Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
Yudie Reza Haryansyah
"
Menjelang era globalisasi, membuka kemungkinan terjadi suatu perkawinan campuran. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan campuran adalah perkawinan antara seorang warga negara Indonesia dengan seorang warga Negara Asing. Dalam setiap perkawinan, ada saja kemungkinan timbul suatu kesalahpahaman sehingga mengakibatkan putusnya suatu perkawinan. Untuk pasangan yang berbeda warga negara terjadi suatu masalah mengenai hukum rnana yang akan diberlakukan dalam menyelesaikannya. Sehingga pokok permasalahan yang timbul adalah bagaimanakah pelaksanaan perceraian pada perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor ...
"
2007
T19101
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Andi Niswati
"
ABSTRAK
Penelitian ini mengungkap: faktor yang mendorong dan mempertahankan
mappasitaro (perjodohan) di kalangan bangsawan Bugis, peran orang tua,
kerabat, dan bagaimana anak perempuan dilibatkan; dampak dan gambaran
strategi yang digunakan anak perempuan dalam menghadapi masalah yang
ditimbulkan budaya mappasitaro.
Teori yang digunakan adalah: budaya patriarki dan bias jender
yang tersistematisasi pada sosialisasi anak dalam keluarga, pengaruh
budaya patriarki dan bias jender juga dilihat pada sistem kekerabatan dan
stratifikasi sosial masyarakat Bugis; dan konsep pemilihan jodoh dikaitkan
dengan Undang-Undang Perkawinan.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang ...
"
2001
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Tara Nadianti Kasih
"
Perkawinan paksa sebagai suatu bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan belum diatur dalam Statuta Roma. Dalam praktiknya, Mahkamah Pidana Internasional telah memutus perkawinan paksa sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan berupa other inhumane acts dan menerapkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Statuta Roma untuk menuntut perkawinan paksa sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Berdasarkan hasil yurisprudensi di berbagai pengadilan internasional yang telah menangani terkait perkawinan paksa, penuntutan atas tindakan perkawinan paksa telah dilakukan dengan menerapkan ketentuan terkait tindakan-tindakan kejahatan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library