Hasil Pencarian

Ditemukan 20 dokumen yang sesuai dengan query

Agus Mulyana

Negara Pasundan 1947- 1950 : gejolak menak Sunda menuju integrasi nasional

" ABSTRAK Menak merupakan satu kelompok elite dalam masyarakat di Jawa Barat sebagaimana halnya priyayi di Jawa pada umumnya. Sistem budaya menak berbeda dengan priyayi Jawa Sebagai mana katagori dari teori Clifford Geertz. Da1am sistem budaya menak terdapat unsure pola prilaku santri. Seperti halnya Wiranatakoesomah menunaikan ibadah haji. Achmad Djajadiningrat, semasa kecilnya mengikuti pendidikan pesantren. Runtuhnya kerajaan sunda kuno (pajajaran), sulit untuk menelusuri mana yang menjadi pusat budaya menak sunda. Kerajaan (keraton) dapat berfungsi sebagai intitusi yang menjadi ... "

Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1996

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Abdul Razak

Gagasan, tindakan, dan perubahan: politik imigrasi Australia, 1901-1973

" Kebijakan Australia putih disahkan pada tahun 1901. Kebijakan tersebut kemudian dihapuskan pada tahun 1973, dan diganti dengan multikulturalisme. Kebijakan Australia putih sebenarnya merupakan cerminan dari rasisme. Perilaku rasis sesungguhnya telah berlangsung sejak Australia ditetapkan Inggris sebagai koloni tempat pembuangan narapidana. Aborigin, orang asli Australia, adalah yang paling menderita dari perlakuan rasis kulit putih. Ketika terjadi demam emas, orang Cina yang banyak menyerbu ladang-ladang emas, mendapatkan perlakuan rasis pula. Sikap rasis ini kemudian diresmikan sebagai kebijakan nasional, setelah ... "

1996

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fera Yuliana Dewi

Pemerintahan daerah di Sumatera Selatan pada tahun 1948-1957

" Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemerintahan daerah di Sumatera Selatan yang terjadi pada tahun 1948 sampai dengan 1957. Pemerintahan daerah merupakan bagian dari administrasi kenegaraan. Sebagai bagian dari administrasi negara Indonesia maka terdapat sistem desentralisasi dalam menjalankan pemerintahan di daerah. Dalam rentang waktu sejak Negara Indonesia merdeka hingga tahun 1957 telah dikeluarkan Undang-undang yang mengatur mengenai pembagian wewenang kepada daerah dan berkaitan dengan pemerintahan di daerah, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1945, Undang-undang No.22 tahun ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2008

T22703

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Sulandjari

Politik dan perdagangan lada di Kesultanan Banjarmasin (1747 - 1787)

" PENDAHULUAN Pada abad 18 sejarah Kesultanan Banjarmasin sangat dipengaruhi oleh masalah perdagangan lada. Pada waktu itu lada merupakan bahan ekspor yang terpenting sehingga perdagangan lada sangat berperan di dalam kehidupan ekonomi dan politik di Banjarmasin. Sebelumnya, di abad 16 lada hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan dtanam tidak lebih dari 4-5 rumpun setiap keluarga. Selain itu penduduk masih mengumpulkan hasil hutan, bijih emas dan intan diantaranya sebagai barang tribut tahunan ke Mataram karena pada waktu kesultanan ... "

Depok: Universitas Indonesia, 1991

T6811

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Inkiriwang, Alfred

Iowa 80 Truckstop : perkembangan pusat perkotaan di daerah pedesaan Scott County, Iowa

" Tesis ini meneliti, Iowa 80 Truckstop, tempat istirahat pengemudi trek yang terletak pada Interchange exit 284, yang merupakan interchange dari Interstate Highway 1-80 di negara bagian Iowa, Amerika Serikat. Truck stop ini mendapat julukan "The largest tuckstop in the world" dan oleh beberapa pengunjung dikatakan bahwa Iowa 80 Truckstop sudah menjadi sate Trucker Village. Lokasi Iowa 80 Truckstop terdapat dalam Scott County, Iowa dirnana terdapat dua kota metropolitan yaitu Davenport dan Bettendorf dan beberapa kota-kota ... "

Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006

T17555

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Khatibul Umam Wiranu

Konsensus nasional dalam lintas sejarah Indonesia (1928-1966) : Perspektif rasio komunikatif Jürgen Habermas

" ABSTRAK
Klaim konsensus yang menjadi dasar kebijakan politik Orde Baru memunculkan berbagai persoalan, jika dikaitkan dengan nilai-nilai konsensus dalam perspektif Jürgen Habermas. Habermas mengandaikan konsensus dalam ruang tanpa paksaan dan dominasi yang membuat legitimasi konsensus Orde Baru patut dipertanyakan. Tiga peristiwa yang dianggap sebagai konsensus, yakni Sumpah Pemuda (1928), Pancasila (1945) dan Orde Baru (!966) mengandung asumsi atas kuatnya kepentingan kekuasaan dan pihak-pihak tertentu begitu besar mewarnai proses pengesahan konsensus tersebut. Redaksi Sumpah Pemuda (1928) yang ... "

2007

T19486

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library