Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis efektifitas belanja pendidikan, tata kelola pendidikan, dan tata kelola pendidikan terhadap belanja pendidikan dalam meningkatkan kinerja pendidikan. Sampel dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Metode analisis yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS) dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BPKP, DJPK, dan BPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pendidikan dan tata kelola pendidikan berpengaruh terhadap kinerja pendidikan. Selain itu, adanya tata kelola pendidikan yang baik memperkuat hubungan belanja pendidikan terhadap kinerja pendidikan. Oleh karena itu, tata kelola pendidikan yang baik sangat dibutuhkan dalam merealisasikan belanja pendidikan yang akan digunakan dalam pelayanan pendidikan masyarakat sebagai bentuk dari kinerja pendidikan. Penelitian ini juga menggunakan analisis sensitivitas dengan menggunakan kinerja pendidikan di tahun berikutnya. Belanja pendidikan, tata kelola pendidikan, dan moderasi tata kelola pendidikan dan belanja pendidikan berpengaruh positif terhadap kinerja tahun berikutnya. Selain itu, dalam analisis sensitivitas juga membagi belanja pendidikan menjadi belanja pegawai, belanja modal, serta belanja barang dan jasa. Belanja pegawai berpengaruh signifikan terhadap kinerja pada tahun yang sama sedangkan belanja modal, serta belanja barang dan jasa berpengaruh terhadap kinerja pada tahun yang berikutnya. Begitu pun, dengan tata kelola pendidikan memperkuat hubungan antara belanja pegawai, belanja barang jasa, dan belanja modal terhadap kinerja pendidikan.

---

The aim of this study is to analyze the effect of education spending and education governance on education performance, and governance of education on education spending to increase educational performance. The sample in this study is the local government in 2009 until 2012. The sample in this study is the local government which has complete data from the year 2009 until 2012. The analytical method used is Ordinary Least Square (OLS) by using secondary data obtained from BPKP, DJPK, and BPS.

The results show that spending on education and education governance affect the educational performance. Moreover, the existence of a good education governance strengthening relationship between education spending and educational performance. Therefore, a good education governance is needed in increasing to monitor the education spending which will be used in the service of public education as a form of educational performance.

This study also use a sensitivity analysis using educational performance in the next year. Education spending, education governance, and moderation of education governance and education spending positively affects the performance in the next year. Besides that, the sensitivity analysis also divide education spending into personnel expenditure, capital expenditure and spending on goods and services. Personnel expenditures have a significant effect on the performance of the same year, while capital spending, and spending on goods and services affect the performance in the next year. Likewise, the governance of education strengthens the relationship between personnel expenditure, spending on goods services, and capital expenditure and the education performance."

"Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah bentuk allowance yang diberikan Pemerintah untuk mengurangi penghasilannya dalam memperhitungkan pajak yang harus dibayar. Konsep dari kebijakan PTKP adalah standard deduction yang mengenakan pengurangan yang sama untuk seluruh wajib pajak, kebijakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Indonesia tidak mengatur mengenai relief untuk biaya pendidikan. Pendidikan merupakan investasi yang memiliki korelasi dengan kualitas dari sumber daya manusia dengan kualitas sumber daya yang baik merupakan potensi bagi negara. Banyak negara yang memiliki kebijakan personal tax relief biaya pendidikan seperti Negara Malaysia, India dan Korea Selatan karena Pajak dapat menjadi alat social engineering agar masyarakat dapat meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan.  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui penelusuran dokumentasi dan wawancara mendalam dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Besaran total Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Indonesia secara persentase nilainya berada dibawah pendapatan per kapita Indonesia dibandingkan dengan negara Malaysia, India dan Korea Selatan besaran total tax relief berada jauh diatas GDP per capita. Dalam hal pendidikan ketiga negara ini juga memiliki kebijakan personal tax relief biaya pendidikan dan anggaran pendidikan yang secara persentase lebih besar dari Indonesia. Sehingga kebijakan personal tax relief biaya pendidikan perlu menjadi pertimbangan bagi Indonesia agar masyarakat mempunyai kapabilitas dalam membiayai pendidikan bagi diri dan keluarga.

---

Non-Taxable Income (PTKP) is a form of allowance given by the Government to reduce income in calculating the tax that must be paid, the concept of Non-Taxable Income (PTKP) Indonesia is standard deduction that imposes the same deduction for all taxpayers, this policy does not regulate relief for education expense. Education is an investment that is correlated with the quality of human resources, with good quality resources representing potential for the country. Many countries have personal tax relief policies for education costs, such as Malaysia, India and South Korea because taxes can be a social engineering tool so that people can improve their quality through education. This research uses a qualitative approach, data was collected through documentation searches and in-depth interviews with informants. The results of the research show that the total amount of Indonesia's non-taxable income (PTKP) in percentage terms is below Indonesia's per capita income compared to Malaysia, India and South Korea, the total amount of tax relief is far above GDP per capita. In terms of education, these three countries also have personal tax relief policies for education expense and education budgets which are larger in percentage than Indonesia. So the personal tax relief policy for education expense needs to be a consideration for Indonesia so that people have the capability to finance education for themselves and their families."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai bagaimana globalisasi dan demokrasi mempengaruhi dinamika anggaran pendidikan Indonesia, berdasarkan teori dari Ben W. Ansell dengan menggunakan perspektif ekonomi politik internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-positivistik, dengan metode analisis data kongruen dan process tracing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa globalisasi dan demokrasi mempengaruhi dinamika anggaran pendidikan di Indonesia dalam mekanisme sebab-akibat yang berbeda dengan diprediksi Ansell. Globalisasi dan demokrasi tidak begitu saja mempengaruhi sektor pendidikan di Indonesia. Indonesia memiliki dinamika anggaran pendidikan yang khas, yang di dalamnya, kenaikan anggaran pendidikan terjadi secara lamban, karena adanya tekanan fiskal yang dialami Indonesia. Sementara itu, kenaikan anggaran pendidikan Indonesia justru dipengaruhi oleh tiga mekanisme yang unik. Pertama, adalah Persatuan Guru Republik Indonesia sebagai instrumen pemerintah Orde Baru yang mendorong kenaikan anggaran pendidikan. Kedua, ada tekanan dari jaringan pendidikan regional dan internasional, yang mana Indonesia terlibat di dalamnya. Ketiga, politik koalisi dan kompetisi dalam tubuh partai politik Indonesia juga cenderung secara bersama-sama menekan pemerintah untuk menaikkan anggaran pendidikan. Yang terpenting, momentum Pemilu 2009 telah mendorong pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono untuk memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada kesimpulannya, dinamika anggaran pendidikan di Indonesia lebih dipengaruhi oleh elemen-elemen politik domestik

---

ABSTRACTThis thesis studies about how globalization and democracy affected the dynamics of Indonesia‟s education budget based on Ben W. Ansell‟s theory by using international political economy‟s perspective. This research uses positivist-qualitative approach with congruence and process tracing as methods of data analysis. The result of this research shows that globalization and democracy affected Indonesia‟s education budget through some causal mechanisms which are different from Ansell‟s predictions. Globalization and democracy did not necessarily affect Indonesia‟s education sector. Indonesia has a unique dynamics of education budget, in which education budget slowly increased due to the fiscal burden. Meanwhile, the increase of education budget was affected by three unique mechanisms instead. First, it was Indonesia‟s Teacher Unions as New Order‟s infrastructural power who urged the government to increase education budget. Second, there were peer pressures from regional and international education network where Indonesia involved in. Third, the politics of coalition and competition in Indonesian political parties tended to simultaneously urge the government to increase the education budget too. Last but not least, momentum of Election 2009 had urged Susilo Bambang Yudhoyono‟s administratives to comply the Constitution 1945 by allocating education budget 20% from national and regional budget. In conclusion, the dynamics of Indonesia's education budget was rather affected by the elements of domestic politics."