Hasil Pencarian

Ditemukan 15 dokumen yang sesuai dengan query

Adeline Syahda

Disparitas Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) = The Disparity in Handling Violations of the Administration of Elections for Governors, Regents and Mayors in Law Number 10 of 2016 and Handling of Violations of Election Administration in Law Number 7 of 2017 by the Election Supervisory Body (Bawaslu)

" Penyelesaian Pelanggaran administrasi Pilkada dan Pemilu oleh Bawaslu dan jajaran sesuai dengan mandat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Keduanya menggunakan mekanisme yang bebeda yaitu mekanisme penerimaan laporan, kajian dengan produk rekomendasi untuk pilkada dan mekanisme adjudikasi dalam persidangan terbuka umum dengan produk putusan untuk Pemilu. Pada praktiknya terdapat hambatan dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pilkada yang difokuskan pada pelanggaran Pasal 71 ayat ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Debby

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi: Kajian terhadap peran penyelenggara pemilihan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengantisipasi pelanggaran = Implementation of regional head elections in the midst of a pandemic: A study on the role of election organizers in increasing public participation and anticipating violations.

" Penyelenggaraan pemilihan di tengah pandemi Covid-19 merupakan hal yang baru bagi seluruh negara di dunia. Negara Indonesia melaksanakan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi Covid-19 pada 9 Desember 2020 di 270 daerah. Pemilihan tetap dilaksanakan karena kedaruratan yang dipilih oleh negara Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 adalah kedaruratan berdasar undang-undang. Sistem hukum yang berlaku dalam kedaruratan berdasar undang-undang adalah sistem hukum normal sehingga, pemilihan tetap dapat dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Permasalahan pada tesis ini ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Andi Tenri Abang HS

Pengaturan pencalonan pemilihan kepala daerah terhadap munculnya dinasti politik dalam mewujudkan pemilihan kepala daerah yang demokratis = The regulation of the nomination of regional head elections against the emergence of political dynasties in realizing democratic regional head elections.

" Dalam penelitian ini terdapat dua permasalahan yakni: 1) Bagaimanakah persoalan pengaturan dalam pencalonan pemilihan kepala daerah dengan munculnya dinasti politik dalam demokrasi? 2) Bagaimana dampak dinasti politik terhadap prinsip checks and balances di daerah? Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyimpulkan terdapat beberapa permasalahan dalam pengaturan pencalonan pemilihan kepala daerah dengan munculnya dinasti politik yang berdampak pada prinsip checks and balances di daerah. Pemasalahan mengenai pengaturan dalam syarat calon ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hani Adhani

Proses penyelesaian sengketa pilkada pasca perubahan kedua undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

" Pasca Amandemen UUD 1945, Proses pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan melalui pemilihan langsung. Hal mengenai mekanisme pemilihan Kepala Daerah tersebut selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah. Pelaksanaan demokrasi dalam Pilkada langsung ini menimbulkan konsekuensi yang besar terhadap kelangsungan kehidupan demokrasi di Indonesia. Proses pelaksanaan Pilkada yang syarat dengan berbagai kepentingan akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T25202

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Bima Satria Ramadhan

Kedudukan kepala daerah terpilih yang terlibat kasus hukum terhadap keabsahan jabatannya = Legal standing of elected regional heads involved in legal cases against the legality of his position

" Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan suatu mekanisme untuk menentukan pemimpin di daerah yang berasal dari pilihan masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan konsep kedaulatan kepada rakyat dan negara hukum sebagaimana telah diamanatkan oleh UUD 1945. Berbicara mengenai pelaksanaannya tidak terlepas dari peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pilkada di Indonesia. Dan juga kerangka hukum Pilkada yang telah dibuat sedemikian rupa untuk memberikan pengaturan dalam pelaksanaannya. Pada pelaksanaan Pilkada 2020 telah ditemukan calon kepala daerah yang ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library