Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 50 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Dian Anjari
Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan
" Jutaan manusia di seluruh dunia menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan sebagai penyedia sumber makanan yang penting, lapangan kerja, sumber pendapatan dan rekreasi. Bagi Indonesia yang merupakan negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah laut sebesar 5,8 juta km2, perikanan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Sayangnya, pendayagunaan sektor perikanan terhambat oleh maraknya tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi, akibatnya Indonesia mengalami kerugian yang sangat besar. Tindak pidana di bidang perikanan sebenarnya ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16453
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Marpaung, Leonard
Implementasi penegakan hukum terhadap IUU Fishing dalam wilayah laut overlapping claim Indonesia dengan Malaysia = The implementation of Law Enforcement in overlapping claim sea area between Indonesia-Malaysia
" Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 atau UNCLOS 1982 (United Nation Convention of the Law of the Sea), Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah perairan yang meliputi perairan pedalaman, laut territorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif (ZEE), landas kontinen (LK), dan laut lepas. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki garis pantai yang sangat panjang dan berbatasan dengan sepuluh negara. Hal tersebut menyebabkan delimitasi batas maritim merupakan hal yang ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2019
T51928
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
R Agung Gunawan
Penegakkan hukum terhadap korporasi pelaku illegal fishing di Indonesia = Law enforcement against corporations illegal fishing actor in Indonesia
" ABSTRAK Penegakan hukum di laut memegang peranan dan fungsi yang sangat penting sebagai bagian dalam mewujudkan kewibawaan dan kedaulatan Negara di laut. Tindak Pidana illegal fishing sampai saat ini belum masuk dalam golongan kejahatan transnasional sebaimana tertuang dalam UNTOC. Namun, pelaku dari tindak pidana illegal fishing tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh korporasi yang berada di luar Indonesia, dan selama ini belum pernah bisa dijerat dengan hukum Indonesia. Adanya perbedaan pandangan dari setiap penegak hukum untuk ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T52475
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gunawan Widiarto
Aspek hukum perlindungan terhadap industri perikanan dalam negeri melalui pengendalian impor produk perikanan = Aspects of the legal protection on domestic fishing industry by controlling import of fisheries industry / Gunawan Widiarto
" ABSTRAK
Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di beberapa negara, telah mendorong meningkatnya permintaan komoditas perikanan dari waktu ke waktu. Meningkatnya permintaan ikan ini mengarah pada jumlah yang tidak terbatas, mengingat kegiatan pembangunan yang merupakan faktor pendorong dari permintaan ikan berlangsung secara terus menerus. Sementara di sisi lain, permintaan ikan tersebut dipenuhi dari sumber daya ikan yang jumlahnya di alam memang terbatas. Kini ikan menjadi komoditas penting dunia, manusia di planet bumi ini lebih ... "
Universitas Indonesia, 2013
T33088
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Maria Elyza Larasati Anggun
Penenggelaman kapal perikanan asing oleh pemerintah Indonesia ditinjau menurut hukum internasional = The sinking of foreign fishing vessels by the government of Indonesia in accordance with international law
" ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai penenggelaman kapal perikanan asing yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya dalam memberantas IUU Fishing yang dikaji berdasarkan hukum internasional. Penenggelaman kapal bertujuan untuk menunjukkan pemerintah Indonesia dalam melindungi kedaulatan wilayah dan sumber daya alam yang dimilikinya. Tesis ini membahas mengenai pengaturan hukum internasional dan hukum nasional tentang IUU Fishing serta tentang penenggelaman kapal perikanan asing dan praktek pelaksanaannya di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tindakan penenggelaman yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia telah sesuai dengan aturan hukum ... "
2016
T46183
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Haposan, Filipus
Pengaturan hukum internasional mengenai penegakan hukum terhadap praktik illegal fishing di zona ekonomi eksklusif = The Regulation of the international law regarding the law enforcement towards illegal fishing practices in exclusive economic zone
" Penangkapan ikan ilegal (Illegal fishing) merupakan praktik yang telah menjadi masalah bersama negara-negara di dunia. Salah satu zona maritim yang paling banyak terjadi Illegal fishing adalah zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang terdapat yurisdiksi eksklusif suatu negara untuk kegiatan eksploitasi, eksplorasi, serta konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati lautnya, termasuk juga sumber daya perikanannya. Banyaknya praktik Illegal fishing di ZEE tidak terlepas dari lemahnya penegakan hukum terhadap praktik tersebut, sehingga dibutuhkan pengaturan yang tegas mengenai penegakan ... "
2016
S65533
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rizka Ade Triarsa
Sistem pengawasan illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU fishing) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di Indonesia = Controlling system of illegal unreported and unregulated fishing activity by Ministry of Maritime Affairs and Fisheries in Indonesia
" Besarnya potensi perikanan Indonesia tidak diimbangi dengan pendapatan yang diperoleh negara akibat kegiatan IUU fisjing. IUU fishing memberikan dampak pada lingkungan, ekomini, maupun sosial. Pengawasan kegiatan IUU fishing di Indonesia dilakukan oleh Kementeria Kelautan dan Perikanan. Sistem pengawasan kegiatan IUU fishing di Indonesia dibagi menjadi empat yaitu pengawasan before fishing, while fishing, during landing, dan post landing. Pelaksanaan kegiatan pengawasan yang diakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan BAKAMLA, POLAIR, dan TNI AL. ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015
S64896
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Heidy Jane
Tinjauan hukum mengenai penangkapan ikan yang merusak dengan menggunakan bahan peledak (blast fishing) dalam kaitannya dengan perlindungan lingkungan dan nelayan di Indonesia = Legal review of blast fishing in accordance to environmental and fishermen protection in Indonesia
" Skripsi ini membahas penangkapan ikan secara destruktif dengan bahan peledak (blast fishing) dalam rangka perlindungan lingkungan dan nelayan sebagaimana diatur dalam hukum dan perundang-undangan internasional di Indonesia serta membahas kesesuaiannya dalam putusan pengadilan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Saat ini pengaturan hukum mengenai penangkapan ikan dengan bahan peledak dan kaitannya dengan lingkungan dan nelayan telah diatur dalam hukum dan perundang-undangan internasional di Indonesia, namun dalam penerapannya ditemukan bahwa ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Esa Thanico Maulana
Praktik Illegal Transshipment sebagai IUU Fishing menurut Hukum Internasional dan Perbandingan Regulasi Transshipment antara Indonesia dan Republik Panama = Illegal Transshipment Practices as IUU Fishing according to International Law and Transshipment Regulation Comparison between Indonesia and The Republic of Panama
" Transshipment adalah praktik umum yang dilakukan oleh individu dalam bisnis perikanan untuk meningkatkan efektivitas penangkapan ikan dan mengurangi biaya bahan bakar dan dapat dianggap sebagai praktik yang hemat biaya. Namun praktik ini menjadi bahan perdebatan karena mengarah pada Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. Illegal Transshipment mengaburkan transparansi penangkapan ikan karena sulitnya melacak di mana dan bagaimana ikan ditangkap, dan dengan demikian menyebabkan kurangnya pengawasan dalam praktiknya. Indonesia dan Panama adalah dua dari banyak negara ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Simanjuntak, Evan Merrill
Tumpang tindih kewenangan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Badan Keamanan Laut dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan = Overlapping authorities of Directorate General of Marine and Fisheries Resources Surveillance and the Maritime Security Agency on law enforcement Against Crime in the fisheries sector
" Skripsi ini membahas mengenai Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan (Ditjen PSDKP) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang memiliki kewenangan yang tumpang tindih dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan, dimana Ditjen PSDKP dan Bakamla sama-sama mempunyai kewenangan untuk melakukan penegakan hukum dalam bentuk penindakan dan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan. Untuk mempermudah pemahaman, skripsi ini mengambil contoh kasus tindak pidana di bidang perikanan yang dilakukan oleh Nguyen Van Hieu, ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5   >>