Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai proses manajemen Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditinjau dari fungsi perencanaan dan pengorganisasian. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode penelitian studi kasus dan pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa manajemen pelayanan informasi publik belum berjalan baik karena belum maksimalnya fungsi perencanaan dan pengorganisasian yang dilakukan Pelayanan Informasi Publik KPK, akibatnya kendala yang signifikan pun bermunculan seiring pencapaian tujuan organisasi. Pejabat Pengelola Informasi Publik selaku manajer perlu meninjau kembali dan menyusun rencana jangka panjang, visi, misi, strategi dan target yang akan dicapai secara tegas dari Pelayanan Informasi Publik KPK agar dapat memenuhi hak publik terhadap akses informasi.

---

AbstractThe focus of this study is the process of public information service management in The Corruption Eradication Commission based on the two functions of management: planning and organizing. This research uses a qualitative approach with case study method and collecting data using interviews and document review. The result shows that the public information service management has not performed well because the planning and organizing functions have not been fully implemented. Consequently, some problems appear during the process of achieving goal. Pejabat Pengelola Informasi Publik as the top manager should thoughtfully consider and clearly arrange the strategic planning, vision, mission, strategy, and target in order to fulfill the public right of information access. "

"Demokratisasi sedang menjadi bahan pembicaraan dan harapan masyarakat saat sekarang. Ha katas kemerdekaan akses informasi juga mengetengah bahkan sudah disusun rancangan undang-undangnya. Apabila undang-undang akses informasi nantinya disetujui, akan menjadi kewajiban pemerintah dan lembaga Negara lainnya untuk menyediakan informasi khususnya dengan pelaksanaan tugas mereka. Menydiakan informasi pertanggungjawaban pelaksanaan tugas berarti melakukan dokumentasi dengan benar. Uraian ini membahas kaitan antara dokumentasi, informasi, dan demokratisasi. Bagi bangsa yang budaya dokuementasinya belum dalam, rasanya kita perlu lebih awal mengenalkan kebiasaan mendokumentasikan apa-apa yang berguna sejak usia dini. Selain itu juga memulai penyadaran akan pentingnya dokumentasi keluarga."

"Penelitian ini membahas megenai akses keterbukaan informasi publik di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan akses informasi yang ada, dimulai dari bagaimana akses dapat tersedia hingga kualitas dari akses informasi tersebut. Pendekatan penelitian adalah kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa akses informasi publik di Kementerian Pertanian Republik Indonesia masih memiliki kekurangan dari segi keterhubungan antar akses yang tersedia.

---

The focus of this study is the access of public information in Ministry of Agricluture Indonesia. This research aims to depict the information access, starts from how the access made available up to the quality of access. Qualitative based research with case study analysis is used in this study. The findings of this study indicate that access to public information in the Ministry of Agriculture Indonesia is not maximized yet, because there is no clear connection between the access."