Hasil Pencarian

Ditemukan 35 dokumen yang sesuai dengan query

Santoso Markendan

Penyimpangan terhadap rencana karya tahunan (RKT) oleh perusahaan pemegang hak pengusahaan hutan (HPH) di Kalimantan Barat

" Saat ini bangsa Indonesia sedang melaksanakan pembangunan. Pembangunan tersebut untuk membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka pembangunan tersebut tentu diperlukan modal dasar baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang sangat potensial seperti hutan. Indonesia memiliki hutan tropis yang luas dan merupakan salah satu sumber alam yang sangat bermanfaat bagi peningkatan hidup bangsa Indonesia. Hal ini apabila dikelola dan dimanfaatkan secara optimal dengan memperhatikan kelestariannya. Setelah anjloknya harga ... "

Depok: Universitas Indonesia, 1994

T10720

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nicko Ronny Gardono

Analisis kebijakan pemerintah tentang penambangan di kawasan hutan lindung (PERPPU No.1 Tahun 2004) : studi kasus PT. Weda Bay Nickel

" Tesis ini menelaah sebuah kebijakan publik yaitu Perpu 1/2004 yang berisikan tentang ijin kepada tiga belas perusahaan tambang untuk melakukan kegiatan pertambangan di hutan lindung. Alasan kegentingan memaksa karena krisis ekonomi patut yang melatar belakangi kebijakan publik ini patut dikritisi dengan melakukan kajian kebijakan dengan menggunakan analisa kronologis keluarnya Perpu 1/2004 dan dengan metode cost benefit analysis. Kajian kronologis keluarnya kebijakan menunjukan tidak ada transparansi dan akuntabilitas kepada publik dengan tidak diakomodasinya masyarakat sekitar hutan ... "

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006

T17114

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fitria Noor

Implementasi kewenangan otonomi daerah di bidang kehutanan

" Otonomi Daerah sejak Tahun 200 l diterapkan, dengan perubahan paradigma Pembangunan yang ditujukan kepada penguatan sumber daya Iokal, demokratisasi dan kemandirian masyarakat Kebijakan ini temyata menimbulkan berbagai permasalahan diseputar penerapannya. Salah satu permasalahan tersebut adalah mengenai Tarik Menarik Kewenangan Di Bidang Perizinan antara Dinas Kehutanan Propinsi dan Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Tulisan ini merupakan analisa sederhana dari basil penehtian mengenat permsalahan tersebut dengan mengidentifikasi wujud, penyebab dan beberapa implikasi tarik menarik ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002

T5039

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Andrijani S.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan di Indonesia

" ABSTRAK
Tindak Pidana Kehutanan di Indonesia telah menjadi masalah serius yang tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi, sosial, dan politik. Kondisi yang demikian menyebabkan tindak pidana kehutanan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana luar biasa yang menuntut penanganan yang luar biasa pula. Dalam mengkaji tindak pidana kehutanan bukan saja aspek hukum positifnya yang mesti disoroti, tetapi juga aspek sejarah hukum dan masalah penegakan hukumnya. Aspek sejarah hukum sangat diperlukan untuk melihat politik hukum pemerintah ... "

2007

T22902

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Endah Kusumawati

Tinjauan yuridis terhadap penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan di Indonesia (studi kasus pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan) = Judicial review on the use of forest land for mining activities in Indonesia (case study forest use for mining)

" Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan proses perizinan pinjam pakai kawasan hutan hal tersebut untuk menghindari adanya tumpang tindih penggunaan kawasan hutan. Langkah selanjutnya penyempurnaan kebijakan yang lebih rasional sehingga tidak menimbulkan kerancuan di lapangan. Selain hal tersebut perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat khususnya masyarakat sekitar hutan tentang peraturan perundang-undangan di sektor kehutanan maupun pertambangan agar diperoleh kesepahaman. Kegiatan dan kebijakan mengenai pertambangan yang menggunakan kawasan hutan di Indonesia ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Prudensius, Maring

Hubungan kekuasaan: konflik, perlawanan, dan kolaborasi dalam penguasaan hutan di Egon Flores

" Hutan mengandung nilai ekonomi, ekologi, sosial, dan kultmal. Banyak pihak menaruh perhatian pada nilai tersebut dengan kepentingan berbeda. Hubungan antarpihak dengan kepentingan berbeda bisa melahirkan konflik, perlawanan, dan kolaborasi. Analisis konflik, perlawanan, dan kolaborasi sering dilakukan secara terpisah sekalipun realitas konflik, perlawanan, dan kolaborasi melibatkan pihak yang sama pada kasus yang sama. Penelitian ini mengacu perspektif yang mernandang kekuasaan sebagai kompleks strategi dinamis yang datang dari berbagai pihak. Perspektif ini melihat konflik, perlawanan, dan kolaborasi bukan ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008

D895

UI - Disertasi Open Universitas Indonesia Library

Juan Hugo Alan Emmanuel

Pengukuhan Kawasan Hutan: Pencegahan Konflik Status Hutan di Indonesia = Forest Area Gazettement: Prevention of Forest Status Conflicts in Indonesia

" Begitu besarnya potensi kehutanan di Indonesia dibarengi dengan pengelolaan sumber daya hutan yang juga tidak mudah. Konflik-konflik yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, tidak jarang terjadi saat melakukan pengelolaan sumber daya kehutanan. Pemerintah kemudian secara terkhusus mencanangkan program pengukuhan kawasan hutan untuk dapat memberikan kepastian hukum bagi wilayah hutan di Indonesia melalui Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan. Melalui pengukuhan kawasan hutan diharapkan dapat mengurangi konflik-konflik kehutanan yang sering ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library