Hasil Pencarian

Ditemukan 34 dokumen yang sesuai dengan query

Dahliya Bahnan

Analisis hukum pengujian konstitusionalitas pasal 50 ayat (3) Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 : Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5/PUU-X/2012 = Legal analysis testing the constitutionality of article 50 paragraph 3 of Law no. 20 year 2003 on national education system against the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 : Constitutional Court Decision no. 5/PUU-X/2012

" Tesis ini membahas tentang bagaimana peran pemerintah dalam usaha memajukan dunia pendidikan di Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 31 UUD Tahun 1945 serta Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dan juga menganalisis bagaimana penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Uji Materil Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta pengaruh yang timbul akibat adanya putusan tersebut. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, yang berkaitan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35714

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rika Irdayanti

Harmonisasi pengaturan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran menurut Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran dan menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional = Harmonization settings of education and training in the field of voyage according to law number 17 year 2008 on the voyage and according to law number 20 year 2003 on national education system

" Dalam proses pembentukan undang-undang, baik sebelum dan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, serta sebelum maupun ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, masih ditemukan berbagai permasalahan, baik secara substansial teknis yuridis penyusunannya, maupun pelaksanaan dan penegakan hukumnya. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah adanya undang-undang yang substansinya bertentangan dengan substansi undang-undang lainnya, dimana salah satunya terjadi pada pengaturan terkait penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan antara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T36113

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Proses penyelengaraan pendidikan dasar oleh kantor wilayah departemen pendidikan dan kebudayaan dan Dinas pendidikan dan pengajaran. suatu tinjauan hukum mengenai PP No.65 tahun 1951 dan Keppres No.44 dan 45 tahun 1974

Universitas Indonesia, 1984

S25156

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hayu Kurniasih

Upaya pembuktian dalam sengketa tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik (studi kasus tentang pemberhentian pendidikan mahasiswa oleh Rektor Universitas Indonesia)

" Dalam era demokrasi dan keterbukaan, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Dengan adanya keterbukaan perilaku aparatur pemerintah akan mendapat banyak sorotan dari masyarakat. Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) harus memperhatikan AAUPB ketika akan menerbitkan suatu keputusan. Pihak yang kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk membatalkan keputusan Pejabat TUN yang merugikan dirinya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pengundangan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

S22104

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library