Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ketidakpastian pandemi COVID-19 akan berakhir, mengakibatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan berbagai upaya perlindungan sosial, salah satunya yaitu melalui kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) di masa pandemi tahun 2021. Kebijakan BST yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan terdampak COVID-19 dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari agar dapat bertahan hidup pada masa pandemi, akan tetapi dalam implementasinya sejak Bantuan Sosial beralih dari bentuk sembako hingga menjadi uang tunai, data penerima manfaat yang tidak akurat selalu menjadi permasalahan klasik, sehingga mengakibatkan pemberian BST tidak tepat sasaran, sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai masih kurang bijaksana oleh sebagian masyarakat dalam menyelenggarakan kebijakan BST. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan adanya kapabilitas dinamis dalam implementasi BST agar menjadi kebijakan adaptif, sehingga tata pemerintahan dinamis dapat terwujud. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapabilitas dinamis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam implementasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai di masa pandemi tahun 2021. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah kapabilitas dinamis dalam tata kelola pemerintahan dinamis yang dikemukakan oleh Neo dan Chen tahun 2007 berupa thinking ahead, thinking again, dan thinking across. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah memiliki kapabilitas dinamis berupa thinking ahead dan thinking across, namun belum memiliki kapabilitas dinamis berupa thinking again dalam mengimplementasikan kebijakan BST di masa pandemi tahun 2021. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan kualitas pada kapabilitas thinking ahead dan thinking across. Pada thinking again, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki kapabilitas untuk meninjau dan menganalisis data penerima BST, dan hasil dari implementasi kebijakan BST belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

---

The uncertainty of the COVID-19 pandemic will be ending, resulting in the DKI Jakarta Provincial Government issuing various social protection efforts, one of which is through the Cash Social Assistance (BST) policy during the 2021 pandemic. The BST policy provided by the DKI Jakarta Provincial Government aims to help the poor and affected by COVID-19 in meeting their daily needs in order to survive during the pandemic, but in its implementation since Social Assistance shifted from basic food items to cash, inaccurate beneficiary data has always been a classic problem, resulting in the provision of BST not right on target, so that the DKI Jakarta Provincial Government is still considered unwise by some people in implementing the BST policy. The DKI Jakarta Provincial Government requires dynamic capabilities in the implementation of BST so that it becomes an adaptive policy, so that dynamic governance can be realized. This study aims to analyze the dynamic capabilities of the DKI Jakarta Provincial Government in implementing the Cash Social Assistance policy during the 2021 pandemic. The theory used in this study is the dynamic capability in dynamic governance proposed by Neo and Chen in 2007 in the form of thinking ahead, thinking again, and thinking across. This study uses a post-positivist with in-depth interviews as the primary data source and literature study as a secondary data source. The results show that the DKI Jakarta Provincial Government already has dynamic capabilities in the form of thinking ahead and thinking across, but does not yet have dynamic capabilities in the form of thinking again in implementing BST policies during the 2021 pandemic. DKI Jakarta Provincial Government needs to improve the quality of thinking ahead and thinkingacross. On thinking again, the DKI Jakarta Provincial Government does not yet have the capability to review and analyze data on BST recipients, and the results of the implementation of the BST policy have not been in accordance with the expected goals. "

"ABSTRAKKemiskinan merupakan fenomena multi-dimensi yang memerlukan upaya penanggulangan yang dilakukan secara lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan. Maka, pengawasan yang dilakukan terhadap program-program penanggulangan kemiskinan juga harus dilaksanakan secara lintas sektoral. Fungsi ini diamanahkan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Penelitian ini akan menggambarkan kedudukan dan wujud peran BPKP serta penilaian pihak lain dalam Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (PPPK). Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan post positivist. Teori yang dijadikan dasar dalam melakukan analisis adalah gagasan pengawasan fungsional dari Taylor bahwa pengawas internal/fungsional berperan membantu atasan dalam menjamin tercapai atau tidaknya pekerjaan yang dilakukan bawahan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait serta melalui studi terhadap dokumen-dokumen terkait. Penelitian ini menemukan bahwa peran BPKP sebagai pengawas internal dalam PPPK telah didukung dengan perubahan struktural untuk menjamin independensi. Meskipun begitu, peran BPKP belum didukung oleh perbaikan fungsi struktural sehingga ditemukan peran BPKP belum berpengaruh secara signifikan pada level pelaksanaan program.

---

ABSTRACT

Poverty is believed as a multi-dimension phenomenon that needs cross sectoral and cross stakeholders efforts to alleviate it. Therefore, the supervision over the poverty alleviation program must be carried by the same perspective. The Financial and Developmental Supervisory Board (known as BPKP in Indonesian acronim) is mandated to be responsible for this cross sectoral supervision over Poverty Alleviation Acceleration Program. The research was held through postpositivist approach. Theory used in analyzing the collected data is the idea of functional supervision by Taylor about the role of a specialized division created to help the superior to assure that the subordinate do the work assigned. The data was collected through in-depth interview with related parties and a study over related documents. The research found that BPKP?s role as an internal supervisor for President has been supported by structural change to ensure independency. Nevertheless, that structural change wasn?t accompanied by functional change so that the research found BPKP?s role doesn?t affect program implementetion significantly."