Hasil Pencarian

Ditemukan 56 dokumen yang sesuai dengan query

Executive action and the rule of law: a report on the proceedings of the international congress of jurist, Rio De Janeiro, Brazil

Geneva: International Comission of Jurists, 1962

342.06 EXE

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Muhammad Ridhwan Indra

Dalam UUD 1945 kekuasaan eksekutif lebih menonjol (executive heavy): suatu tanggapan atas tulisan Dr. J.C.T. Simorangkir, S.H.

Jakarta: Haji Masagung, 1988

342.06 MUH d

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Ismail Suny

Pergeseran kekuasaan eksekutif : suatu penyelidikan dalam hukum tata negara

Jakarta: Aksara Baru, 1983

342.06 ISM p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Simorangkir, J.C.T.

Tentang & sekitar: presiden Republik Indonesia

Jakarta: Erlangga, 1977

342.06 SIM t

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Crince le Roy, R., 1927-1985

Kekuasaan ke-empat pengenalan ulang

Jakarta: Yayasan Dharma Bakti, 1981

342.06 ROY k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Renfree, H.E.

The executive power of the commonwealth of Australia / H.E. Renfree

Sydney: Legal Books, 1984

342.94 REN e

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Keputusan presiden Republik Indonesia nomor 18 tahun 1981 tentang penyempurnaan keputusan Presiden No.14A tahun 1980 tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara

Jakarta: Pancaran Tujuh, 1981

354 Ind k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Tobing, Christopher

Pengangkatan wakil menteri sebagai bentuk pelaksanaan wewenang presiden dalam mengangkat pejabat = The appointment of vice ministers as an implementation of presidential power in apointing public officials

" ABSTRAK
Salah satu wewenang Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dalam sistem presidensil adalah wewenang mengangkat pejabat publik. Wewenang ini termasuk dalam bidang wewenang administrasi yang disebut juga sebagai hak prerogatif Presiden. Wewenang ini merupakan wewenang yang melekat pada Presiden sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan yang disebutkan pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Wewenang ini telah mengalami pembatasan setelah perubahan UUD 1945 sebagai akibat semakin dianutnya teori pemisahan kekuasaan pada UUD 1945. Presiden tidak dapat lagi dengan leluasa mengangkat pejabat publik tanpa melibatkan lembaga legislatif ... "

Universitas Indonesia, 2012

S43673

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Muhammad Rullyandi

Pembatasan kekuasaan Presiden terkait pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung dalam upaya menjamin independensi kekuasaan penuntutan Jaksa Agung berdasarkan perspektif Hukum Tata Negara = Restrictions related to the President's powes of appointment and dismissal of the Attorney General in an effort to ensure the Independence of the Prosecution of the Attorney General's power under constitutional persperctive

" Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka atau independen, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kekhawatiran akan adanya intervensi dari kekuasaan eksekutif terhadap lembaga kejaksaan, khususnya karena pengangkatan Jaksa Agungnya yang merupakan hak prerogatif Presiden. Adapun permasalahan yang dibahas mengenai ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T31443

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Kekuasaan presiden menurut pasal 15 UUD 1945

Universitas Indonesia, 1983

S25176

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian