Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 22 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Arina Nur Kusuma
Status dan Hubungan Hukum Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) dan Non Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Non PPPK) pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta = Status and Legal Relationship of Non-Civil Servant and Non-Government Employee with Work Agreement of Provincial Government DKI Jakarta.
" Larangan mempekerjakan pegawai non Pegawai Negeri Sipil (non PNS) dan non Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (non PPPK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK tidak serta merta membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berhenti melakukan rekrutmen atau mengadakan hubungan kerja dengan pegawai non PNS dan non PPPK. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah, hingga tahun 2019, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempekerjakan sekitar ±81.096 orang pegawai non PNS dan non PPPK yang ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sipayung, Iwan Yohannes
Pembubaran organisasi kemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menja = Dissolution of Community Organizations in Law Number 16 Year 2017 concerning Determination of Government Regulations Substituting In Lieu Number 2 of 2017 concerning Amendments to Law Number 17 Year 2013 concerning Community Organizations Becoming Laws
" ABSTRAK Adanya kegiatan organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 membuat pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dirasa tidak lagi memadai untuk mencegah kegiatan Organisasi Kemasyarakatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 memiliki banyak kelemahan substansial dalam pembentukannya ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T51822
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
M. Mertania Lestari
Re-engineering tarif cost based interkoneksi domestik dan strategi implementasinya dalam era kompetisi pada PT Telkom = Re-engineering cost-based interconnection rates of domestic and implementation strategy in the era of competition at PT Telkom
" Pemerintah dalam rangka mendorong tumbuhnya industri telekomunikasi di Indonesia, telah menetapkan kebijakan penyelenggaraan telekomunikasi dari yang sebelumnya bersifat monopoli menjadi mengarah kepada iklim kompetisi yang fair dan sehat, melalui restrukturisasi di sektor telekomunikasi berdasarkan Undang- Undang nomor 36 tahun1999 dan Peraturan Pemerintah nomor 52 tahun 2000 serta Keputusan Menteri nomor 21 tahun 2001 mengenai penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri nomor 28 tahun 2004, dengan demikian sehingga dimungkinkannya hubungan yang tidak lagi sebatas ... "
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2010
T 27608
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Intan Suherman
Implementasi kebijakan penataan minimarket di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor = The policy implementation of minimarket regulation in sub District of Cibinong Regency of Bogor / Intan Suherman
" ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan penataan minimarket di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Meningkatnya jumlah minimarket di suatu daerah akan menimbulkan masalah, sehingga perlunya pengaturan untuk menata minimarket. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Charles O. Jones tentang proses implementasi kebijakan yaitu melalui tahap interpretasi, organisasi, dan aplikasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum dapat menata minimarket. Hambatan dalam implementasi kebijakan ... "
2015
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nurjihan Fahira
Analisa Waktu yang diperlukan untuk Penerbitan Izin Apotek di Jakarta Selatan melalui Online Single Submission (OSS) Periode 2021-2022 = Analysis of the Required Time to Issue Pharmacy License at South Jakarta through Online Single Submission (OSS) in the Period of 2021-2022
" Setiap apotek yang beroperasional di Indonesia harus memiliki legalitas izin usaha yang berlaku sesuai ketentuan pemerintah. Seiring dengan kemajuan teknologi, legalitas izin usaha yang dahulu harus diurus secara berkala di kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), saat ini dapat dilakukan secara elektronik melalui Online Single Submission (OSS). Pemerintah dalam PMK Nomor 14 tahun 2021 menetapkan durasi untuk menerbitkan izin usaha apotek melalui OSS paling lambat adalah 9 hari. Khawatir sulit untuk diimplementasikan, maka tugas ini ... "
Depok: Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, 2022
PR-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Aci Ariesta
Penyelenggaraan program jaminan hari tua (analisis yuridis terhadap peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan hari tua dan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan hari tua) = Implementation of the old age security program juridical (analysis to government regulation no 46 year 2015 on the implementation of the old age security program and government regulation no 60 year 2015 on the amendment of government regulation no 46)
" Tesis ini membahas penyelenggaraan program jaminan hari tua sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain preskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Pasal 26 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T45986
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Christopher Johan
Analisis yuridis mengenai peraturan pemerintah Nomor 103 tahun 2015 tentang pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia = Juridical analysis of government regulation number 103 year 2015 regarding dwelling house ownership or occupancy by foreign persons who domiciled in Indonesia / Christopher Johan
" ABSTRAK
Pertengahan tahun 2015 lalu, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan suatu peraturan yang Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk mengajak pengusaha asing dan investor agar mudah untuk berinvestasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan data sekunder, sumber-sumber dan teori-teori mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan analisa hukum dari Guru Besar Agraria Universitas Indonesia yaitu ... "
2016
T47305
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hanifta Andras Arsalna
Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Sebagai Upaya Insentif Perpajakan Dari Pemerintah Untuk Memfasilitasi Pengusaha Kecil di Indonesia = Implementation of Government Regulation Number 23 of 2018 as a Tax Incentive Effort from the Government to Facilitate Small Entrepreneurs in Indonesia
" Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menjadi sebuah peraturan yang menetapkan PPh Final 0,5% khususnya bagi pengusaha kecil yang menimbulkan pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Melalui PP inilah di dalamnya memberikan beberapa aturan mengenai dasar pengenaan pajak dan siapa saja pihak-pihak yang dapat dikenakan PPh Final. PP ini menurunkan tarif pajak dari peraturan yang sebelumnya untuk memberikan keringanan dan kemudahan beban pajak bagi para pengusaha kecil di Indonesia. Pemerintah mengingat bahwa usaha kecil menjadi salah ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Himpunan peraturan pelaksanaan undang-undang no 5 tahun 1974
Jakarta: Sekjen Departemen Dalam Negeri, 1975
352 MAR h (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Teguh Kurniawan
Regulatory impact assessment and its challenges : An empirical analysis from Indonesia
" ABSTRACT
Regulatory Impact Assessment (RIA) is a tool for improving the quality of new or modified government regulations. The absence of RIA can result in a regulation being unaccountable, non-transparent, or inconsistent. Moreover, the government will find it difficult to create policies that will benefit economic and social-welfare. In Indonesia's context, the use of RIA is just in the form of a pilot project and unsustainable both in the central and regional governments. Based on empirical research, ... "
2018
MK-pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3   >>