Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Dian Tendra Damayanti
Perlindungan hukum terhadap pemegang obligasi tanpa jaminan yang dikeluarkan oleh PT terbuka dalakm hal terjadi gagal bayar
" Dalam melakukan investasi obligasi, risiko kegagalan pembayaran oleh emiten merupakan suatu risiko kerugian yang harus slap dihadapi oleh investor. Dalam beberapa kasus, kegagalan pembayaran oleh emiten telah menyebabkan hilangnya kepercayaan investor untuk berinvestasi di obligasi. Keadaan seperti ini tidak dapat dibiarkan secara terus menerus karena berpengaruh pada Pasar Modal yang merupakan salah satu elemen sistim ekonomi yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan bisnis, oleh karena itu perlindungan hukum terhadap para pemegang obligasi sangatlah penting. Melalui penelitian ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T16281
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wahju Rohmanti
Strategi imunisasi obligasi pada produk asuransi jiwa semi unit link: Studi kasus di perusahaan Asuransi Jiwa XYZ
" Tujuan investasi bagi perusahaan asuransi jiwa selain untuk memperolch basil investasi juga untuk memenuhi kewajiban uang pertanggungan atau klaim kepada pemegang polls. Untuk perusahaan asuransi jiwa yang menjual produk asuransi jiwa Unit Linked atau GIC (Guaranteed Investment Contract) yaitu produk asuransi jiwa yang memberikan benefit protcksi sekaligus memberikan garansi imbal basil investasi. pengelolaan investasi harus optimal dengan cara membentuk portofolio investasi sedemikian rupa hingga garansi imbal basil investasi sekaligus uang pertanggungan atau klaint dapat dipenuhi ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2007
T19739
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Elia Cahya Putra
Perlidungan Hukum Notaris Dan Kreditur Atas Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Perusahaan Yang Diduga Mengandung Unsur Cacat Kehendak (Studi Kasus Putusan Nomor 161/ Pdt/G/2018/Pn.Jkt-Selatan) = The Legal Protection of Notary and Creditor on Drawing Up of Loan Agreement and Corporate Guarantee Deed that Alleged to Defect of Will (Case Study Of District Court Number: 161/Pdt/G/2018/Pn.Jkt-Selatan)
" Akta Jaminan Perorangan dan Akta Jaminan Perusahaan merupakan bentuk dari Perjanjian Penanggungan (1820-1850 KUH Perdata). Sesuai dengan sifat accessoir dari perjanjian jaminan Penanggungan, maka perjanjian tersebut lahir dengan maksud untuk menegaskan dan memperkuat segala yang dimaksud dalam Perjanjian Pokoknya. Bentuknya yang bersifat bebas, tidak terikat dalam bentuk tertentu, dan dapat dibuat lisan maupun tulisan dalam akta, memungkinkan adanya perkembangan-perkembangan pemahaman di dunia praktek dalam pembuatan, dan peruntukan sebuah akta Jaminan Penanggungan. Kasus Putusan Nomor: 161/ Pdt/G/2018/PN.Jkt-Selatan merupakan salah satu contoh kasus yang melibatkan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ayu Rifa Abdillah
Analisis terhadap penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 tentang pembatalan penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah (studi kasus sengketa bank Muamalat cabang Bogor dan Dadang Achmad) = An analysis on the settlement of Islamic banking dispute after promulgation of constitutional court decision no 93/PUU-X-2012 on the annulment of the explanation of law no. 21/2008 article no. 55 paragraph (2) for islamic banking (a case study on bank Muamalat Bogor and Dadang Achmad)
" Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang mengkaji secara mendalam mengenai norma-norma hukum pada penyelesaian sengketa perbankan syariah, sekaligus menggali akibat hukum dari keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terhadap Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah. Sebelum adanya putusan tersebut, penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan di Pengadilan Agama, musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase syariah atau abitrase lainnya, dan bahkan melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Hal ini dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar UUD ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S54495
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library