Ditemukan 335 dokumen yang sesuai dengan query
Cicilia Sulastri
"
Salah satu tujuan dari penggantian dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah peningkatan efektivitas penegakan hukum lingkungan.
Berdasarkan hasil pemantauan Kementerian Lingkungan Hidup, sampai saat penelitian ini dilakukan, efektivitas penegakan hukum lingkungan di DKI Jakarta belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut:
1. Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan melalui sarana administratif maupun keperdataan di Propinsi DKI Jakarta kurang didayagunakan ...
"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003
T 11112
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Aminah
"
ABSTRAK
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan merupakan salah satu daerah yang ditetapkan sebagai pusat wilayah pengembangan industri nasional. Salah satu potensi Industri yang cukup menonjol di wilayah ini adalah industri batik, yang dikategorikan sebagai industri sekunder dan dilakukan oleh industri kecil dan menengah.
Secara keseluruhan dalam wilayah Dati II Pekalongan terdapat 783 perusahaan industri batik skala kecil dan menengah. Pada tahun 1994, kelompok industri ini menghasilkan total produksi senilai Rp. 164,95 milyar dan mampu menyerap 32,42% ...
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Susiani
"
Kasus sengketa lingkungan hidup pada umumnya diselesaikan melalui pengadilan, baik secara perdata, maupun secara pidana yang diatur diadalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 Undang-undang Nomor : 4/1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH). Namun jarang sekali kasus sengketa lingkungan hidup yang menang di pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui Pengadilan memerlukan waktu yang tidak sedikit, sementara itu pencemaran terus berlangsung. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar proses sidang pengadilan relatif lebih menguntungkan, karena ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Teuku Yuzad Fiddian
"
Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, harus dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik sekarang maupun masa yang akan datang.
Unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat ...
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1996
T1809
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sigit Poedjiono
"
ABSTRAK
Peternakan sapi perah merupakan salah satu usaha peternakan dengan tujuan untuk memberikan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan peternak. Namun demikian peternakan sapi perah juga, merupakan salah satu kegiatan yang potensial menimbulkan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu tata cara penyelenggaraannya harus didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku, agar usaha tersebut tidak merugikan alam dan atau manusia itu sendiri.
Berdasarkan sifat yang bertentangan tersebut, kiranya nenarik bila dilakukan penelitian-penelitian, antara lain mengenai pelaksanaan ketentuan hukum lingkungan pada peternakan sapi perah.
Masalah ...
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1996
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Barlin
"
ABSTRAK
Tesis ini merupakan hasil penelitlan mengenai Persepsi Masyarakat Jakarta Pusat Tentang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan, dengan jumlah sampsl yang ditarik 160 orang atau 10% dari 1612 orang.
Pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan akan dapat menimbulkan masalah lingkungan. Untuk mencegah timbulnya masalah ini maka diperlukan hukum sebagai sarana pengendali, tetapi hukum sebagai instrumen yurldls dalam pengelolaan lingkungan tldak bekerja sendlrl, melalnkan perlu mellbatkan dlslplln Ilmu lainnya.
Hukum sebagai instrumen yuridis dalam pengelolaan lingkungan mengandung arti, bahwa setiap kegiatan ...
"
1991
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nank Kusna Buchari
"
Kegiatan pembangunan industri sebagai salah satu penunjang pembangunan nasional harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Peraturan PerUndang-Undangan. Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, dinyatakan bahwa pembangunan industri diarahkan untuk menuju kemandirian perekonomian nasional, meningkatkan kemampuan bersaing dan menaikkan pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri dengan selalu memelihara kelestarian flmgsi lingkungan hidup.
Penegakan Hukum Lingkungan Industri yang dilaksanakan oleh aparat Kepolisian baik sebagai individu, sebagai fungsi ...
"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Isharyanto
"
ABSTRAK
Upaya menegakkan hukum dilakukan dengan gencar tanpa
memperhitungkan sifat UULH sebagai "kaderwet" yang perlu
penjabaran lebih lanjut dalam seperangkat peraturan per-
undang-undangan lingkungan. Di samping itu, menghadapi
masalah lingkungan yang relatif baru, kemampuan aparat
penegak hukum kurang pula dipersiapkan. Kenyataan bahwa
aparat penegak hukum yang bergelar Sarjana Hukum pada
masa studinya di Fakultas Hukum belum pernah mendapat
bekal mata kuliah Hukum Lingkungan tidak disadari sebagai
kendala, apalagi penegakan hukum terhadap UULH lebih
ditekankan kepada aspek pidananya (represif). Masalah
lingkungan yang kompleks yang memerlukan persyaratan pembuktian ilmiah ...
"
1991
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Pekei, Titus
"
Masyarakat Indonesia dalam kenyataannya lebih akrab dengan lingkungan alamnya daripada penerapan teknologi. Perkembangan teknologi yang mengelola sumber daya alam harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat, dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kelestariannya sehingga tetap bermanfaat bagi generasi-generasi mendatang. Dengan memperhatikan kualitas lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi sebagai komoditi masyarakat setempat yang tersubsistem. Hanya tindakan manusia yang membuat seolah-olah mampu menguasai alam sehingga hampir semua lingkungan hidup sudah tersentuh oleh kehidupan manusia. Manusia adalah ...
"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2007
T17930
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Manurung, Emmi Frasiska
"
Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya, wajib disyukuri. Karunia yang diberikanNya, dipandang sebagai amanah, karenanya hutan hares diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Penulisan tesis "Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Illegal Logging dalam Upaya Perlindungan Hutan di Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi", didasarkan karena hutan sebagai modal pembangunan nasional yang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
T19594
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
