Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Muhammad Rizki Fauza
Kuasa yang tidak dapat ditarik kembali untuk menghadiri dan memberikan suara pada rapat umum pemegang saham perseroan terbatas (studi kasus sengketa antara para pemegang saham PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia melawan PT. Berkah Karya Bersama) = Irrevocable power of attorney to attend and casting vote in general meeting of shareholders of limited liability (case study dispute between shareholders of PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia versus PT. Berkah Karya Bersama)
" [Pemberian kuasa merupakan langkah hukum yang dibenarkan oleh Undang-Undang. Pemberi Kuasa atau Prinsipal dapat memberikan kuasa kepada pihak yang menurutnya bisa mewakili kepentingan hukumnya. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata mengenai prinsip kebebasan berkontrak, kuasa tersebut dapat diberikan dengan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali. Akan tetapi Pasal 1338 KUHPerdata tersebut telahdiberi batasan dengan Pasal 1337 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang dan Pasal 85 ayat 5 UUPT menyatakan bahwa ... "
Universitas Indonesia, 2015
T44381
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Rizki Ramadhan
Keabsahan dan upaya hukum terhadap persetujuan penyelenggaraan RUPS berdasarkan putusan pengadilan studi kasus putusan pengadilan Jakarta Barat No. 76/PDT.P/2016/PN.JKT.BRT. = The validity and legal action against general meeting of shareholders gms convention approval based on court decision case study of West Jakarta District court decision no. 76/PDT.P/2016/PN.JKT.BRT.
" ABSTRAK
Pemegang saham yang ingin melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham RUPS dan permintaan untuk diselenggarakan RUPS diabaikan oleh Direksi dan Komisaris, Pemegang Saham dapat meminta diadakannya RUPS, yaitu dengan mengajukan permohonan penetapan pemberian izin Untuk Melakukan Pemanggilan dan Menyelenggarakan Sendiri Rapat Umum Pemegang Saham ke Pengadilan Negeri. Hakim apabila mengabulkan sebuah permohonan penetapan akan menjatuhkan penetapan. Tesis ini membahas mengenai keabsahan terhadap permohonan penetapan RUPS yang dikabulkan berupa putusan dan mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T51081
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bernadette Juliani
Analisis yuridis mengenai sikap direksi dan peranan pengadilan dalam penyelenggaraan rapat umum pemegang saham :analisis terhadap penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.376.PK/Pdt/2007
" Tesis ini membahas mengenai kewajiban Direksi sebagai organ Perseroan yang mempunyai tugas untuk melakukan kepengurusan Perseroan. Kewajiban Direksi tersebut terkait dengan kewajiban untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) baik RUPS Tahunan maupun RUPS Lainnya sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang. Selain kewajiban Direksi dalam penyelenggaraan RUPS, tesis ini juga membahas mengenai peranan institusi peradilan dalam memberikan kepastian hukum terkait dengan permohonan Pemegang Saham Perseroan untuk melakukan pemanggilan sendiri RUPS karena Direksi tidak melaksanakan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T27529
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Dalimunthe, Rafika Arifina
Peranan notaris dalam pembuatan akta risalah RUPS luar biasa PT, golden bird metro : Analisis penetapan pengadilan negeri jakarta pusat No.166/PDT.G/2008/PN.IKT PST = The role of notary in deed preparation of extraordinary general meeting of shareholders of PT. golden bird metro : Analysis of stipulation of central jakarta district court Number 166/PDT.G/2008/PN.JKT.PST.
" Tesis ini membahas mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut RUPS LB) yang dilakukan dan dihadiri oleh seluruh pemegang saham PT. Golden Bird Metro pada tanggal 18 Maret 2008. RUPS LB ini adalah yang kedua kalinya diadakan karena pada saat RUPS pertama tidak memenuhi kuorum. Panggilan Rapat kedua dilakukan oleh Direksi pada tanggal 10 Maret 2008. Kemudian RUPS LB ini menimbulkan permasalahan hukum dan menjadi objek sengketa di Pengadilan. Akta Risalah RUPS ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28344
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Tiara Widyantine
Tinjauan yuridis terhadap kewenangan pengadilan negeri dalam penentuan kuorum dalam rapat umum pemegang saham perseroan terbatas = Legal analysis on the authority of the disttrict court in granting approval on the determining quorum in general meeting of shareholders a limited liability company
" ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai kewenangan Pengadilan Negeri dalam hal mengabulkan permohonan Pemegang Saham untuk menyelenggarakan dan menentukan kuorum dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas kepada Pengadilan Negeri guna mencegah kemacetan penyelenggaraan dan pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak dapat berjalan, maka akan dapat memengaruhi berjalannya suatu perseroan. Dalam memberikan dan mengeluarkan penetapan, Pengadilan Negeri menggunakan pertimbangan hukum berupa ketentuan dan pengaturan tentang penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ... "
2012
T31231
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Lifana Clarissa Irawan
Akta Notaris Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Restrukturisasi Kredit Komersial = Notary Deed as an Instrument of Legal Protection in Commercial Credit Restructuring Agreements
" Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis akibat hukum yang akan timbul dari perjanjian restrukturisasi kredit yang dibuat dibawah tangan dan penggunaan akta notariil sebagai instrumen perlindungan hukum yang melindungi para pihak. Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah yuridis normatif dengan menghasilkan bentuk karya ilmiah deskriptif. Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa perjanjian restrukturisasi kredit komersial sebaiknya dibuat oleh Notaris dalam bentuk akta autentik untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi para ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Windu Kirana
Keabsahan perbuatan hukum yang dilakukan berdasarkan kuasa direksi perseroan terbatas : studi kasus sengketa pengambilalihan saham PT Sima Bintang Niaga Putusan Mahkamah Agung No 1683/K/PID/2012 = The validity of legal act based on the director s power of attorney in a limited liability company case study PT Sima Bintang Niaga
" Perseroan Terbatas sebagai badan hukum tidak bisa melakukan kegiatannya sendiri sehingga memerlukan wakil yang disebut organ perseroan. Salah satu organ perseroan adalah Direksi yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan serta mewakili perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dan mengambil tindakan terkait managemen dan kepemilikan dari perusahaan serta mengadakan perjanjian perikatan antara perseroan dengan pihak lain dan sebaliknya sesuai dengan anggaran dasar ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42691
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library