Ditemukan 16 dokumen yang sesuai dengan query
Desmon J. Mahesa
Jakarta: PT Media Keadilan Sejahtera, 2023
342 DES d
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Tengku Munawar Chalil
"
ABSTRACT
This study explores the flypaper effect in Indonesia using a spatial approach. Covering data from 2000-2014, the paper shows that grants stimulate overspending by local governments even though spatial interdependence is carefully treated. The elasticity of lump sum grants to expenditure is stronger than the elasticity of matching grants. Further, the elasticity of lump sum grant is greater on routine expenditure, which shows the over-dependency of local governments to lump-sum grant. The over-dependency phenomenon ...
"
Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2018
330 JPP 2:2 (2018)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Zain Badjeber
"
Pada alinea kedua pembukaan Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 (UUD NRI tahun 1945) ditegaskan cita-cita kemerdekaan atau visi negara indonesia, yaitu terwujudnya negara indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. Untuk mewujudkan visi tersebut dalam alinea keempat ditegaskan tujuan nasional atau misi negara indoneisa. Itulah yang menjadi tekad bangsa indonesia dalam membentuk pemerintahan negara indoneisa; itulah tugas pokok pemerintah negara indonesia ...
"
Jakarta: Lembaga Pangkajian MPR RI, 2018
342 JKTN 10 (2018)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Hajriyanto Y. Thohari
"
Tulisan ini membahasa kultur kekuasaan kuno, khususnya jawa. dalam sistem yang kuno atau tradisional komponen-komponen yang menjadi landasan kekuasaan seorang pemimpin pemegang kekuasaan adalah sebagai berikut: karisma, keabsahan, kemampuan melaksanakan upacara intensifikasi, kekuatan sakti, garis keturunan pemimpin sebelumnya, memiliki pusaka keramat yang melambangkan kekuasaan kerjaan, kewibawaan, kepandaian berburu, keterampilan berpidato, kemahiran berdiplomasi dan memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan cita-cita dan keyakinan sebagian besar warga masyarakat, seperti murah hati dan memiliki kekuasaan dalam arti khusus, seperti ...
"
Jakarta: Lembaga Pangkajian MPR RI, 2018
342 JKTN 10 (2018)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Seto Harianto
"
Sejak permusyawaratan dalam Rapat Besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) atau Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai, pejuang dan pendiri Negara (the founding fathers) telah menyepakati bahwa Negara yang dibentuk adalah Negara Ideologis berdasar Pancasila yang merupakan Negara Kesatuan berbentuk Republik (NKRI). Sebagai Negara yang berdasar Pancasila, NKRI mengemban Cita Negara Kekeluargaan yang menempatkan pemimpin sebagai kepala keluarga yang pertama dan terutama bertanggung jawab atas terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehubungan dengan itu sejak awal ...
"
Jakarta: Lembaga Pangkajian MPR RI, 2018
342 JKTN 10 (2018)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Hamdan Zoelva
"
Persoalan pokok yang dibahas dalam tulisan singkat ini adalah menganalisis bagaimanakah proses pemakzulan presiden menurut hukum tata negara Indonesia dan apakah yang menjadi alasan-alasan pemakzulan dalam hubungannya dengan sistem pemerintahan Indonesia dan prinsip negara hukum. Dengan menggunakan pendekatan literatur serta perbandingan, ternyata bagaimana mekanisme pemakzulan presiden Indonesia berkaitan dengan sistem pemerintahan presidensil yang dianut. Menurut konstitusi Indonesia, pemakzulan presiden adalah merupakan proses peradilan tatanegara yang harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum, tetapi tidak dapat menghindar dari pengaruh ...
"
Jakarta: Lembaga Pangkajian MPR RI, 2018
342 JKTN 10 (2018)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Baharudin Aritonang
"
Tulisan ini merupakan kajian tentang hubungan Presiden dengan lembaga negara lainnya yang kewenangannya diatur langsung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, yaitu MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY dan BPK. Hubungan mereka terkait langsung di dalam penyelenggaraan negara. Semua lembaga negara memiliki hubungan kerja, baik yang bersifat politik maupun administratif fungsional, termasuk dengan lembaga-lembaga pemangku kekuasaan kehakiman, yang dalam menjalankan tugasnya dilakukan secara merdeka. Dalam kajian ini terlihat bila hubungan Presiden ...
"
Jakarta: Lembaga Pangkajian MPR RI, 2018
342 JKTN 10 (2018)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Valina Singka Subekti
"
Mempertegas sistem pemerintahan presidensil adalah salah satu hasil penting Perubahan UUD 1945. Tujuannya membentuk pemerintahan stabil supaya dapat bekerja efektif membangun kemakmuran ekonomi dan keadilan sosial. Namun pada pihak lain upaya ini berhadapan dengan empirik politik sistem kepartaian multipartai yang secara teoritis merupakan sebuah kombinasi sulit (difficult combination) karena dapat menghasilkan pemerintahan terbelah (divided government), dan bahkan dapat menimbulkan jalan buntu dalam relasi presiden dan parlemen. Tulisan di bawah ini hendak melihat kompeksitas praktek presidensialisme ...
"
Jakarta: Lembaga Pangkajian MPR RI, 2018
342 JKTN 10 (2018)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Agun Gunanjar Sudarsa
"
Tulisan ini terfokus pada studi kelembagaan pemerintahan negara dalam menghadapi masa depan bangsa. Studi ini didasari pada tujuan bernegara sebagaimana yang dirusmuskan di pembukaan UUD NRI tahun 1945. Bentuk kementerian negara disesuaikan dengan amanat UUD NRI tahun 1945 terutama setelah perubahan UUD tahun 1945 ...
"
Jakarta: Lembaga Pangkajian MPR RI, 2018
342 JKTN 11 (2018)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
W. M Herry Susilowati
"
Lembaga negara penunjang di indonesia banyak lahir setelah amandemen UUD 1945. Saat ini menjadi suatu model kelembagaan negara yang menandai pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan bernegara. ia mempunyai keunikan tersendiri karena dari sifatnya yang merupakan lembaga empowering bagi lembaga negara utama yang telah ada ...
"
Jakarta: Lembaga Pangkajian MPR RI, 2018
342 JKTN 11 (2018)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
