Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tantangan ekonomi dan surplus demografi mendorong Indonesia untuk melakukan terobosan dalam menyiapkan angkatan kerja yang produktif dan berdaya saing. Program Kartu Prakerja dihadirkan oleh pemerintah sejak tahun 2020, tepat pada saat pandemi Covid-19 menghantam seluruh belahan dunia. Pelatihan peningkatan kompetensi kerja menjadi aktivitas kunci dalam program yang mendapat misi ganda dalam menghadapi kejutan ekonomi akibat pandemi ini. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pelaksanaan pelatihan serta memahami faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pelatihan yang telah berhasil memberikan manfaat program kepada lebih dari 12 juta peserta dalam 2 tahun. Diharapkan, penelitian ini dapat memberi manfaat dalam pengembangan program Kartu Prakerja ke depannya. Hasil penelitian menemukan bahwa pelatihan pada program Kartu Prakerja yang merujuk pada pencapaian kompetensi atau okupasi tertentu dijalankan dengan standar operasi yang detil, melibatkan beragam pihak swasta dalam pelaksanaannya, serta tetap menjalankan fungsi pemberdayaan dalam situasi pandemi. Faktor pendukung pelaksanaan pelatihan yakni adanya standar kualitas pelatihan yang detil, pelaksanaan SOP yang ketat, dukungan platform digital, serta pengalaman lembaga pelatihan yang terlibat. Faktor penghambat pelaksanaan pelatihan antara lain ialah beban program sebagai misi ganda program Kartu Prakerja, referensi okupasi yang terbatas, serta literasi pelatihan dari peserta yang masih terbatas. Saran perbaikan program antara lain mencakup upaya penguatan kolaborasi di antara para mitra program yang terlibat, mendorong dibukanya program Kartu Prakerja tanpa misi ganda bantuan sosial dengan pagu pelatihan yang lebih besar, penambahan referensi okupasi untuk mengakomodir kebutuhan spesifik, serta membuka kesempatan kepada alumni program yang sudah bekerja untuk mendapatkan kesempatan belajar kembali dalam upaya peningkatan kompetensi saat sudah bekerja.

---

Economic challenges and a demographic surplus have pushed Indonesia to innovate in developing a productive and competitive workforce. The Pre-Employment Card Program has been presented by the government since 2020, when the Covid-19 pandemic spread throughout the world. Job training is a key activity in the pre-employment card program which also carries out a mission in providing social safety net due to the economic shock caused by the pandemic. This qualitative research aims to evaluate the implementation process of the training and to understand the supporting and inhibiting factors in the implementation of the training. The program has impacted more than 12 million participants in 2 years. This research is expected to provide input in the improvement of the Pre-Employment Card program. The study found that training in the Pre-Employment Card program that refers to certain competencies or occupations is carried out with detailed operating standards, involving various private parties in its implementation, while still carrying out the empowerment function in a pandemic situation. Supporting factors of the implementation of the training includes detailed training quality standards, strict SOP implementation, supports from digital platforms, and the capacity of training institutions in the ecosystem. Inhibiting factors include program obligations as social assistance, limited competency references, and limited participant literacy related to training. Suggestions for program improvement include the strengthening of collaboration among the program partners involved, encouraging the normal scheme implementation of the Pre-Employment Card program without the dual mission of social assistance, adding occupational references to accommodate specific needs, and providing second opportunities to program alumni who are already working to become participant."

"Penelitian ini untuk mengetahui efektifitas pendidikan dan pengembangan bagi brigadir polisi di Sekolah Polisi Negara Polda Sumatera Barat. Efektifitas pendidikan dan pengembangan berdasarkan persepsi dari brigadir polisi yang menjadi alumni sekolah polisi. Untuk mengukur efektifitas pendidikan dan pengembangan, penelitian menggunakan model Kirkpatrick yang terdiri dari empat dimensi seperti reaksi proses pendidikan dan pengembangan pembelajaran kurikulum, pelatih, metode pembelajaran, tingkah laku, dan hasil. Sebanyak 232 brigadir polisi dipilih sebagai sempel dalam studi ini dan semuanya merupakan alumni sekolah polisi yang kebanyakan lulus tahun 2016 dan 2017. Kompetensi brigadir polisi digunakan sebagai dimensi hasil menggunakan test kompetensi yang dikembangkan oleh peneliti. Analisa yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah analisa statistik deskriptif dan korelasi. Hasil menunjukan bahwa persepsi responden terhadap dimensi reaksi, pembelajaran dan tingkah laku termasuk baik. Dan nilai terendah diantara 8 subjek kompetensi adalah pengetahuan mengenai KUHAP dan Pemolisian Masyarakat yang tertinggi. Dimensi reaksi memiliki hubungan signifikan terhadap kurikulum r= 0.814; p< 0.01 ; fasilitator r= 0.785,p

---

This research is to examine the effectiveness of education and development for police brigadiers at state police school in West sumatera Regional Police Office. The effectiveness of education and development was based on the perception of the police brigadiers as the alumni of state police school. To measure the effectiveness of education and development, the research used Kirkpatrick model which consist of four dimension such as reaction to the process of education and development learning curriculum, trainer, learning methods, behaviour and results. The 232 police brigadier was selected purposedly as the samples in the study and all of them were the alumni of state police school mostly in 2016 and 2017. The competency of the police brigadier as the results dimension used competency test developed by the researcher. The analysis employed to answer the research question was descriptive statistics and correlation. The results found that the perception of respondents to the reaction, learning and behaviour dimensions were good. And the lowest score among the 8 subject of competencies was knowledge of Kuhap and community policing was the highest. The reaction dimension has significant relationship to curriculum r 0.814 p 0.01 fasilitator r 0.785."

"Pada bulan Juni 2019, Provinsi Jawa Timur memberlakukan Program Pendidikan Sekolah Menengah Gratis. Untuk mengevaluasi dampak program ini, tingkat pendaftaran sekolah menengah di kabupaten/kota di Jawa Timur dan Maluku Utara dianalisis sebelum dan setelah reformasi program. Perbedaan pertumbuhan pendaftaran sekolah menengah antara kabupaten/kota di Jawa Timur dan Maluku Utara, di mana tidak ada program sekolah menengah gratis, memberikan penilaian langsung terhadap dampak program tersebut. Selain itu, perubahan pendaftaran untuk perempuan juga dianalisis dan dibandingkan dengan perubahan untuk laki-laki untuk melihat apakah efek dari program ini berperan dalam menyempitkan kesenjangan pendidikan gender. Temuan penelitian tidak menunjukkan adanya bukti bahwa program pendidikan menengah gratis mengakibatkan peningkatan tingkat pendaftaran sekolah menengah atau berperan dalam menyempitkan kesenjangan pendidikan gender.

---

In June 2019, East Java enacted the Free High School Education Program. To evaluate the program's impact, high school enrollment rates of regencies in East Java and North Maluku are analyzed before and after the program reform. Differences in high school enrollment growth between East Java and North Maluku regencies, where there is no free high school program, offer straightforward assessments of the program's impact. Furthermore, the enrollment changes for women are also analyzed and compared to changes for men to see whether the effect plays a role in narrowing the gender education disparity. The findings do not suggest any evidence that the free high school education program resulted in an increased high school enrollment rate nor played a role in narrowing gender education disparity."

"Dalam beberapa tahun terakhir ini, konflik vertikal dan horizontal meletup di berbagai lokus di Indonesia. Konflik bersenjata di Aceh, Konflik sosial di poso yang berkepanjangan, konflik di Ambon yang belum padam seutuhnya, dan berbagai daerah 'hot spot' yang menyisakan kengerian 'bencana' versi buatan manusia itu. Tambahan lagi, bencana alam yang silih berganti, dan tidak terduga datangnya. Mungkin hampir segala bencana alam pernah melanda negeri ini: mulai dari tsunami, gempa bumi, gunung meletus, banjir bandang, atau tertimbun sampah. Akibatnya, empirisasi keadaan darurat tidak lagi terelakkan. Bahkan, bukan saja tidak mampu mengelak menahan kekuatan alam, namun terkesan tak mampu menanganinya dengan elegan dan sinergis. Manajemen penanganan bencana alam tsunami misalnya, sempat kacau balau beberapa waktu. Termasuk menangani pendidikan anak-anak yang secara prinsipil tidak boleh berhenti denyutnya. Pendidikan anak pasca terjadinya bencana harus diselamatkan. Karena itu, pendidikan dalam situasi darurat secara de facto tidak terelakkan."