Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tahun 2015, Australia membentuk kebijakan China-Australia Free Trade Agreement untuk merealisasikan kerja sama bilateral dengan negara Cina. Di Australia, kebijakan China-Australia Free Trade Agreement merupakan program dari partai Koalisi (Liberal, Nasional, Liberal Nasional Queensland, dan Country Liberal) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Terkait hal itu, partai Buruh sebagai oposisi menentang kebijakan tersebut karena potensi masuknya tenaga kerja asal Cina yang dapat mengganggu lapangan pekerjaan masyarakat lokal dan penyertaan ketentuan Investor-State Dispute Settlement. Penelitian ini membahas mengenai proses politik dalam pembentukan kebijakan China-Australia Free Trade Agreement yang dibentuk pada tahun 2015. Penelitian ini menggunakan teori formulasi kebijakan yang dikemukakan oleh Werner Jann dan Kai Wegrich dan teori kepentingan nasional yang dikemukakan oleh Daniel S. Papp. Berdasarkan temuan, kerja sama China-Australia Free Trade Agreement menghasilkan kebijakan bipartisan yang disetujui oleh partai Koalisi dan partai Buruh. Hal ini karena partai Koalisi memasukkan agenda partai Buruh mengenai regulasi perlindungan tenaga kerja. Sebagai timbal balik, partai Buruh menyetujui rancangan kebijakan China-Australia Free Trade Agreement. Temuan lain pada penelitian ini yakni kebijakan bipartisan tersebut didorong oleh adanya kepentingan nasional Australia dalam bidang ekonomi seperti untuk melakukan diversifikasi ekonomi, intensifikasi ekspor, dan menciptakan lapangan kerja.

---

In 2015, Australia formed the China-Australia Free Trade Agreement to obtain a bilateral agreement with China. In Australia, the China-Australia Free atrade Agreement is a program from coalision party (Liberal, National, Liberal National Queensland and Country Liberal Party) to increase the local economic growth. Hence, Labour Party as an opposition rejected the policy due to the potential of Chinese workers that might disrupt the job opportunities of local workforce and the conditions of Investor-State Dispute Settlement. This journal explores the political process in the formation of China-Australia Free Trade Agreement that was formed in 2015. This research uses the policy formulation theory adopted by Werner Jann and Kai Wegrich and the theory of national interests by Daniel S. Papp. The findings show that China-Australia Free Trade Agreements resulted in bipartisan policy which is approved by Coalision Party and Labour Party. It is because the Coalision Party has included the agenda of Labour Party regarding the protection of labour force regulation. On the other hand, Labour Party has approved the China-Australia Free Trade Agreement bill. It is also found that the bipartisan policy is driven by economic factors such as economic diversification, export intensification and creating more jobs opportunities.

"

"Dengan meningkatnya peran Tiongkok dalam perekonomian global, pengaruhnya terhadap perekonomian mitra dagangnya menjadi semakin signifikan. Tiongkok kini menjadi salah satu mitra dagang utama ASEAN dengan memberikan kontribusi lebih dari 15 persen terhadap total perdagangan ASEAN. Mengingat ASEAN terus memperluas region melalui konsep ASEAN Plus, penting untuk mengevaluasi dampak dari salah satu perjanjian perdagangan bebas terbesar di kawasan ini, yaitu ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah ACFTA menghasilkan trade-creation effect di Kawasan ASEAN. Dengan menggunakan analisis data panel berbasis model gravitasi yang dimodifikasi serta estimasi efek tetap, penelitian ini juga memperkenalkan variabel dummy tambahan, yaitu ASEAN-Japan FTA (AJFTA) dan ASEAN-Korea FTA (AKFTA), untuk menganalisis kemungkinan terjadinya trade-diversion akibat ACFTA. Penelitian ini memanfaatkan data volume impor bilateral antara ASEAN dengan Tiongkok, Jepang, dan Korea untuk dua komoditas utama yang diimpor ASEAN, yaitu barang elektronik (HS-85) dan mesin (HS-84). Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara ACFTA dan volume impor ASEAN dari Tiongkok, baik untuk produk elektronik maupun mesin. Dengan demikian, trade-creation effect dapat dikonfirmasi terjadi untuk komoditas yang diteliti.

---

With China becoming more prominent in the global economy, they become more impactful for the economy of their trading partners. China has become one of the top-trading partners of ASEAN with its trade-share accounts more than 15 percent of ASEAN’s total trade. Given the fact that ASEAN are continuously forged its regionalism through ASEAN plus concept, identifying the impact of one of its largest free trade agreements, namely ACFTA is necessary. This study is aimed to see whether ACFTA generates trade creation effect in ASEAN. A panel data analysis is used with a modified gravity model with a fixed-effect estimation. This study introduced other dummy variables, ASEAN-Japan FTA (AJFTA) and ASEAN-Korea FTA (AKFTA) to see whether trade diversion occurred as a result of ACFTA. This study used bilateral import volume between ASEAN and China as well as Japan and Korea for the top-imported commodities of ASEAN, which are electronics (HS-85) and machinery (HS-84). Findings of this study showed that there is a positive and significant relationship between ACFTA and import-volume of ASEAN from China both on electronics and machinery product. Therefore, trade creation effect is confirmed in ASEAN-China free trade agreement on the selected commodities."