Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"BPK RI adalah lembaga yang tugasnya memeriksa pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh K/L negara. Oleh karena itu, penting bagi BPK RI untuk terus meningkatkan kualitas auditnya agar K/L mengelola keuangan negara lebih efektif dan efisien. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif komparatif analitik dengan menjabarkan usaha yang telah dilakukan BPK RI untuk meningkatkan kualitas auditnya dan juga membandingkannya dengan pedoman yang diterbitkan oleh ASOSAI dan EUROSAI. Hasil dari penelitian ini adalah BPK RI sudah cukup berusaha untuk meningkatkan kualitas auditnya tetapi masih ada beberapa usaha yang harus diperbaiki dan ditambahkan agar kualitas auditnya terus meningkat.

---

BPK RI is a institution whose duty is examine public finance management which is undertaken by ministries or State agencies. Therefore, the important thing for BPK RI to improve audit quality continously to make K/L manage public finance more effective and efficient. This research is a qualitative research that is descriptive comparative analytic with detailing effort has been done by BPK RI to improve audit quality and also comparing it with guidelines published by ASOSAI and EUROSAI. The result of this research is BPK RI sufficient effort to improve audit quality but there are still some undertaking that must be improved and added to increasing the audit quality."

"On auditing on state funds and budget management of the Indonesian government; collected articles"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Inspektorat Jenderal supaya menjadi unit internal audit yang efektif sesuai dengan redefinisi internal audit oleh IIA yang dilihat dari peran dalam proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola organisasi; serta untuk mempertahankan dan meningkatkan level Internal Audit Capability Model (IACM) dari level 3 ke 4, yang terdiri atas 6 (enam) elemen yaitu service and role; pengelolaan SDM; praktik profesional; akuntabilitas dan manajemen kinerja; hubungan dan budaya oganisasi; dan struktur tata kelola. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder yang merupakan laporan dan publikasi dari Inspektorat Jenderal dan BPKP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal belum sepenuhnya menjalankan peran sebagai unit internal audit sebagaimana redefinisi IIA dan masih terdapat hambatan dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan level IACM. Hasil penelitian menyarankan strategi bagi Inspektorat Jenderal yaitu: meningkatkan risk awareness melalui knowledge sharing; melakukan audit manajemen risiko organisasi; mengawal pembentukan unit kontrol intern yang efektif; melakukan comprehensive fraud risk assessment organisasi; memperluas obyek sistem whistle blower; membangun sistem kepegawaian yang terintegrasi; internalisasi nilai-nilai organisasi; melakukan kajian pembentukan Badan Pengawas Independen berdasarkan best practice; dan memisahkan fungsi konsultasi dan assurance.

---

This study aims to determine how the strategy of the Inspectorate General in order to become an effective internal audit unit in accordance with the internal audit redefinition by the IIA seen from the roles in the process of risk management, control, and governance of the organization, as well as to maintain and increase the level of Internal Audit Capability Model (IACM) from level 3 to 4, which consists of 6 (six) elements of services and role of internal auditing; people management; professional practices; performance management and accountability; organization relationships and cultural, and governance structures. This research is a qualitative research with descriptive design. The data used are primary data obtained from interviews and secondary data from the reports and publications from the Inspectorate General and the BPKP.

The results showed that the Inspectorate General has not fully performed the role of internal audit units as the redefinition of the IIA and there are obstacles in the effort to maintain and improve the level of IACM. The results suggest strategies that the Inspectorate General can adopt: increasing risk awareness through knowledge sharing; audit the organization risk management; oversee the establishment of an effective internal control unit; undertake comprehensive organization’s fraud risk assessment, expand the whistle-blower system object; build an integrated personnel system; internalization of organizational values; reviewing the establishment of the Independent Monitoring Body based on best practices, and separate consulting and assurance functions."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian prosedur pengadaan barang/jasa pada Kementerian Sekretariat Negara dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Selanjutnya Penulis mencoba menganalisis sistem pengendalian internal pengadaan barang/jasa berdasarkan unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan analisis deskriptif metode kualitatif. Kementerian Sekretariat Negara telah melakukan semua prosedur dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kementerian Sekretariat Negara juga telah menjalankan seluruh komponen pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dalam hal pengadaan barang/jasa dengan baik. Namun masih terdapat kelemahan sistem pengendalian internal pada unsur pemantauan

---

ABSTRACTThis study aimed to analyze the suitability of the procurement of goods / services at the Secretariat of State with the Ministry of Presidential Decree Number 54 Year 2010. Further author tries to analyze the internal control system of procurement of goods / services based on the elements of Government Internal Control System as stipulated in Government Regulation No. 60 of 2008. this research is a case study using qualitative descriptive analysis method. Ministry State Secretary has done all the procedures in the procurement of government goods / services in accordance with Presidential Decree Number 54 of 2010 on the Procurement of Government Goods / Services. The Ministry of State Secretariat has also been running all components of internal control in accordance with Government Regulation No. 60 of 2008 in terms of procurement of goods / services to the well. However, there are still weaknesses in the internal control system monitoring element."

"ABSTRAKPenelitian ini didasarkan pada putusan pengadilan tata usaha negara nomor 20/G/2016/PTUN.JBI yang secara tidak konsisten menyebutkan dasar wewenang Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Perwakilan Povinsi Jambi dalam menerbitkan Keputusan BPK tentang Laporan Hasil Pemeriksaan LHP dengan siapa yang bertanggungjawab atas LHP tersebut. Penelitian ini membahas tiga permasalahan, antara lain Kedudukan BPK dalam sistem Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Tata hubungan kewenangan BPK RI dengan BPK RI Perwakilan Provinsi, dan Implikasi hukum terhadap keputusan BPK tentang LHP yang tidak memenuhi syarat norma mandat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder dan disajikan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPK dikategorikan sebagai penyelenggara negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara/daerah. BPK RI dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memperoleh wewenang secara atribusi melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang UU Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006. Kemudian, BPK Perwakilan RI Provinsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan atas pelimpahan wewenang secara mandat atas nama BPK RI. Implikasi hukum terhadap Keputusan BPK tentang LHP yang tidak memenuhi syarat noma mandat berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 akan mengakibatkan keputusan tersebut menjadi tidak sah dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.

---

ABSTRACTThis thesis based on the decision of the state administrative court number 20 G 2016 PTUN.JBI which is inconsistent when mentions the basis of BPK Jambi Province Representatif authority in issuing a BPK decision on Investigation Report with whom it is responsible. This research will focus on three main problems, that is, The position of the BPK in the Government system based on laws and regulations, The relationship between the authority of BPK RI with BPK RI Provincial Representatif, The legal implications of BPK decision on Investigation Report which does not include the mandate norm requirement. The method used in this research is judicial normative which has its baerings on secondary data, this research will also presented in the form of descriptive analytical. The result of this research shows the fact that BPK is categorized as a state organizer bestuur organ in order to government affairs in the field of examination the management and responsibility of state regional finances. BPK RI in carrying out its duties obtain authority by attribution through UUD NRI 1945, The Law No.15 2004 and The Law No. 15 2006. Then, BPK RI Provincial Representatif in carrying out its duties based on mandate of authority in the name of BPK RI. The legal implications of BPK decision on Investigation Report which does not include the mandate norm requirement based on The Law No 30/2014 will result in the decision being invalid and all all legal consequences incurred are considered never existed."

"Author's account as member of Badan Pemeriksa Keuangan, an Indonesian Supreme Audit Board."