Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel bebas yang dipergunakan didalam penelitian terhadap prestasi belajar siswa SMP di bidang pelajaran matematika. Variabel bebas yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan orangtua, jumlah anggota keluarga, asal atau alamat siswa, NEM matematika SD, tingkat pendidikan guru, pengalaman mengajar guru, gaji guru, metode mengajar, dan jumlah siswa.Analisis yang digunakan untuk unit analisis siswa, yang diambil dari 6 SMP yang dipergunakan sebagai sampel yang sekaligus sebagai responden. Prestasi belajar sebagai variabel terikat diambil untuk bidang pelajaran matcmatika bagi siswa SMP kelas 11 dengan tolok ukur nilai raport siswa pada cawu II. sumlah sampel yang dipergunakan sebanyak 378 siswa dari 6 Sekoiah Menengah Penama di kota Blitar. Alat analisis data yang dipergunakan yaitu metode regresi berganda dengan metode stepwise yang menggunakan program statistik SPSS.Dari hasil penelitian dapat diketahui adanya pengaruh yang signifikan antara variabel bebas tingkat pendidikan orangtua, NEM matematika SD, pengalaman mengajar guru, gaji guru, metode mengajar dan jumlah siswa terhadap prestasi belajar siswa di bidang pelajaran matematika.Sedang untuk variabel jumlah anggota keluarga, asal atau alamat siswa dan tingkat pendidikan guru tidak mempunyai pengaruh yang signifikan.Variabel yang paling dominan mempengaruhi peningkatan prestasi belajar siswa di bidang pelajaran matematika variabel Nilai Ebtanas Murni (NEM) matematika SD.Saran yang diberikan adalah untuk mencapai kualitas siswa yang baik diharapkan pihak pengambil keputusan memperhatikan mutu pendidikan yang diberikan kepada siswa. Selain itu juga harus memperhatikan masalah kesehatan dan gizi anak sejak dini, sehingga anak memiliki tingkat kcccrdasan yang tinggi."

"Pendidikan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah menyelenggarakan satu sistem pengajaran (pendidikan) nasional yang diatur dalam Undang-undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dalam konsiderailnya menyebutkan: "bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia serta memungkinkan para warganya untuk mengembangkan diri."Fokus pembahasan dalam tulisan ini dimaksudkan untuk mempeiajari, menganalisa, dan mengevaluasi aspek ekonomi terhadap tenaga kerja terampil dari sekolah menengah kejuruan, dimana sekarang ini memiliki jumlah yang semakin banyak seiring dengan tumbuhnya industri-industri di Indonesia. Kualitas sekolah kejuruan dapat diukur dari prestasi akademis, tetapi yang lebih penting harus dinilai dari segi ketrampilan kejuruan dan relevansinya dengan dunia usaha.Penelitian dilakukan terhadap lulusan Sekolah Menengah Kejuruan bidang ekonomi yang langsung bekerja, dimana ketrampilan mereka paling banyak diperlukan dalam administrasi perkantoran. Sebagai pembandingnya kami juga meneliti lulusan Sekolah Menengah Umum yang juga langsung bekerja, apakah ada persamaan atau perbedaannya.Aspek yang dibahas meliputi aspek lamanya waktu yang diperlukan dalam memperoleh pekerjaan pertamanya setelah Iulus dari sekolah menengah, berapa besar penghasilan pertamanya, berapa lama mereka bekerja di tempat yang sekarang ini, dan berapa besar penghasilannya sampai sekarang ini. Jadi upah yang diperoleh sekarang ini bagi para lulusan sekolah menengah tersebut menjadi dasar penelitian ini, untuk mengukur hasil yang dicapai oleh pendidikan menengah ini."

"Tesis ini membahas transfer kewenangan dalam mengelola pendidikan menengah. Metode penelitian yang digunakan adalah penulisan yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dari bahan pustaka dan wawancara untuk mengkonfirmasi data. Dengan penggantian UU Pemerintah Daerah menjadi UU No. 23 tahun 2014, wewenang untuk mengelola pendidikan menengah ditransfer dari otoritas sebelumnya dari pemerintah kabupaten/kota ke otoritas pemerintah provinsi. Karena kebijakan itu, muncul pro dan kontra yang mengarah pada pengajuan permohonan uji materi UU No. 23 tahun 2014 ke Mahkamah Konstitusi. Ada tiga masalah yang dibahas dalam tesis ini, yaitu wewenang pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan menengah, pelaksanaan pengelolaan pendidikan menengah antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi, dan penerapan transfer kewenangan dalam mengelola pendidikan menengah dari Provinsi Banten ke Kota Cilegon. Penerapan pengalihan wewenang ini di Kota Cilegon dan Provinsi Banten telah dilakukan dengan baik dengan membentuk Cabang Layanan di kabupaten/kota sebagai perpanjangan dari pemerintah provinsi. Agar pemerintah provinsi menjalankan pengelolaan pendidikan menengah, koordinasi dan sinkronisasi yang kuat diperlukan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, sosialisasi juga harus diadakan secara teratur antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, Kantor Cabang Layanan, dan kepala sekolah dari setiap sekolah menengah di kabupaten/kota. Cabang Layanan dalam mengelola pendidikan menengah di kabupaten/kota juga perlu mewakili kabupaten/kota.

---

This thesis discusses the transfer of authority in managing the secondary education. The research method used is normative juridical writing with qualitative approach from library materials and interviews to confirm data. With the replacement of the Local Government Law to Law No. 23 of 2014, the authority to manage the secondary education is transferred from theprevious authority of the district/city government to the authority of the provincial government. Because of that policy, pros and cons emerged which led to the submission of a request for judicial review of Law No. 23 of 2014 to the Constitutional Court. There are three issues discussed in this thesis, namely the authority of the local government in the management of secondary education, the implementation of managing the secondary education between the district/city government and the provincial government, and the application of the transfer of authority in managing the secondary education from Banten Province to Cilegon City. The application of this transfer of authority in Cilegon City and Banten Province has been well carried out by forming Service Branches in the district/city as an extension of the provincial government. In order for the provincial government to carry out managing secondary education, strong coordination and synchronization is needed between the provincial government and the district/city government. In addition, socialization must also be held regularly between the Provincial Education and Culture Office, the Service Branch Offices, and the principal of each secondary school in the district/city. The Service Branch in managing secondary education in the district/city also need to represent the district/city."

"[ABSTRAKSalah satu isu krusial dalam pembangunan pendidikan di Indonesia adalahkesenjangan akses pendidikan antar kabupaten/kota. Pelaksanaan desentralisasiyang bertujuan mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat diharapkanmembuat akses pendidikan tingkat kabupaten/kota menjadi lebih baik. Penelitianini membahas pengaruh alokasi anggaran pemerintah terhadap perbaikan aksespendidikan menengah kabupaten/kota di Sulawesi Utara, diukur dengan angkapartisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM). Analisisekonometrika data panel 15 kabupaten/kota di Sulawesi Utara, periode 2010-2012, menunjukkan beberapa hal. Pertama, anggaran pemerintah melaluianggaran fungsi pendidikan berpengaruh signifikan dan positif terhadappeningkatan APK dan APM. Kedua, dana transfer berupa DAU hanyaberpengaruh meningkatakan akses pendidikan melalui APK, tidak pada APM.Ketiga, kemandirian fiskal kabupaten/kota tidak berpengaruh dalammeningkatkan akses pendidikan menengah daerahnya. PDRB per kapita sebagaicerminan kapasitas ekonomi masyarakat menunjukkan berpengaruh signifikan danpositif terhadap peningkatan APK dan APM. Namun demikian pengaruh variabelvariabelyang signifikan terhadap perbaikan akses pendidikan menengah sangatkecil. Hal ini menunjukkan bahwa dampak alokasi anggaran pemerintah maupunpertumbuhan ekonomi, terhadap perbaikan akses pendidikan menengahkabupaten/kota relatif kecil.

---

ABSTRACTOne of the crucial issues in the development of education in Indonesia iseducation access gap between kabupaten/kota. The implementation ofdecentralization which aims to bring the public service to the community isexpected to make access to education at the kabupaten/kota for the better. Thisstudy discusses the effect of government budget allocation towards improvingaccess secondary education kabupaten/kota in North Sulawesi, measured by thegross enrollment rate (GER) and net enrollment ratio (NER). Econometricanalysis of panel data of 15 kabupaten/kota in North Sulawesi, 2010-2012 showseveral things. First, the government budget through the budget of the educationfunctions show significant and positive impact on the improvement of GER andNER. Second, the transfer of funds in the form of DAU affects only increase theaccess to education through the GER, not to NER. Third, fiscal independency ofkabupaten/kota have no effect in improving access to secondary education inthose area. GDP per capita as a reflection of the economic capacity of thecommunity showed significant and positive impact on the improvement of GERand NER. However, the variables which significantly effect the improvement ofaccess to secondary education is very small. This shows that the impact ofgovernment budget allocation and economic growth, improved access tosecondary education kabupaten/kota is relatively small.;One of the crucial issues in the development of education in Indonesia iseducation access gap between kabupaten/kota. The implementation ofdecentralization which aims to bring the public service to the community isexpected to make access to education at the kabupaten/kota for the better. Thisstudy discusses the effect of government budget allocation towards improvingaccess secondary education kabupaten/kota in North Sulawesi, measured by thegross enrollment rate (GER) and net enrollment ratio (NER). Econometricanalysis of panel data of 15 kabupaten/kota in North Sulawesi, 2010-2012 showseveral things. First, the government budget through the budget of the educationfunctions show significant and positive impact on the improvement of GER andNER. Second, the transfer of funds in the form of DAU affects only increase theaccess to education through the GER, not to NER. Third, fiscal independency ofkabupaten/kota have no effect in improving access to secondary education inthose area. GDP per capita as a reflection of the economic capacity of thecommunity showed significant and positive impact on the improvement of GERand NER. However, the variables which significantly effect the improvement ofaccess to secondary education is very small. This shows that the impact ofgovernment budget allocation and economic growth, improved access tosecondary education kabupaten/kota is relatively small., One of the crucial issues in the development of education in Indonesia iseducation access gap between kabupaten/kota. The implementation ofdecentralization which aims to bring the public service to the community isexpected to make access to education at the kabupaten/kota for the better. Thisstudy discusses the effect of government budget allocation towards improvingaccess secondary education kabupaten/kota in North Sulawesi, measured by thegross enrollment rate (GER) and net enrollment ratio (NER). Econometricanalysis of panel data of 15 kabupaten/kota in North Sulawesi, 2010-2012 showseveral things. First, the government budget through the budget of the educationfunctions show significant and positive impact on the improvement of GER andNER. Second, the transfer of funds in the form of DAU affects only increase theaccess to education through the GER, not to NER. Third, fiscal independency ofkabupaten/kota have no effect in improving access to secondary education inthose area. GDP per capita as a reflection of the economic capacity of thecommunity showed significant and positive impact on the improvement of GERand NER. However, the variables which significantly effect the improvement ofaccess to secondary education is very small. This shows that the impact ofgovernment budget allocation and economic growth, improved access tosecondary education kabupaten/kota is relatively small.]"