Hasil Pencarian

Ditemukan 261 dokumen yang sesuai dengan query

Dijksterhuis-wieten, H.L.G.

Bewijsrecht in civiele procedures Tweede Druk / H.L.G. Dijksterhuis-wieten

Leiden: Kluwer, 1992

BLD 347.06 DIJ b

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Suhartina Dewi

Upaya penyelesaian berkas perkara tersangka dan barang bukti yang terlambat atau tidak dikirim penyidik kepada penuntut umum

" Secara khusus tesis ini meneliti tentang Berkas Perkara, Tersangka dan Barang Bukti yang "macet" di penyidik tidak diserahkan ke penuntut umum tanpa ada alasan yang jelas, sehingga menjadikan suatu perkara tidak selesai atau terkatung-katung. Hal ini sangat tidak sesuai dan bertentangan dengan prinsip peradilan yang Sederhana dan Cepat (speedy Trial). Penelitian ini bertujuan untuk dapat menjawab dan memperjelas permasalahan mengenai Berkas Perkara, Tersangka, dan Barang bukti tersebut yaitu: (1) Apa alasan penyidik sehingga tidak bisa ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

T16615

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

R.M. Bambang Pratama

Tinjauan mengenai kekuatan hukum pembuktian tidak langsung (indirect evidence) dalam kasus kartel minyak goreng = Review of the strength of law of indirect evidence in the edible oils cartel case

" Praktik pembuktian keberadaan suatu kartel bukanlah merupakan hal yang mudah. Hal ini dikarenakan kasus kartel jarang atau tidak memiliki bukti langsung (direct evidence), mengingat pada umumya perjanjian kartel tidak dibuat berdasarkan perjanjian tertulis. Dikarenakan kesulitan tersebut, munculnya praktik penggunaan indirect evidence sebagai alat bukti pun banyak dilakukan di berbagai negara, didasari pertimbangan bahwa memang sulit memperoleh bukti langsung dari praktik kartel. Indirect Evidence berarti bukti tersebut tidak secara langsung mendeskripsikan istilah perjanjian, namun bisa dalam ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39264

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Chandra Tirta Aditya Gunawan

Desain dan Evaluasi Perencanaan dalam Penanganan Bukti Digital pada Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berdasarkan NIST SP800-53 Revision 5 Menggunakan NIST Maturity = Design and Evaluation Planning in Digital Evidence Handling on Integrated Criminal Justice System based on NIST SP800-53 Revision 5 Using NIST Maturity

" Tantangan penanganan bukti digital dalam sistem peradilan terpadu adalah rentan, mudah diubah, dan dimusnahkan, sehingga perlu dilindungi dari ancaman keamanan saat disimpan, diproses, dan dikirimkan oleh setiap penegak hukum yang saling berhubungan. Penelitian ini bertujuan merancang desain terintegrasi penanganan bukti digital pada sistem peradilan pidana terpadu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menggunakan NIST SP800-53 Rev 5 sebagai upaya pengendalian keamanan informasi dan privasi. Desain terintegrasi ini memiliki 8 sasaran kontrol, 34 klausul kontrol dan ... "

Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ingrid Gratsya Zega

Tinjauan mengenai indirect evidence (bukti tidak langsung) sebagai alat bukti dalam kasus dugaan kartel fuel surcharge maskapai penerbangan di Indonesia

" Dalam pengaturan kartel di Indonesia, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Rule of Reason, dengan kata lain harus ada proses pembuktian yang menunjukkan bahwa memang telah terjadi praktek kartel diantara para pelaku usaha. Diseluruh negara di dunia yang memberlakukan Hukum Persaingan Usaha, praktek kartel merupakan pelanggaran yang sangat sulit untuk dibuktikan. Hal ini dikarenakan kasus kartel jarang atau tidak memiliki bukti langsung (direct evidence/hard evidence), mengingat pada umumya perjanjian kartel tidak dibuat berdasarkan perjanjian tertulis. Dikarenakan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T29451

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Udy Diahmana Trisnowati

Sistem pembuktian dan alat-alat bukti menurut kitab undang-undang hukum acara pidana (UU No. 6 tahun 1981) dalam proses peradilan pidana

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990

S21663

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Maysa Arifa Widyasukma

Perbandingan Penerapan Character Evidence di Indonesia, Amerika Serikat, dan Belanda (Studi Kasus Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST) = The Comparison of Character Evidence Application in Indonesia, United States, and Netherlands (Case Study Court Decision Number: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)

" Sistem peradilan pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian negatif dimana Hakim harus memperoleh keyakinan dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah untuk dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Kekuatan pembuktian alat bukti yang diajukan di persidangan berpengaruh pada keyakinan dari Hakim. Pada Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST, terdapat character evidence yang bukan merupakan alat bukti yang sah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Character evidence tersebut tetap diperiksa oleh Majelis Hakim dan dipertimbangkan pada putusan. Peneliti akan meneliti ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library