Ditemukan 32 dokumen yang sesuai dengan query
Alfianda
"
Untuk mendukung terciptanya pengelolaan keuangan Negara yang baik, diadakan suatu Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang bersifat indenpenden. BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara, salah satunya pemeriksaan atas pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, seringkali ditemukan kecurangan-kecurangan yang mengakibatkan kerugian negara. Skripsi ini membahas pola-pola kecurangan yang terjadi, serta penyebab kecurangan pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pola kecurangan dikelompokan berdasarkan fraud tree. Faktor penyebab kecurangan ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S44564
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Arya Wibisana
"
Demi terciptanya pembangunan yang berkesinambungan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian bangsa dan negara Republik Indonesia secara merata dan menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia, maka tiap-tiap instansi Pemerintahan dan juga Lembaga Tinggi Negara perlu mengeluarkan kebijakan sehubungan dengan kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka pengadaan barang demi tercapainya pertumbuhan perekonomian tersebut. Dalam karya tulis ini, Penulis akan mengupas perihal kegiatan pengadaan barang oleh pihak swasta bagi Lembaga Tinggi Negara, dimana dalam pengadaan barang tersebut diperlukan suatu perikatan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S21354
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Maria Astri Yunita
"
Tesis ini membahas tinjauan yuridis Pengadaan Barang dan/atau Jasa di lingkungan BUMN dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi terhadap Kontrak Pengadaan Jasa Pekerjaan Pembuatan Pool Kendaraan eks 3-3 Tempat Istirahat Sta. 41 A Jalan Tol Cabang Jakarta-Cikampek). Tinjauan yuridis meliputi implikasi yuridis ketentuan-ketentuan dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Persaingan Usaha terhadap praktek Pengadaan Barang dan/atau Jasa di lingkungan BUMN, khususnya PT. Jasa Marga (Persero), Tbk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2013
T32940
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Bunkarni
"
ABSTRAK
Ketentuan pengadaan barang dan jasa pada badan usaha milik negara terlepas dari aturan
pengadaaan barang/jasa pemerintah, dimana BUMN diberikan kebebasan dan wewenang
untuk membuat tata cara pelaksanaan pengadaannya sendiri berdasarkan kebutuhan kegiatan
usaha dan kondisi dari masing-masing perusahaan. Prinsip-prinsip pengadaan BUMN diatur
dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 Juncto
Nomor PER-15/MBU/2012 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang Dan Jasa Badan
Usaha Milik Negara, yaitu efisien, efektif, transparan, adil dan wajar, serta akuntabel.
Pedoman pengadaan barang dan jasa pada BUMN yang ...
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014
T39389
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Imam Heykal Djajadiningrat
"
ABSTRAK
Dalam hal ihwal negara dalam keadaan kegentingan yang memaksa, Pasal 22 UUD 1945 memberikan hak kepada Presiden untuk menetapkan Perppu. Namun timbul problema hukum mengenai siapakah yang menentukan kapan terjadinya “hal ihwal kegentingan yang memaksa” tersebut, dan siapa yang menentukan keadaan seperti apakah kondisi kegentingan yang memaksa telah terpenuhi, sehingga Presiden menjadi berhak menetapkan Perppu. Penelitian ini bertujuan menjawab dua pertanyaan, yaitu: (i) bagaimana pengaturan Perppu dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39317
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dwi Nurhayati
"
Pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan untuk menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan yang tahapannya diawali dengan penentuan kebutuhan, pemilihan penyedia barang/jasa, pembentukan kontrak dengan penyedia barang/jasa terpilih, sampai pada pemenuhan hak dan kewajiban sebagai bentuk pelaksanaan kontrak. Dalam pembentukan kontrak, terdapat percampuran antara elemen publik dengan elemen privat sehingga untuk sahnya kontrak yang dibuat harus mengacu pada ketentuan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahan-perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan juga mengacu kepada ketentuan KUHPerdata ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S21552
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Jakarta: Mitra Development Consultants, [date of publication not identified]
351.72 PED
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Mudjisantosa
Jakarta: Primaprint, 2013
351.72 MUD m
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: Eko Jaya, 2005
R 351.72 PER
Buku Referensi Universitas Indonesia Library
"
dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan diperlukan pelaksanaan belanja negara, dan dalam rangka perpecepatan pelaskanaan belanja negara diperlukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. upaya untuk melaksanakan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jas pemerintah.
peraturan presiden indonesia nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nommor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan perubahan yang menyeluruh terhadap sistem pengadaan barang/jasa dengan tujuan unutk lebih menyederhanakan sistem pengadaan sehingga menjadi mudah dilaksanakan. dalam asas hukum dikenal asas ...
"
AUDIT 6:12 (2013)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
