Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query
Suryadi
"
Kebijakan otonomi daerah mengakibatkan menguatnya peran lembaga legislatif daerah dan kewenangan untuk memilih Kepala Daerah secara otonom. Salah satu yang menarik untuk diteliti adalah fenomena pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Maluku Utara, dimana konflik politik terjadi dan mengakibatkan pemilihan selalu dibatalkan dan diulang hingga tiga kali dan terjadi lebih dari 1 (satu) tahun.
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur Propvinsi Maluku Utara yang terjadi pada tahun 2001 sampai dengan ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T14348
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Irwan Hardian
"
ABSTRAK
Governor diperlukan pada mesin diesel untuk mengatur jumlah bahan bakar yang akan disuplai ke dalam mesin agar sesuai dengan daya yang diperlukan pada tingkat kecepatan mesin pada saat itu. Agar karakteristik governor yang sebenarnya (yang riil) dapat diketahui, untuk itu dilakukan suatu percobaan pada injection pump tester tipe INP-1-1000 Ogawa Seiki.
Dalam tugas akhir ini, dilakukan analisa atas (1) jumlah bahan bakar yang keluar, (2) posisi rack governor dan (3) tekanan bahan bakar, yang semuanya berdasarkan ...
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2000
S37254
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Jayadi Nas
"
Tesis ini memhahas tentang aspek politik dalam rekrutmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah_ Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui aspek politik dalam rekrutmen pengumpulan data dengan wawancara mendalam (indepth interview) dan analisis data kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek politik dalam rekrutmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok Propinsi Jawa Barat Tahun 2000 memilikl pengaruh yang dominan. Hal ini dapat dilihat dari pemakaian kekuasaan dan pengaruh oleh Pemerintah, ...
"
Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2001
T5038
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Awalia Arfan
"
Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2013 terdapat beberapa fenomena menarik yang melatar belakangi penelitian, diantaranya kemenangan pasangan nomor urut 3 yang hanya diusung oleh satu partai politik, mengungguli perolehan suara pasangan calon yang diusung banyak partai politik, incumbent, figur/ketokohan, agama, ekonomi maupun latar belakang pendidikan pasangan calon. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan jenis komparatif. Berdasarkan analisis perolehan suara dengan tipologi wilayah diperoleh hasil bahwa masa pemilih dari ketiga calon gubernur tersebut mempunyai mempunyai ...
"
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2016
T45330
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rozi Beni, autho
"
ABSTRAK
Penelitian ini berangkat dari permasalahan dalam pengisian jabatan Gubernur dan Wakil
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk di dalamnya mengenai polemik suksesi
tahta kerajaan di Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY,
adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Salah satu keistimewaannya adalah pengisian jabatan Gubernur dan
Wakil Gubernur DIY dengan mekanisme penetapan Sultan yang bertahta di Kasultanan
Ngayogyakarta Hadiningrat dan Paku Alam yang bertahta di Kadipaten Pakualaman.
Sebagai salah satu keistimewaan DIY yang kedudukannya diakui dalam Undang-Undang
Dasar ...
"
2018
T50042
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Agnes Wirdayanti
"
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang kebijakan peran gandagubernur dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia dari waktu ke waktu,menganalisis tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peran gandagubernur dalam penyelarasan antara kepentingan pusat dan daerah, dan antardaerah di Jawa Barat dan menganalisis strategi penyelarasan antara kepentinganpusat dan daerah, dan antar daerah di Jawa Barat. Penelitian ini menggunakanparadigma post positivisme dengan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor- Faktor yang berpengaruhterhadap peran ganda gubernur dalam penyelarasan antara kepentingan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2018
D2527
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Kautsar Sangaji
"
Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang menjabat mengurusi dan melakukan pelayanan terhadap masyarakat dapat dimungkinkan untuk berhenti dan/atau diberhentikan atas alasan-alasan yang diatur dalam undang-undang. Ketika Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah berhenti dan/atau diberhentikan terjadi kekosongan jabatan sehingga organisasi Pemerintah Daerah tidak dapat berjalan optimal. Undang-Undang tidak mengatur mengenai peran Gubernur terkait pemilihan wakil gubernur, jangka waktu pengisian jabatan Wakil Gubernur, dan akuntabilitas Wakil Gubernur terpilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Metode penelitian ...
"
2019
T54186
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Arrohman Prayitno
Jakarta: Universitas Trisakti, 2004
920 ARR a
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Suryo Prabandono
"
Tesis ini bertujuan untuk meneliti intercandidate agenda-setting di media sosial pada Pilkada provinsi DKI Jakarta 2017 pada masa kampanye putaran pertama dan kedua. Teori yang mendasari penelitian adalah teori agenda-setting dan agenda building. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode analisis isi. Pengumpulan data dilakukan dengan mengunduh cuitan dari akun Twitter @AhokDjarot n=1013 dan @JktMajuBersama n=1613 selama masa kampanye pada kedua putaran. Cuitan tersebut dibagi ke dalam empat periode bulan untuk keseluruhan masa kampanye, tiga ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
T50202
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Susilo Yanuardi
"
Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/DKPP) adalah sebuah dewan etik independen yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan memutuskan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran kode etik, berikut memberikan sanksi atau rehabilitasi. Dalam prakteknya, DKPP tidak hanya membuat keputusan terkait dengan etika pelanggaran, sanksi, dan rehabilitasi tetapi juga memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah untuk meninjau ulang atau mengubah Keputusan tentang penetapan peserta pemilukada, sementara kewenangan untuk meninjau ulang atau ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41606
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
