Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKIndonesia terletak di wilayah geografis yang rentan terhadap perubahan iklim.Meskipun intensitas energinya terus menurun, namun konsumsi energi dan emisikarbon terus meningkat. Sehingga diduga terdapat fenomena rebound effect. Studiini menggunakan model keseimbangan umum (CGE) untuk menganalisisfenomena rebound effect di Indonesia, serta dampak pengurangan subsidi energidan pengurangan pajak pendapatan terhadap rebound effect dan perekonomian.Hasil simulasi menjunjukkan bahwa di Indonesia terdapat fenomena reboundeffect, dimana pengurangan subsidi energi dapat menurunkan rebound effectsecara efektif, serta berdampak positif terhadap perekonomian. Meskipun dapatmenurunkan rebound effect, penerapan pengurangan pajak penghasilanberdampak negatif bagi perekonomian.;

---

ABSTRACTIndonesia is located in the geographic areas that are vulnerable to global climatechange. Despite the energy intensity is declining, the energy consumption andcarbon emissions continue to increase. So the existance of rebound effectphenomenon is suspected. This study uses a general equilibrium model (CGE) toanalyze rebound effect phenomenon in Indonesia, and also to analyze the impactof energy subsidy reduction and income tax reduction to the rebound effect andthe economy. The simulation results shows that the rebound effect phenomenon isexist in Indonesia, in which the reduction of the energy subsidies can reduce therebound effect effectively, and it has a positive impact to the economy. Althoughit may reduce the rebound effect, the implementation of the income tax reductionhas negative impact to the economy., IIndonesia is located in the geographic areas that are vulnerable to global climatechange. Despite the energy intensity is declining, the energy consumption andcarbon emissions continue to increase. So the existance of rebound effectphenomenon is suspected. This study uses a general equilibrium model (CGE) toanalyze rebound effect phenomenon in Indonesia, and also to analyze the impactof energy subsidy reduction and income tax reduction to the rebound effect andthe economy. The simulation results shows that the rebound effect phenomenon isexist in Indonesia, in which the reduction of the energy subsidies can reduce therebound effect effectively, and it has a positive impact to the economy. Althoughit may reduce the rebound effect, the implementation of the income tax reductionhas negative impact to the economy.]"

"Indonesia kembali menempati posisi tiga teratas dalam daftar negara yang rentan terhadap dampak climate shocks. Intensitas resiko atas fenomena ini diperkirakan akan terus meningkat jika tidak diikuti dengan perubahan perilaku dari masyarakat. Merujuk pada Undang-Undang Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup, salah satu langkah yang dapat diambil untuk mengatur perilaku tersebut ialah dengan instrumen ekonomi, seperti green tax. Namun, efektivitas green tax akan menjadi sulit dicapai ketika hal ini tidak didukung oleh kerangka pengaturan yang selaras dan kemauan politik dari para stakeholders. Penelitian ini mencoba untuk mengungkap indikasi ketidakselarasan pengaturan green tax di tingkat daerah serta kesenjangan dalam praktiknya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan berupa wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan green tax pada Pajak Kendaraan Bermotor maupun Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor secara garis besar sudah selaras. Akan tetapi, perlu digaris bawahi bahwa perolehan dasar pengenaan atas kedua pajak tersebut belum mencerminkan keseluruhan eksternalitas negatif. Temuan lain dari penelitian ini juga memperlihatkan terdapat gap pada penerapan PKB dan PBBKB dengan konsep green tax, diantaranya yaitu pengenaan tarif yang belum optimal, praktik earmarking yang kurang jelas, serta minimnya kesadaran pemerintah daerah dalam memanfaatkan green tax ini. Penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa pemerintah perlu segera mengoptimalkan penggunaan jenis pajak daerah dengan esensi green tax yang sudah ada, merestrukturisasi jenis green tax yang belum memasukan biaya lingkungan, serta memastikan belanja daerah yang berasal dari green tax telah dialokasikan untuk perbaikan lingkungan.

---

Indonesia once again ranks among the top three countries most vulnerable to the impacts of climate shocks. The intensity of these risks is expected to escalate unless accompanied by behavioral changes from the society. According to the Environmental Protection and Management Law, one of the measures that can be taken to regulate such behavior is through economic instruments, such as green tax.. However, the effectiveness of green taxes can be challenging to achieve without the support of a coherent regulatory framework and the political will from stakeholders. This study aims to reveal indications of regulatory misalignment of green tax at the local government level and the gaps in its practices in Indonesia. The study employs a qualitative approach with data collection techniques including field studies through in-depth interviews. The findings indicate that the regulation of green tax on Vehicle Tax and Fuel Tax is broadly aligned. However, it should be emphasized that the basis for determining these two taxes does not fully reflect the overall negative externalities. Furthermore, the research identifies gaps in the implementation of vehicle tax and fuel tax with the green tax concept, such as suboptimal tariff imposition, unclear earmarking practices, and a lack of awareness among local governments in utilizing green taxes effectively. This research recommends that the government optimize the use of existing local taxes with green tax essence, restructure types of green tax that have not yet incorporated environmental costs, and ensure that regional expenditures derived from green taxes are earmarked for environmental improvement."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang analiasa terhadap proses penetapan pajak lingkungan dalam Undang ndash; Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk mendeskripsikan proses perumusan dan penetapan pajak lingkungan dalam undang ndash; undang nomor 32 tahun 2009, keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perumusan serta pandangan pemangku kepentingan terhadap isu pajak lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode Regulatory Impact Analysis. Data didapatkan melalui wawancara mendalam terhadap pembuat kebijakan Pemerintah dan DPR serta stake holder KADIN dan KEHATI serta dilengkapi dengan dokumen yang berkaitan dengan proses pembuatan Undang ndash; Undang nomor 32 tahun 2009. Dengan metode ini diharapkan informasi yang didapatkan untuk menggambarkan bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan dalam setiap tahapan proses perumusan pajak lingkungan. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa proses pembentukan UU nomor 32/2007 yang mengacu kepada UU nomor 10 tahun 2004 dilakukan dalam waktu yang relatif singkat sehingga tidak melibatkan stakeholder dalam setiap tahapan proses pembentukan undang ndash; undang yang pada akhirnya ditemukan ketidakserasian pandangan pemerintah dengan pemangku kepentingan terhadap pajak lingkungan sebagaimana yang dimuat dalam UU 32/2009. Disamping itu tidak analisa manfaat dan biaya yang dilakukan dalam proses perumusan undang - undang tersebut. Tesis ini membahas tentang analiasa terhadap proses penetapan pajak lingkungan dalam Undang ndash; Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk mendeskripsikan proses perumusan dan penetapan pajak lingkungan dalam undang ndash; undang nomor 32 tahun 2009, keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perumusan serta pandangan pemangku kepentingan terhadap isu pajak lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode Regulatory Impact Analysis. Data didapatkan melalui wawancara mendalam terhadap pembuat kebijakan Pemerintah dan DPR serta stake holder KADIN dan KEHATI serta dilengkapi dengan dokumen yang berkaitan dengan proses pembuatan Undang ndash; Undang nomor 32 tahun 2009. Dengan metode ini diharapkan informasi yang didapatkan untuk menggambarkan bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan dalam setiap tahapan proses perumusan pajak lingkungan. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa proses pembentukan UU nomor 32/2007 yang mengacu kepada UU nomor 10 tahun 2004 dilakukan dalam waktu yang relatif singkat sehingga tidak melibatkan stakeholder dalam setiap tahapan proses pembentukan undang ndash; undang yang pada akhirnya ditemukan ketidakserasian pandangan pemerintah dengan pemangku kepentingan terhadap pajak lingkungan sebagaimana yang dimuat dalam UU 32/2009. Disamping itu tidak analisa manfaat dan biaya yang dilakukan dalam proses perumusan undang - undang tersebut.

---

ABSTRACTThis study focused on analyzing the process of assessment process of environmental tax in the Act of number 32 of 2009 on Protection and Environmental Management. The purpose of this research is to describe the process of formulation and assessment process of environmental tax in the Act of number 32 of 2009, and the stakeholders rsquo involvement in the formulation process also their point of view about environmental tax issue. The methodology used Regulatory Impact Analysis. Data were obtained through in depth interviews with Policy Maker Government and DPR and Stakeholders KADIN and KEHATI and data also equipped with documents which are related to the process of making Act number 32 of 2009. Through this methodology, the writer expected any information gained were able to describe how far the Stakeholders rsquo involvement in every stages of formulation environmental tax process. Based on the result of this research I conclude that the process of Law ndash Making number 32 2007 which refer to Act number 10 in 2004 had been done in very short time so that there were no Stakeholders were involved in its process. Finally, in this research found discrepancies point of view between government and environmental tax rsquo s Stakeholder as contained in constitution number 32 2009. In addition to, there were no cost and benefit analysis in that process. "

"Sektor kehutanan mempunyai peran strategis dalam pengembangan green economy di Indonesia karena kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, sumber kehidupan bagi masyarakat miskin, dan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Salah satu konsep kebijakan ekonomi makro Indonesia untuk mendorong pengembangan green economy pada periode 2009-2014 adalah pengembangan kebijakan-kebijakan dalam rangka implementasi Reducing Emission from Deforestration and forest Degradation (REDD+), suatu mekanimse mitigasi perubahan iklim pada sektor kehutanan. Salah satu kebijakan strategis dalam implementasi REDD+ adalah mekanisme distribusi insentif REDD+. Permenhut No.36/Menhut-II/2009 telah diterbitkan untuk mengatur besaran proporsi distribusi insentif untuk REDD+, namun peraturan ini belum mengatur mekanisme distribusinya. Kajian ini menyimpulkan bahwa Permenhut No. 36/Menhut-II/2009 kurang transparan dalam menentukan besaran proporsi insentif untuk para pemangku kepentingan di dalam proyek REDD+. Sementara itu, mekanisme transfer ke daerah untuk dana alokasi khusus sektor kehutanan tidak mengatur mekanisme transfer kepada pihak-pihak di luar pemerintah."