Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi perilaku pondasi rigid pada berthing dolphin dilakukan untuk memperoleh konfigurasi grup tiang paling efektif dan efisien sebagai tambatan untuk kapal CPO 30.000 DWT. Studi perilaku ini dilakukan dengan membuat permodelan pada struktur tiang dengan menggunakan Program SAP2000 (Structural Analysis Program). Permodelan dilakukan dengan memasukkan beberapa parameter, seperti pembebanan yang terjadi, baik lateral maupun gravitasi; dan modulus reaksi tanah horisontal (kh) dengan jenis tanah lempung, yang akan dianggap sebagai pegas, dimana akan berperilaku linier maupun non-linier. Kemudian permodelan divariasikan terhadap jumlah tiang dalam grup, sudut kemiringan tiang, dan arah kemiringan tiang dalam grup. Dari permodelan tersebut akan diperoleh besarnya deformasi tiang yang terjadi, bending moment dan gaya dalam aksial pada tiang. Kemudian akan dilakukan analisa dari hasil yang diperoleh untuk setiap variasi konfigurasi tiang tersebut.

---

Study of the behaviour of rigid foundation is performed for getting the most effective and efficient pile grup configuration as a berth for CPO ship 30.000 DWT. This study is performed by making some models of pile structure which those are using SAP2000 program. The models were presented by giving some parameters, such as the loading which occurred to them, both gravity and lateral; and modulus subgrade reaction (kh) of clay layers, which modeled by springs, both linier and non-linier are considered. Then the models are varied based on the number of piles, the angle of inclanation of piles, and the direction of inclination of piles. From each model will be get some results, such as pile deformation, bending moment, and axial force on pile. Then the results from all models will analyzed toward each variation."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota PembinaYayasan dengan mencoba meneliti Undang-Undang Yayasan dan Standard AktaYayasan sebagai pedoman teknis pembuatan atau pengesahan Akta PendirianYayasan. Pengangkatan anggota Pembina yayasan diatur dalam Pasal 28 Ayat (3)Undang-Undang Yayasan walaupun tidak secara explisit termasuk dalam wewenangpembina dalam Pasal 28 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Yayasan. Terkait denganpemberhentian anggota Pembina Yayasan baru diatur di dalam Standar Akta YayasanPasal 8 Ayat (2) huruf d yang mana perumusan kewenangan Pembina nampak kurangjelas. Hal ini bisa menjadi celah hukum bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan beritikad buruk untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Oleh karena itu,sebaiknya Undang-Undang Yayasan direvisi kembali menjadi undang-undang yangbetul-betul mengikat, tegas, dan jelas guna mengakomodir kepastian hukum sertamenghindari permasalahan hukum yang secara lazim sering terjadi pada yayasan dansecara khusus terjadi pada organ yayasan yaitu Pembina, mengingat Pembinamerupakan organ tertinggi di dalam suatu Yayasan. Selanjutnya mengenai syarat,mekanisme dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian anggota Pembina diaturdalam Standar Akta Yayasan Pasal 10 dan 11. Terakhir mengenai efektifitaskeberlakuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Pembina diatur dala Pasal 19Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013. Metode penelitian yangdigunakan adalah yuridis normatif.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the appointment and dismissal of foundation?s trusteesthrough examining the Foundation Law and Foundation document standard. thefoundation's trustee appointment is arranged in paragraph 28 Verse (3) Law offoundation eventhough it is not explicitly included to the trustees authorities inparagraph 28 verse 2 in Law of Foundation. Regarding the dismissal of the newtrustee members Associated with the dismissal of members of the FoundationTrustees set new standards in the Foundation Deed of Paragraph 8 verse (2) letter bthat the formulation of Trustees authority seems not clearly explaind in theFoundation document standard. This could be a legal loophole for those who are notresponsible and act in bad faith to take advantage of the opportunity. Therefore, thelaw of Foundation is advised to be revised and re -evaluated in terms of validity andclarity in order to accommodate the legal certainty, and also avoiding the commonlegal issues or problems occur in foundation, particularly in the foundation's organ,which is trustee, the highest organ in foundation structure.Furthermore, therequirements, mechanisms and procedures for the appointment and dismissal ofTrustees Deed of Foundation Standards set in Paragraph 10 and 11. Newsletterregarding the effectiveness of the enforceability of the appointment and dismissal ofTrustees are set out in Paragraph 19 Verse (2) of Government Regulation No. 2 of2013. The method applied in this research is normative juridical."

"Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Pendirian yayasan oleh orang asing menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Pendirian Yayasan tersebut dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam hal Yayasan didirikan oleh orang asing atau bersamasama orang asing, mengenai syarat dan tata cara pendirian Yayasan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah yang diundangkan bulan September tahun 2008 yakni dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008. Permasalahan pokok mengenai syarat atau kriteria orang asing selaku pendiri atau sebagai organ yayasan dalam pembuatan akta notaris mengenai pendirian yayasan di Indonesia dan peran Notaris dalam pembuatan akta pendirian Yayasan yang didirikan oleh orang asing untuk memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Penelitian yang akan dilakukan, dilihat dari sudut jenisnya, adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada data sekunder. Dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dengan cara mengamati penerapan ketentuanketentuan hukum tersebut dalam praktik dan melakukan wawancara dengan para narasumber. Dalam Undang-Undang mengenai Yayasan dimungkinkan bagi orang asing mendirikan Yayasan dan menjadi anggota dalam organ Yayasan dengan syarat mempunyai Kartu Ijin Tinggal Sementara (KITAS) sebagai syaratnya. Peran Notaris dalam Pendirian Yayasan oleh Orang Asing yakni dalam pembuatan akta pendiriannya hingga mendapatkan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

---

Foundation is corporation which consists from asset which divided and utilized to reach specific purpose in social, religion, and human aspect, which hasn’t members. Establishing foundation by foreigner based on Law Number 16 Year 2001 juncto Law Number 28 Year 2004 about Foundation. Foundation which established by one or more by divide as partial of asset from builder, as early asset. Establishing such Foundation is accomplished by notary act which made in Indonesia language. In case about Foundation which established by foreigner or together with foreigner, about terms and provision of such Foundation is regulated in Government Regulation Number 63 Year 2008. Main problems about terms or criteria of foreigner as establisher or as Foundation organ in making notary act to establishing foundation in Indonesia and Notary role in making Act of Foundation which established by foreigner to obtain ratification from Law and Basic Human Rights Minister of Republic Indonesia. Research is performed, is viewed from its type, that library research which normative juridical in nature, research which more focused on secondary data. Continued by research to primary data by observe application such law provisions in practical and interviews by informant. In Law about Foundation is possible for foreigner which establish and become as member in Foundation organ by provision must own Temporary Living Permit Card (KITAS) as its provision. Role of Notary in Establishing of Foundation by Foreigner especially in Making its establishing act until obtain ratification by Law and Basic Human Rights Minister of Republic Indonesia."

"Tesis ini membahas sengketa pengangkatan pengurus cabang yayasan yang disebabkan karena adanya ketentuan Anggaran Dasar yang dilalaikan oleh para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian deskritif analitis yang bersumber pada studi dokumen. Hasil dari penelitian menemukan bahwa banyak ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang tentang Yayasan disebabkan oleh latar belakang sejarah pembentukan yayasan tersebut sebagai badan hukum.Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa pengangkatan pengurus cabang yang dilakukan melalui mekanisme yang tercantum dalam Anggaran Dasar adalah sudah tepat dan benar. Penyesuaian Anggaran Dasar seperti yang diwajibkan oleh undang-undang harus segera dilakukan untuk memberi kepastian dan jaminan hukum.

---

This tesis discuss a conflict arise from the appointment of branch management of a foundation resulted from neglection of rules on its Article of Association by each party. This research uses descritive analysis which is based on library study. The result of this research found that many of the rules in the foundation?s Article of Association contradict with the rules required by Indonesian Laws specifically the laws that govern the establishment of a foundation in Indonesia. This is as a result of history which govern the forming of foundation in Indonesia before the law of foundation itself formed and in place as a law.The result of this research also found that the Verdict of District Court was truely correct because the appointment of head branch management was complied with its Article of Association thus Branch Board Meeting is the only mechanism to do so. By adapting the Article of Association to the rule required by the Indonesian Law of the establishment of foundation will give more certainty and assurance of law."