Hasil Pencarian

Ditemukan 41 dokumen yang sesuai dengan query

Hardiman

Pemberdayaan aparatur pemerintah daerah dan sumbangannya bagi ketahanan nasional dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dengan kasus kota Depok

" Penelitian ini menfokuskan perhatian terhadap upaya Pemerintah Kota Depok mengantisipasi pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengkaji upaya-upaya Pemerintah Kota Depok dalam memberdayakan aparaturnya. Pemberdayaan aparatur Pemerintah Daerah dan Pengembangannya. Untuk menjawab permasalahan penelitian, penelitian ini mengkaji tentang penempatan aparatur Pemerintah Daerah, yang meliputi : Kesesuaian penempatan/ Jabatan pegawai dengan Tatar belakang pendidikan, keterampilan/keahlihan dan kesesuaian penempatan pegawai dengan beban pekerjaan, serta pengembangan aparatur yakni melalui pendidikan formal dan pendidikan non formal. Jenis penelitian yang digunakan ... "

Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004

T13226

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Retno Setiowati

Tinjauan yuridis terhadap pengangkatan PNS dalam jabatan di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta : analisis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 20 ayat (1) tentang Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN dalam kaitannya pengangkatan PPPK dalam jabatan pimpinan tinggi = Judicial review of the appointment of civil servants in positions within the government of Jakarta : analysis of law no 5 of 2014 on state civil apparatus article 20 (1)

" Pegawai negeri mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan negara. Pegawai negeri merupakan unsur aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara memiliki sistem pola karier terbuka yang membawa konsekuensi pada terbukanya lowongan jabatan administrasi, fungsional dan jabatan pimpinan tinggi yang tidak hanya dapat diisi oleh PNS tetapi juga oleh kalangan non PNS seperti pegawai pemerintah dengan perjanjian ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T43951

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Trisha Dayanara

Status guru honorer terkait konsep pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara = Honorary teacher's status related to government employee with work agreement in law no.5 of 2014 concerning the civil state apparatus

" Penelitian ini membahas mengenai status guru honorer berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada tentang kepegawaian. Selain itu, skripsi ini juga membahas mengenai konsep Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan guru honorer. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dan metode kualitatif untuk pengolahan data. Simpulan dari penelitian ini yaitu status guru honorer dalam peraturan perundang-undangan adalah tidak jelas, namun adanya Pergub ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

S65860

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Yudijaya Kurniadi

Kedudukan pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam sistem kepegawaian Indonesia: analisis yuridis manajemen PPPK di lingkungan Kementerian Perhubungan = Position of government employees with agreement on occupation in the Indonesian civil service system: juridical analysis of first aid management in the Ministry of Transportation

" Berawal dari dikeluarkannya Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa ASN dibagi menjadi 2 yaitu PNS dan PPPK. Amanat Undang-undang Aparatur Sipil Negara tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, pengaturan terkait manajeman PPPK baru dibentuk di akhir tahun 2018. Namun dalam rentan waktu tahun 2014 sampai dengan 2018, berbagai instansi pemerintahan baik kementerian, lembaga negara dan pemerintah daerah melakukan rekrutmen pegawai honorer melalui vendor ataupun hubungan personal pejabat ybs dengan calon pelamar/pegawai. ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T52419

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dewi Ariningrum Rusmiarti

Analisis difusi inovasi budaya kerja dan pengembangan budaya kerja pada organisasi birokrasi proses difusi budaya kerja dan aplikasi Web MRF di BKKBN Pusat = An analysis of the diffusion innovation of work culture and the development of work culture in bureaucratic organization a process of the diffusion of work culture and the MRF Web application at BKKBN / Dewi Ariningrum Rusmiarti

" [ABSTRAK
Upaya pemerintah memperbaiki kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai diterapkan pada program Reformasi Birokrasi. Merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010– 2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan&RB) No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014, salah satunya Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur melalui budaya kerja. Proses adopsi budaya kerja oleh PNS menggunakan teori Proses Difusi Inovasi Everett M. Rogers. Evaluasi dari implementasi proses difusi inovasi dengan model konsep struktur ... "

2015

T43760

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Heri Mulyanto

Analisa yuridis terhadap sistem kepegawaian lembaga penjamin simpanan yang disusun berdasarkan pasal 78 undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan = Juridical analysis of personnel system of indonesia deposit insurance corporation compiled based on article 78 of law number 24 year 2004 concerning lembaga penjamin simpanan

" ABSTRAK
Saat ini terdapat berbagai badan, lembaga atau otoritas tertentu yang menjalankan fungsi dan peran Pemerintah, diberikan kewenangan untuk mengatur kebijakan ketenagakerjaannya sendiri. Salah satunya adalah Lembaga Penjamin Simpanan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Sesuai dengan Pasal 78 undang-undang dimaksud, Pimpinan LPS yakni Dewan Komisioner LPS berwenang menetapkan sistem kepegawaian LPS. Secara garis besar jenis status pegawai di Indonesia adalah pegawai negeri sipil yang tunduk pada undang-undang aparatur sipil ... "

2017

T47846

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Erdin Tahir

Analisis Pemberhentian Tidak dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil dalam Perspektif Pengadilan Tata Usaha Negara = Analysis of Dishonourable Dismissal to Civil Servant from The Perspective of State Administrative Court.

" ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang penerapan pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil dalam perspektif pengadilan tata usaha negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara dalam pengumpulan data, kemudian data-data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pemberhentian tidak dengan hormat diatur dalam Pasal 87 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian ... "

2020

T54824

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Prosedur perceraian yang dilakukan pegawai negeri sipil di lingkungan kejaksaan republik indonesia ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974

Universitas Indonesia, 2006

S21215

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Sri Amelia

Faktor dominan obesitas sentral pada Pegawai Negeri Sipil organisasi perangkat daerah di gedung Dibaleka II kota Depok Tahun 2015 = Dominant factor of central obesity Among Civil servants at regional organizations in Dibaleka ii building Depok City Year 2015

" Obesitas sentral merupakan masalah pandemik yang terjadi di berbagai negara dan faktor risiko dari berbagai penyakit degeneratif. Penelitian ini bertujuan untuk mencari faktor dominan obesitas sentral pada pegawai negeri sipil Organisasi Perangkat Daerah di gedung Dibaleka II kota Depok. Desain studi yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross sectional dengan sampel sebanyak 117 responden dan dilakukan pada bulan April-Mei 2015. Pengumpulan data dilakukan dengan pengukuran lingkar pinggang, pengisian kuesioner mandiri, dan 2x24 hours food recall. ... "

Jakarta: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2015

S58822

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Michele Angelina Hartono

Pengawasan radikalisme pada aparatur sipil negara (ASN) melalui portal aduanasn.id dalam lingkup hukum administrasi kepegawaian = Supervision of radicalism in the state civil apparatus through the aduanasn.id portal within the scope of employment law

" Skripsi ini membahas tentang keberadaan portal aduanasn.id, dalam ini portal yang dibangun oleh pemerintah. Pada portal ini, yang menjadi obyek aduan adalah ASN. Portal ini benar-benar diperuntukan untuk ASN yang diduga melakukan pelanggaran berupa tindakan radikalisme, sosial media, ujaran kebencian yang mengarah pada unsur-unsur yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Permasalahan yang diangkat adalah mengenai keberadaan, mekanisme kewenangan antar lembaga negara dan kementerian, aspek pembinaan dan pengawasan yang dilakukan terhadap ASN yang terbukti ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian