Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 33 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Hadimba Regina Hosana
" Dalam memperoleh modal kerja untuk kegiatan usaha, perusahaan penyedia jasa tenaga kerja outsourcing, PT Hidup Anugerah Rejeki melakukan peminjaman melalui perjanjian kredit kepada PT Bank CIMB Niaga, Tbk. Kredit diberikan sesuai dengan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dengan jaminan berupa invoice yaitu tagihan atas nama dengan nominal tertentu. Invoice merupakan bagian dari benda yang dapat diikat dengan pembebanan jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 4 jo. Pasal ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2013
S45333
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Widiyaningsih
" Jaminan Perorangan yang diberikan oleh pihak ketiga yang bertindak sebagai penanggung/penjamin debitur dalam pelunasan utang debitur merupakan salah satu alternatif penyelesaian kredit macet pada Bank Badan Usaha Milik Negara, manakala debitur ingkar janji (wanprestasi). Perjanjian perorangan/penanggungan tersebut bersifat asesor, dalam arti senantiasa dikaitkan dengan perjanjian pokok, sehingga dapat diartikan bahwa tak akan ada penanggungan tanpa adanya perutangan pokok yang sah. Pada Bank Badan Usaha Milik Negara sebelum dikeluarkannya PP Nomor 14 tahun 2005 tentang Cara ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
T19420
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Michael Laurensius
" Pengusaha UMKM berkontribusi besar atas PDB perekonomian Indonesia sehingga apabila terjadi krisis perlu dilakukan intervensi pemerintah untuk mempercepat pemulihan pengusaha UMKM, salah satunya dengan penjaminan kredit. Peneliti melihat bahwa pemberian penjaminan kredit dapat merubah perilaku pengusaha UMKM terhadap utang dagang dan piutang dagang mereka. Hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat pengaruh signifikan pemberian penjaminan kredit terhadap jumlah kredit perbankan pengusaha UMKM, kemudian dari jumlah kredit perbankan diketahui bahwa tidak ada pengaruh signifikan kepada perilaku utang dagang ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Liana Maria Fatikhatun
" Tesis ini membahas tujuan sesunguhnya perlu dilakukan pendaftaran jaminan fidusia dan kedudukan penerima fidusia (kreditor) sebagai akibat atas ditolaknya atau tidak dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif-analitis. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa tujuan sesungguhnya dilakukan pendaftaran jaminan fidusia adalah untuk memberikan hak kepada penerima fidusia (kreditor), dan agar diketahui oleh umum maka jaminan fidusia wajib didaftarkan. Dan atas ditolaknya atau tidak dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia maka kedudukan ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2009
T25162
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Sapartin Wahyu Jayanti
" Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian normatif empiris, yaitu penelitian yang dilakukan menggunakan sumber data sekunder untuk selanjutnya dilakukan penelitian terhadap data primer yang diperoleh melalui kuestioner terbuka dan wawancara dengan pihak yang terkait. Perjanjian Hak Tanggungan merupakan perjanjian accecoir dimana perjanjian ini timbul karena adanya perjanjian pokok yang berupa perjanjian hutang piutang atau perjanjian kredit. Dalam pelaksanaannya UUHT mempunyai asas yang sangat penting yaitu asas spesialitas yang menghendaki bahwa Hak Tanggungan hanya dapat dibebankan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T27395
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Mantik, Juanno
" Tesis ini membahas mengenai Tanggung Jawab Kreditor atas Kelalaian Memperpanjang Status Hak Atas Tanah yang Dijadikan Objek Jaminan Hak Tanggungan. berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf d UUHT, salah satu penyebab hapusnya Hak Tanggungan yaitu hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan. Apabila Hak Tanggungan menjadi hapus akan mempunyai akibat hukum terhadap kreditor pemegang Hak Tanggungan, yaitu yang awalnya berposisi sebagai kreditor preferen sebagai pemegang jaminan kebendaan karena APHT sebagai perjanjian jaminan kebendaan mempunyai ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T27440
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Amelia Friskila
" Skripsi ini menganalisis mengenai keabsahan perjanjian jaminan gadai dimana obyek yang diperjanjikan masih terikat dengan leasing. Selain itu, di sini juga membahas mengenai perlindungan hukum bagi kreditur yang telah beritikad baik dan tidak mengetahui mengenai status obyek yang diperjanjikan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis yang menekankan penelitian secara yuridis normatif. Hasil penelitian yang didapat disini menunjukkan bahwa perjanjian penyerahan benda bergerak yang masih terikat leasing sebagai jaminan hutang tidaklah ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2013
S45326
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ayu Anisaa
" Perjanjian penanggungan utang diatur di dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata. Dalam perjanjian penangungan utang terdapat tiga definisi, yaitu kreditor, debitor, dan pihak ketiga. Pihak ketiga adalah orang yang akan menjadi penanggung utang debitor kepada kreditor, pada saat debitor tidak memenuhi prestasinya. Perjanjian penanggungan tidak dapat melebihi perikatanperikatan dalam perjanjian pokok. Pelepasan hak-hak istimewa yang ada dalam perjanjian penanggungan kerap menjadi dasar kreditor untuk mengajukan permohonan pailit terhadap guarantor. Seorang personal guarantor ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S65492
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Millet, Richard
London: Swett and Maxwell, 2000
346.02 And l
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Frida Anggraeni
" Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat menuntut kreativitas para pelaku usaha untuk menciptakan suatu terobosan terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sistem terbuka yang dimiliki Hukum Perjanjian sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah memberikan kebebasan sedemikian rupa sehingga setiap orang berhak dan bebas untuk membuat atau mengadakan perjanjian yang segala sesuatunya sesuai dengan kehendak para pihak yang membuat. Buyback guarantee yang diberikan developer kepada bank ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19539
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4   >>