perusahaan. Variabel karakteristik perusahaan yang terbukti secara signifikan dapat mempengaruhi tingkat kepemilikan kas perusahaan adalah net working capital, arus kas/cash flow, capital expenditures, leverage, pembayaran dividen serta ukuran perusahaan.

---

This research is conducted to analyze the effect of the firm characteristics to the company's cash holdings. Samples in this research are all companies that are listed in the LQ45 index in period 2008-2014. This study uses fixed effect models data panel. The research proves that firm characteristics can significantly affect the level of corporate cash holdings. As the variable, Firm Characteristics proved significantly affect the company's cash holdings level are net working capital, cash flow, capital expenditures, leverage, dividend payment and the firm size."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh efektifitas dewan komisaris, pengendalian keluarga dan kepemilikan institusional terhadap tingkat Cash holding perusahaan. Penelitian ini juga menguji pengendalian keluarga dan kepemilikan institusional sebagai pemoderasi pengaruh efektifitas dewan komisaris terhadap cash holding. Dengan sampel 565 tahun perusahaan yang terdaftar di BEI penelitian ini menemukan efektifitas dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap cash holding perusahaan. Pengendalian keluarga terbukti berpengaruh negatif sedangkan, kepemilikan institusi tidak berpengaruh terhadap cash holding perusahaan. Pengendalian keluarga dan kepemilikan institusi tidak terbukti memoderasi pengaruh efektifitas dewan komisaris terhadap cash holding perusahaan.

---

This study aims to examine the effect of the effectiveness of the board of commissioners, family control and institutional ownership to the company's Cash holding level. This study also examines family control and institutional ownership as a moderating variable of the effectiveness of the board of commissioners towards cash holding. With sample 565 firm years listed on the IDX. This study found the effectiveness of the board of commissioners negatively affect the company's Cash holding. Family control proved to have a negative effect whereas, institutional ownership has no effect on the company's Cash holding. Family control and institutional ownership are not proven to moderate the effect of the board's effectiveness on the company cash holding."

"Dalam rangka efisiensi dan lebih meningkatkan keuntungan, Kementerian BUMN berencana untuk membentuk perusahaan holding di bidang Perumahsakitan. Skripsi ini membahas mengenai syarat dan prosedur pendirian rumah sakit berbentuk PT dan pembentukan perusahaan holding di bidang Perumahsakitan oleh PT Persero. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan dua hal. Pertama, bahwa tidak terdapat perbedaan mengenai syarat pendirian rumah sakit yang berbentuk PT dengan pendirian PT biasa dalam hal jumlah pendiri, kewajiban pendiri untuk mengambil bagian saham, dan modal dasar minimum. Namun, untuk mendirikan rumah sakit berbentuk PT harus memenuhi standar dan fasilitas pelayanan rumah sakit yang diatur dalam Undang-Undang Rumah Sakit dan peraturan pelaksanaannya. Sehingga modal dasar minimum tidak mungkin 50 juta rupiah seperti diatur dalam UUPT. Terkait dengan prosedur pendirian, perbedaan terletak pada perizinan. Setelah rumah sakit yang berbentuk PT sah menjadi badan hukum masih terdapat dua persyaratan yang harus dipenuhi yaitu izin untuk mendirikan dan izin untuk melakukan operasional rumah sakit. Kedua, pembentukan perusahaan holding di bidang Perumahsakitan dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu pengambilalihan saham, pembentukan PT Rumah Sakit Persero yang diikuti dengan pengambilalihan saham, dan pemisahan yang diikuti dengan pengambilalihan saham.

---

For the purpose of efficiency and increasing profits, the Ministry of State Owned Enterprise announced plans to form a holding company in the field of healthcare (hospitals). This thesis analyzes the requirements and procedure of the formation limited liability company based hospital and the formation of a holding company in the field of healthcare (hospitals) by PT Persero. This thesis uses normative judicial method. The result of this thesis concludes two things. First, there are no differences between requirements of the formation limited liability company based hospital and other limited liability company, such as number of founders, duty of founders to take stocks, and minimum capital. However, the formation of limited liability company based hospital must comply some requirements of hospital facilities and services based on Hospital Law and its implementing regulation. So that the minimum capital is not possible for 50 million rupiahs as regulated in Company law. Related to the procedures, the differences is on the licensing. The procedures are also different, after the limited liability company based hospital legally formed as limited liability company there are two other requirements, such as license to build and operate the hospital. Second, the formation of the holding company in the field of healthcare (hospitals) may be carried out through acquisition, formation of PT Persero based hospital followed by acquisition, and a split-up followed by acquisition."

"Secara hukum perusahaan anggota group tidak ada kaitannya dengan hak dan kewajiban keluar dari perusahaan satu sama lain, akan tetapi perusahaan-perusahaan yang berada dalam perusahaan group dimiliki oleh pemilik modal yang sama sehingga dapat dikatakan sebagai satu kesatuan kelompok kegiatan ekonomi. Meskipun dari sudut kegiatan ekonomi perusahaan dalam group merupakan satu kesatuan, namun dari segi yuridis masing-masing perusahaan anggota group tersebut mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu bahwa masing-masing perusahaan yang bergabung dalam perusahaan group adalah merupakan badan hukum-badan hukum yang berdiri sendiri.Apabila salah satu anak perusahaan berhutang kepada pihak ketiga maka keterikatan secara yuridis dari induk perusahaan dapat muncul selaku pemegang saham ia ikut serta bertanggung jawab terhadap pelunasan hutang tersebut. Dengan demikian timbul permasalahan yaitu: mengapa induk perusahaan bertanggung jawab kepada pihak ketiga (kreditur), apabila anak perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya? Apa bentuk tanggung jawab induk perusahaan atas permasalahan yang ditimbulkan oleh anak perusahaan tersebut? Bagaimana tanggung jawab induk perusahaan apabila jaminan tersebut tidak mencukupi pelunasan hutang anak perusahaan?Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis yang bersifat deskriptif analisis dengan berpedoman pada norma-norma hokum yang terdapat dalam perundang-undangan dan putusan yang terdapat dalam perundang-undangan dan putusan pengadilan, yang berkaitan dengan tanggung jawab PT.Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa adanya jabatan rangkap pada kepengurusan perseroan dalam perusahaan group merupakan hal yang secara nyata dapat mengikat induk perusahaan dengan anak perusahaan, sehingga kreditur dapat meminta induk perusahaan ikut terlibat dalam hal perikatannya. Bentuk tanggung jawab tersebut dapat berupa:induk perusahaan ikut serta sebagai penjamin corporate guarantee; personal guarantee; atau memberikan garansi terbatas terhadap pelunasan hutang-hutang anak perusahaan dengan kreditur. Konsekuensi dari kelalaian anak perusahaan untuk melunasi hutang-hutangnya dapat berakibat pada kewajiban induk perusahaan untuk melunasinya; apabila harta benda anak perusahaan disita terlebih dahulu dan belum dapat mencukupi untuk pelunasannya."

"Tujuan Penelitian untuk mengetahui manfaat yang dapat diambil oleh pemerintah dari privarisasi PT Semen Tonasa, untuk mengetahui mekanisme privatisasi pada BUMN khususnya privatisasi pada PT Semen Gresik Group Tbk, untuk mengetahui manfaat apa yang dapat diambil oleh PT Semen Tonasa dengan keikutsertaan Cemex dalam kepemilikan saham di PT Semen Gresik Group Tbk,Hasil Penelitian menunjukkan bahwa proses privatisasi PT Semen Gresik Group Tbk (PT Semen Tonasa) memberi manfaat jangka pendek bagi pemerintah dimana pemerintah akan memperoleh dana segar untuk dimasukkan kedalam anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2000, tetapi disisi lain pemerintah akan mengalami kerugian jangka panjang. Terhadap keikutsertaan Cemex kedalam kepemilikan saham PT Semen Gresik Group Tbk, dimana laba yang diperoleh PT Semen Tonasa 2 (dua) tahun berturut-turut yaitu, tabus anggaran 1999 dan tahun 2000 mengalami penurunan secara drastis, hal ini berpengaruh terhadap produksi semen. Tantangan dan berbagai kendala selama privatisasi PT Semen Gresik Group Tbk pada tahun 1998, tetap tidak mempengaruhi pemerintah untuk melepas sebagian sahamnya ke Cemex Mexiko. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Daerah bersania masyarakat Sulawesi Selatan untuk mengembalikan eksistensi PT Semen Tonasa agar lepas dari PT Semen Gresik Group Tbk untuk menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mumi tetap mengalami hambatan. Privatisasi versi pemerintah dilakukan tidak memata-mata untuk memberikan konstribusi ke APBN tetapi untuk perbaikan dan peningkatan perekonomian nasional, dapat membawa perubahan bagi Badan Usaha Milik Negara (manajemen dan karyawan) maupun masyarakat pads umumnya sehingga perlu kesadaran kolektif untuk menyikapi agar privatisasi membawa dampak positif secara nasional. Argumentasi demikian tetap dipertahankan pemerintah pusat untuk menjaga keseimbangan pemberitaan yang selalu terfokus terhadap sisi kelemahan pemerintah itu sendiri. Diperlukan kearifan kolektif seluruh komponen bangsa dalam menyikapi persoalan ini, mengingat argumentasi yang dimunculkan pemerintah daerah dan masyarakat Sulawesi Selatan bukanlah argumentasi tanpa dasar, sebab dukungan rill seluruh komponen masyarakat dapat dijadikan refensi dan sekaligus pertunbangan pemerintah pusat. Adapun pelaksanaan Spin Off bilamana itu menjadi altematif, tetap dilaksanakan berdasarkan procedure hukum yang berlaku mengingat PT Semen Gresik merupakan Perusahaan yang telah go publik dalam hal ini rencana tersebut haruslah didukung dan disetujui oleh pemegang saham minoritas serta hams ada negosiasi ulang dengan pihak cemex yang telah menjadi pihak dalam perjanjian jual bell bersyarat dengan pemerintah. Terhadap pemerintah daerah dan masyarakat Sulawesi Selatan yang berkeinginan untuk memiliki saham pada PT Semen Tonasa maka tetap harus berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada"

"Pembentukan Holding Company BONN merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan kinerja BUMN yang mulai dirintis pada tahun 1990-an dengan menyatukan BUMN-BUMN dengan industri sejenis. BUMN-BUMN holding yang ada sekarang ini, sebagian besar dibentuk dengan tujuan membuat satu BUMN menjadi Pemegang Sahara bagi BUMN lain dengan Industri sejenis dengan cara mengalihkan saham Negara RI pada BUMN yang ditunjuk tersebut.Karakteristik khusus BUMN holding sebagai badan usaha mink Negara pada kenyataannya tidak tercover dengan aturan yang cukup memenuhi kebutuhan akan "aturan main" yang jelas perihal hubungan antara holding company dengan subsidiary company/anak perusahaan-nya. Peraturan perundangan yang ada sekarang ini hanya mengatur perusahaan sebagai "single company". Khususnya untuk BUMN, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN mengatur bahwa BUMN menundukkan diri pada UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan aturan-aturan lain yang terkait dengan bentuk BUNN sebagai perusahaan, dan tak satupun dari peraturan ini mengatur secara jelas hubungan-hubungan hukum antara holding company dengan subsidiary companylanak perusahaan serta konsekuensikonsekuensi dari bentuk holding company tersebut.BENTUK HOLDING COMPANY BUMN MELALUI PENGALIHAN SAHAM NEGARA (STUDI PT PUSRI DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN) adalah judul tesis kami yang kami susun untuk mengkaji lebih dalam bentuk holding BUMN yang terbentuk dengan pengalihan saham Negara pada salah satu BUMN, baik perihal konsekuensi maupun permasalahan yang dihadapi berdasar peraturan perundangan dan kenyataan di lapangan.Pada akhirnya kami menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, namun besar harapan kami bahwa tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum ekonomi khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan BUNN berbentuk holding company."