Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query
Karizza Rakmavika
"
Tak jarang pengusaha membentuk persekutuan komanditer ketika memulai kegiatan usaha. Seiring berkembanganya kegiatan usaha tak jarang dilakukan restrukturisasi menjadi perseroan terbatas dengan memasukan persekutuan komanditer sebagai modal perseroan terbatas. Namun minimnya peraturan pemasukan persekutuan komanditer sebagai modal perseroan terbatas menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum. Dengan demikian, dibutuhkan ketentuan yang mengatur prosedur pemasukan persekutuan komanditer sebagai modal perseroan terbatas. Penulisan tesis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode yuridis normatif.
......It is common for entrepreneurs to establish a limited ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T44431
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nevitsa Khairunnisa
"
Tesis ini meneliti mengenai duplikasi akta pendirian yang terjadi dalam Sistem Administrasi Badan Hukum SABH yaitu suatu sistem yang dibuat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertujuan untuk memudahkan tugas notaris dalam mendapatkan persetujuan pendirian badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tetapi seringkali adanya kesalahan pada sistem membuat munculnya kesalahan pada pendirian status badan hukum tersebut.
Dalam penelitian ini, penulis mengangkat 2 dua pokok permasalahan, yang pertama adalah Bagaimana kepastian ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T46952
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dingga Wahyudi Riansyah
"
ABSTRAK
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah menimbulkan ketidaksepadanan antara peraturan pajak dengan kegiatan ekonomi yang semakin mengarah pada digitalisasi. Ketidaksepadanan tersebut salah satunya terdapat pada ketentuan Bentuk Usaha Tetap BUT yang banyak memberikan celah penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional, salah satunya penyedia layanan berbasis internet over the top asing di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyedia layanan tersebut ...
"
2017
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Winantuningtyas Titiswasanany
"
Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan salah satu instrumen bagi penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Permasalahannya banyak daerah yang tidak merasa puas dengan implementasi kebijakan yang dilaksanakan selama ini. Daerah masih menghadapi realitas pembangunan yang tidak merata, pembangunan ekonomi yang diskriminatif dan praktek korupsi yang merajalela. Ironinya, banyak elit daerah yang melihat jalan keluarnya secara sederhana dengan menuntut kebijakan pembentukan DOB. Tuntutan masyarakat untuk membentuk DOB ini mengalir deras dan sangat sulit dibendung. Diharapkan ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
D1397
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
"
The establishment of acts is part of state authority, it shall be transparent and accountable. It also needs public participation. Thus it will produce a democratic act and it will be beneficial to the society. Furthermore it is able to embody good governance in accordance with the constitution 1945. ...
"
JHUII 13:1 (2006)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
"
The machanism procedure of establishing by laws is the same act and the position of by law is equal with the act, in the sense that bylaws and act are ligiislative products. However the cyontain of by laws is different with the act. The implementation of by laws is limited to a certain registration, otherways the act is in the national level. Thus the hierarchy of law is lower than the act ...
"
JHUII 13:1 (2006)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Andhitha Mega Febriyanti
"
ABSTRAK
Seiring dengan perekonomian Indonesia yang semakin berkembang mendorong peningkatan akan investasi baru, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu bentuk yang dipilih oleh investor luar negeri adalah dengan cari mendirikan perusahaan penanaman modal asing dalam bentuk perseroan terbatas. Untuk dapat mendirikan perseroan terbatas, investor asing yang dalam hal ini bertindak sebagai pendiri perusahaan harus hadir dihadapan Notaris dalam rangka pembuatan akta pendirian perusahaan. Undang-undang mengatur ketentuan mengenai pemberian kuasa oleh para ...
"
2018
T50475
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Suharto, 1944-
Jakarta: BP-7 Pusat, 1988
342.65 SUH k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
