Ditemukan 14 dokumen yang sesuai dengan query
Universitas Indonesia, 1995
S22919
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Adinda Afifa Putri
"
Skripsi ini membahas mengenai penunjukan langsung antara perusahaan afiliasi di lingkungan perusahaan PT Pertamina (Persero) selaku salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditinjau dari pedoman tata kerja yang berlaku di kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan dari perspektif hukum persaingan usaha. Sebagai salah satu bentuk pengadaan barang dan jasa, penunjukan langsung anak perusahaan memiliki potensi terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat apabila tidak mematuhi aturan yang berlaku. Bentuk pelanggaran yang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S62693
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Deavina Christy Priskila Mendrofa
"
Dengan meningkatnya investasi asing yang dilakukan oleh BUMN, terdapat permasalahan yang dihadapi oleh BUMN sebagai investor asing yang hendak menuntut haknya melalui arbitrase ICSID. Negara yang digugat oleh BUMN sering kali mengajukan keberatan yurisdiksi Majelis Arbitrase ICSID dengan dasar bahwa BUMN tidak memiliki kedudukan hukum sebagai “National of another Contracting State” sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 25 ayat (2)(b) Konvensi Washington. Penelitian dengan metode yuridis-normatif ini kemudian menemukan bahwa para Majelis Arbitrase ICSID yang dihadapkan permasalahan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Rista Agustina
"
Penelitian skripsi ini secara keseluruhan membahas instrumen utang berbentuk Medium Term Notes pada Badan Usaha Milik Negara Perum Perumnas. Sebelumnya, Medium Term Notes tidak memiliki pengaturan khusus dalam mekanisme penerbitannya. Sejak tahun 2019, Medium Term Notes diatur khusus dengan diterbitkannya POJK 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum. Secara umum, Medium Term Notes lazimnya diterbitkan oleh Perseroan Terbatas sebagai salah satu instrumen utang. Dengan masifnya penerbitan Medium Term ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 1996
346.06 IND a
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: Pradnya Paramita, 1983
338.62 HIM
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: Biro Sospol dan Hukum, Departemen Perindustrian, 1972
346.07 PER
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Fauzan Ghafur
"
ABSTRAK
Penelitian ini berangkat dari distorsi yang terjadi pada defenisi dan ruang lingkup keuangan negara yang luas yang mereduksi konsistensi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai badan hukum privat. Secara konseptual, pengelolaan keuangan negara berbeda dengan pengelolaan keuangan BUMN. Kedudukan BUMN sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang seharusnya dalam pengelolaannya sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan mengkaji kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ...
"
2019
T55133
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dinda Alvita
"
Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut PT Persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki secara langsung oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Di Indonesia dikenal PT PPA (Persero) yang bergerak di bidang Pengelolaan Aset dan PT WK (Persero) yang usahanya dibidang konstruksi. Saham kedua PT Persero tersebut dimiliki seluruhnya oleh Negara Republik Indonesia qq Menteri BUMN. ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28663
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Nur Hayati
"
Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan diberlakukannya Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang memberikan perlakuan khusus kepada BUMN berupa pengecualian praktek monopoli. Pengecualian ini disebabkan oleh komoditi (barang dan jasa) yang dimonopoli menguasai hajat hidup orang banyak, dilakukan oleh BUMN dan diatur oleh undang-undang. Dalam Hukum Persaingan BUMN adalah salah satu subyek UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagai pelaku ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T14570
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
