Ditemukan 44 dokumen yang sesuai dengan query
Andhika Padmawan
"
Skripsi ini membahas persyaratan dalam peraturan perundang-undangan terkait pemberian Jaminan Pemerintah dalam proyek infrastruktur yang menggunakan skema public private partnership yang telah berjalan. Penelitian ini adalah penelitian normatif (legal research) dengan desain eksplanatoris deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), lembaga yang memberikan Jaminan Pemerintah di Indonesia, tidak bisa memberikan Jaminan Pemerintah untuk proyek public private partnership yang telah berjalan karena tidak terpenuhinya syarat Jaminan Pemerintah hanya dapat diberikan untuk proyek public ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S53861
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Gati Rahmanah
"
Skripsi ini membahas tentang jaminan yang diberikan Pemerintah RI berdasarkan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2010 jo. PMK No. 173/PMK.011/2014 Tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha (JKU) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Program Percepatan Pembangungan Tahap II. Penelitian ini membahas mengenai konsep JKU, hubungan hukum antara Pemerintah dengan PT PLN, dan cara eksekusi JKU ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara jo. PMK ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
S58571
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
London: Sweet & Maxwell, 2003
346.02 ODO m
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Iwan Erar Joesoef
"
Mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 34 ayat (3) dan (4) dan juga Garis-Garis Besar Haluan Negara, Pemerintah berkewajiban atas pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pada saat kewajiban tersebut dilimpahkan kepada pihak swasta (investor), berdasarkan teori-teori hukum, Pemerintah masih memiliki peranan atas pengelolaan proyek infrastruktur tersebut. Hal ini disebabkan adanya kepentingan publik dan juga adanya pembatasan oleh Pemerintah kepada investor atas faktor¬faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian investasi, khususnya masalah tarif dan pengadaan tanah. Oleh ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T18893
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Fadli Akbar
"
ABSTRAK
Peranan kedudukan tanah sebagai harta benda yang bermanfaat sangatlah tinggi bagi perekonomian. Tanah dipergunakan sebagai jaminan sebuah hutang yang diajukan kepada lembaga perbankan. Dimana jaminan atas tanah tersebut dibebankan dalam bentuk Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda lain yang Berkaitan Dengan Tanah. Hak Tanggungan hanya akan dapat lahir jika adanya perjanjian lain yang melandasinya sebagai perjanjian pokok, karena kedudukan Hak Tanggungan yang merupakan perjanjian tambahan (accessoir). Keberlakuan jaminan Hak Tanggungan sangat bergantung pada Perjanjian Kredit ...
"
2013
T34843
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Mardiansyah Dharma Putra
"
ABSTRAK
Bank Garansi adalah salah satu produk perbankan yang bersumber dari
perjanjian penanggungan yang berasal dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata
dimana terdapat tiga pihak di dalamnya yaitu Penanggung, Tertanggung dan
Penerima Tanggungan. Dalam prakteknya bank garansi digolongkan sebagai
perjanjian accesoir yang tergantung dengan perjanjian pokoknya, sehingga jika
perjanjian pokoknya tidak sah maka bank garansi akan secara otomatis menjadi
batal demi hukum. Terkait dengan klaim, bank garansi bersifat unconditional,
yakni serta merta di bayar ketika penerima bank garansi mengajukan klaim,
namun ternyata klaim bank garansi ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39100
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Trianto Rahadiansyah
"
ABSTRAK
Perjanjian kredit merupakan perjanjian antara Debitur dengan Kreditur yang melahirkan
hubungan hutang piutang, dimana Debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang
diberikan oleh Kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh
para pihak. Pada umumnya suatu Perjanjian Kredit diikuti dengan Perjanjian Jaminan. Pada
tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap LPDB-KUMKM sebagai
kreditur, dalam menyalurkan Kredit Dana Bergulir kepada Koperasi dan UMKM dengan
jaminan fidusia piutang. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme perlindungan
hukum dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh ...
"
2016
T45992
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Mira Aranti Ciptadi
"
ABSTRAK
Di Indonesia belum ada pengaturan pasti mengenai lembaga jaminan atas pesawat udara. .Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tidak mengatur secara langsung lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk menjadikan pesawat udara sebagai objek jaminan, dalam praktek fidusia digunakan sebagai lembaga jaminan atas pesawat udara meskipun di dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia secara tegas menyatakan fidusia tidak dapat dibebankan pada pesawat udara namun dalam peraturan tersebut tidak ada larangan untuk menjadikan bagian ...
"
2017
T47513
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Anindhya Nareswari
"
Negara Indonesia ialah suatu negara dengan perkembangan dan tahapan dalam pembangunan (developing country), pada saat sekarang ini, dengan pelaksanaan pembangunan di semua bidang, baik dengan pembangunan bidang fisik dan juga non fisik. Satu hal yang membentuk realisasi pembangunan, dengan pelaksanaan proyek dan media yang diwujudkan pembangunan dari rehabilitasi di jalan, jembatan, pelabuhan, irigasi, pasar dan lainnya. Permasalahan yang dapat timbul kemudian adalah dalam hal terjadi keberatan atau perlawanan dari terjamin terkait dengan pengajuan klaim ini. ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Etty N. Rahardjo
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983
S19481
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
