Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Salman Hadi
Tinjauan yuridis perjanjian auditing (Pemeriksaan laporan keuangan) antara perusahaan dan akuntan antara perusahaan dan akuntan publik.
" Akuntan Publik merupakan salah satu profesi yang sangat diperlukan oleh pihak-pihak tertentu yaitu pihak klien/Perusahaan, pihak ketiga/masyarakat dan pemerintah untuk mendapatkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dalam rangka digunakan untuk tujuan. pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, akuntan publik tidak memihak pada kepentingan klien, pihak ketiga maupun pemerintah. Akuntan publik dalam menjalankan pemeriksaan akuntan suatu perusahaan berlandaskan kepada perjanjian/kontrak yang dibuat dengan pihak klien/perusahaan. Perjanjian auditing (pemeriksaan laporan keuangan) merupakan perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu yang ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Peran Badan Pemeriksa Keuangan dan Akuntan Publik dalam proses audit keuangan Badan Usaha Milik Negara berbentuk Persero dari sudut hukum keuangan publik : analisis terhadap undang-undang no. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
Universitas Indonesia, 2006
S25444
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aditya Prio Prabowo
Pengaruh laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD = The effect of investigation report by audit board on local government budget to regional head responsibility to regional house of representative
" Pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilaksanakan oleh BPK merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Kekuasaan dalam mengelola keuangan negara yang dipegang oleh Presiden kemudian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Atas pengelolaan keuangan daerah tersebut, BPK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Melalui pemeriksaan tersebut, BPK dapat mengeluarkan rekomendasi ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S44961
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Efi Laila Kholis
Pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi
Depok: Solusi, 2010
345.023 EFI p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library