Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Fazlia Yulinda
Implikasi Konglomerasi Jasa Keuangan Sektor Perbankan Dan Non Bank dari Perspektif Hukum Persaingan = Analysis of The Conglomeration Implication of Financial Services in Banking Services from The Perspection of Anti Trust Law
" Tesis ini membahas tentang implikasi dari konglomerasi di jasa keuangan pada jasa perbankan dalam hal ini kasus pada Mandiri Group terhadap hukum persaingan usaha sebagai stimulasi dari Undang Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kesimpulan dari tesis ini menunjukkan bahwa berdasarkan hukum, Mandiri Group untuk beberapa pasal dalam undang-undang itu melakukan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Untuk dapat melindungi kesejahteraan rakyat sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nur Rezki Amalia Aliyas
Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Perusahaan Asuransi dalam Mewujudkan Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan = AUTHORITY OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY IN PROPOSING A DEPOSIT OF DEBT PAYMENT OBLIGATIONS TO INSURANCE COMPANIES IN REALIZING THE SUPERVISION FUNCTIONS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
" Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan otoritas jasa keuangan dalam pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang yang dikaitkan dengan fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan Pelrindungan terhadap kepentingan para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode eksplanatoris dengan pendekatan konsep dan peraturan perundang-undangan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Kewenangan OJK dalam mengajukan permohonan PKPU haruslah dimaknai sebagai bagian dari fungsi pengawasan kepada Perusahaan asuransi, untuk itu kewenangan OJK dalam pengajuan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mita Ekawati
Tinjauan Hukum Exit Policy Bagi Emiten Di Pasar Modal Dalam Aspek Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan = Legal Review of Exit Policy for Issuers in the Capital Market in the Aspect of the Authority of the Financial Services Authority
" Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) belum memiliki peraturan khusus terkait dengan perubahan status dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup atau exit policy. Pada pelaksanaan proses go private saat ini, OJK akan menerbitkan ruling letter yang berisi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Emiten sebelum melakukan go private. Penelitian ini dilakukan dengan sudut pandang regulator dalam menentukan kebijakan yang harus diambil untuk memberikan kepastian hukum terkait perubahan status dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menganalisis berbagai ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mathilda Ruth Amabelle
Permasalahan Penerbitan Medium Term Notes Semenjak Diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 = The Problems of Medium Term Notes Issuance Since the Issuance of the Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.04/2019
" Medium Term Notes (MTN) merupakan salah satu bentuk surat utang yang cukup lazim diterbitkan tanpa melalui Penawaran Umum dan didasarkan pada pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Namun, pada tahun 2019, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 (POJK No. 30 Tahun 2019) tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum (EBUS Tanpa Penawaran Umum). POJK No. 30 Tahun 2019 tersebut ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dwitania Rizky Savira
Implikasi Dikeluarkannya Kebijakan Countercyclical Oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Burden Sharing oleh Bank Indonesia dan Menteri Keuangan Terhadap Tingkat Persentase Pinjaman Bermasalah = Implications of The Issuing of a Countercyclical Policy By Financial Services Authority and Burden Sharing By Bank of Indonesia and Minister of Finance Towards Non Performing Loans Percentage Levels
" Dampak pandemi COVID 19 menyebabkan memicu terjadinya peningkatan kredit macet atau rasio non performing loan. Melihat tingkat non performing loan yang semakin hari semakin naik, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Tidak hanya Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia bersama dengan Kementerian Keuangan juga menyepakati adanya skema burden sharing untuk menambal defisit negara karena COVID-19. Burden sharing adalah skema menanggung beban bersama antara pemerintah yakni Menteri ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Elizabeth Sinta Martha Lovanya Sipayung
Kewenangan Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Penanganan Krisis Sistem Keuangan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) = The Authority of Bank Indonesia, Indonesia Deposit Insurance Corporation and Financial Services Authority in Handling Financial System Crisis due to Corona Virus Disease (COVID-19) Pandemic
" Dalam situasi pandemi COVID-19 di Indonesia, terjadi penurunan aktivitas perekonomian di Indonesia. Kegiatan usaha yang semakin rendah berdampak pada keuangan negara yang memungkinkan untuk terjadinya krisis sistem keuangan. Dengan demikian, dibentuklah UU No. 2 Tahun 2020 tentang Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (UU 2/2020) ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Undang-undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2011 : tentang otoritas jasa keuangan
Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI, 2011
346.063 IND u
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Puri Ranggawacana
Analisis hukum peraturan otoritas jasa keuangan nomor 22/POJK.04/2016 tentang segmentasi perizinan wakil perantara pedagang efek = Legal analysis of financial services authority regulation number 22/POJK.04/ 2016 concerning segmentation of securities broker dealer representative licensing
" Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2016 tentang Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek mengatur segmentasi perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek ke dalam dua bentuk sub perizinan yaitu izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas. Adapun Perantara Pedagang Efek memiliki fungsi selain fungsi pemasaran, yaitu fungsi manajemen risiko, fungsi pembukuan, fungsi kustodian, fungsi teknologi informasi, fungsi kepatuhan dan fungsi riset. Menjadi pertanyaan kemudian mengapa Otoritas Jasa Keuangan hanya mengatur ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T54855
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library