Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia era Tahun 1980 hingga pertengahan Tahun 1990 cukup tinggi. Hal tersebut ditunjukkan oleh pertumbuhan tahunan rata-rata di atas lima persen. Seiring dengan pertumbuhan tersebut, terjadi transformasi strukutral yang cukup signifikan ditandai dengan penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap PDB, sementara pada saat yang sama kontribusi sektor industri manufaktur dan sektor jasa-jasa semakin dominan. Pergeseran tersebut merupakan fenomena ideal pada negara-negara yang mengalami perkembangan pesat dalam perekonomiannya. Namun sejak krisis melanda Tahun 1997, seakan apa yang telah dicapai selama ini sirna begitu saja. Hal ini menimbulkan pertanyaan sebab proses recorvery perekonomian yang sangat lamban, diperburuk oleh tingkat kesenjangan antara regionlwilayah yang semakin tinggi.Menggunakan metode analisis field of influence yang dimaksudkan untuk menganalisis pola perambatan pengaruh dari transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi dilihal perubahan struktur direct input-nya. Analisis bertujuan untuk menguraikan apakah perubahan tersebut memberi pengaruh yang relevan bagi pengurangan kesenjangan antara wilayah. Melalui dua skenario utama dan simulasi terhadap tiga sektor pertanian (Agr), manufaktur (Man), dan sektor keuangan (Fin), ditemukan kesimpulan-kesimpulan penting dari perambatan pengaruh perubahan secara inter-regional dari satu region ke region lainnya, maupun perambatan pengaruh lintas sektoral di intra masing-masing region dan pengaruh lintas sektoral inter-regional.Hasil analisis menunjukkan bahwa keterkaitan inter-regional dan keterkaitan sektoral, relatif lemah. Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan transformasi struktural terbukti mendorong penguatan ekonomi wilayah yang memiliki keterkaitan ekonomi yang kuat, baik secara inter-regional maupun intra-regional, disamping hubungan antar sektor-sektor ekonominya juga relatif kuat. Fenomena tersebut ditunjukkan oleh dampak dari perubahan direct input di region Jawa, yang secara signifikan mendorong peningkatan total output region Jawa itu sendiri. Disamping itu, perubahan dimaksud di region Jawa, juga berpengaruh signifikan terhadap region-region lainnya di luar Jawa. Fenomena ini menguatkan penjelasan pola pengaruh inter-regional yang bersifat dua arah untuk region Jawa, namun untuk region luar Jawa pengaruhnya cenderung bersifat satu arah. Fenomena sekaligus menjawab mengapa pertumbuhan ekonomi dan transformasi struktural yang terjadi selama ini relatif Iebih menguntungkan region Jawa dibanding dengan region-region lainnya."

"National team on biofual predicted than jatropha curcas (JC) program is good for poverty alleviation and to provide jobs for a big part of unemployment among Indonesia population...."

"Campur tangan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan dianggap sebagai bagian dari pendekatan CAC dan merupakan hal yang sudah biasa ditemukan di dalam praktik. Meskipun merupakan yang secara tradisional paling dikenal dan banyak diterapkan dalam pengelolaan lingkungan, instrumen CAC seringkali dikritik karena dianggap melahirkan terlalu banyak campur tangan pemerintah. Tulisan ini memperlihatkan bahwa campur tangan pemerintah dapat dibenarkan sebagai upaya mengoreksi kegagalan pasar. Campur tangan pemerintah juga dapat dibenarkan berdasarkan perspektif keadilan distributif. Selain itu, campur tangan pemerintah dapat pula dijelaskan dari teori pilihan publik, yang menjelaskan campur tangan terjadi karena regulatory capture, karena keinginan untuk melayani kepentingan birokrat, dan keinginan untuk membuat sumber pendapatan. Hukum lingkungan Indonesia masih banyak menggunakan instrumen CAC sebagai bentuk campur tangan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan."

"Suksesnya Program Konversi Minyak Tanah ke LPG yang dimulai sejak tahun 2007 menyebabkan meningkatnya kebutuhan LPG nasional. Namun kapasitas produksi LPG nasional tidak dapat mengikuti peningkatan kebutuhan LPG nasional. Dimetil Eter (DME) dapat dimanfaatkan sebagai bahan pencampur LPG. Untuk mendorong pemanfaatan campuran LPG-DME di sektor rumah tangga perlu didorong melalui mandatori Pemerintah.Keekonomian pemanfaatan DME yang diproduksi dari batubara sebagai bahan bakar pencampur LPG di sektor rumah tangga di Indonesia melalui mandatory Pemerintah ditinjau untuk 2 skenario, yaitu pemanfaaran LD20 (campuran LPG-DME dengan komposisi 80%-20%) dan LD50 (campuran LPGDME dengan komposisi 50%-50%). Keekonomian pemanfaatan DME dievaluasi dengan menghitung penghematan Pemerintah selama 5 tahun anggaran dari selisish biaya LPG yang dapat tersubstitusi oleh DME di titik distribusi Depot serta biaya pembagian paket perdana 3 Kg (kompor khusus dan tabung) yang merupakan bagian dari kebijakan mandatori. Selanjutnya dilakukan analisis sensitivitas untuk parameter komposisi campuran LPG-DME, Harga Indeks Pasar (HIP) LPG, harga batubara, rasio efisiensi bahan baku, total investasi, dan IRR.Dari hasil perhitungan, didapatkan penghematan Pemerintah selama 5 tahun anggaran untuk pemanfaatan LD20 bernilai negatif yaitu sebesar USD -1,34 milyar, dan pemanfaatan LD50 bernilai positif yaitu USD 796 juta. Hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa minimal komposisi LPG-DME adalah 60%-40% untuk memperoleh penghematan Pemerintah bernilai positif. Perubahan HIP LPG sangat sensitif terhadap nilai penghematan Pemerintah untuk pemanfataan LD20 dan LD50. Sedangkan perubahan harga batubara, rasio efisiensi bahan baku, total investasi, dan IRR tidak sensitif terhadap nilai penghematan Pemerintah untuk pemanfaatan LD20.Untuk mandatori pemanfaatan LD50, penghematan akan mencapai negatif apabila HIP LPG mencapai kurang dari 375 USD/ton dengan resiko sebesar 5% dan harga batubara mencapai lebih dari 70 USD/ton dengan resiko sebesar 45%. Sedangkan untuk LD20, penghematan akan mencapai positif apabila HIP LPG mencapai lebih dari 600 USD/ton dengan potensi sebesar 70%.

---

The Success of Switching Kerosene to LPG Programme in Indonesia started from 2007 has been causing the increasing of LPG demand. But, LPG production capacity is not equal with the increasing of LPG demand. Dimethyl ether (DME) can be used as mixing component of LPG. To encourage utilization DME for LPG-DME mixture in household sector need Government mandatory.The economic of DME -coal derived- utilization as mixing fuel of LPG in Indonesia through Government mandatory can be reviewed for 2 scenarios: utilization LD20 (LPG-DME mixture with 80%-20% composition) and LD50 (LPG-DME mixture with 50%-50% composition). The economic of DME utilization can be evaluated with calculate government?s saving during 5 fiscal years from difference of LPG cost which can be substituted by DME in Depot distribution point and distribution of starter packet cost (special stove and 3 Kg bottle). Then sensitivity analysis used to evaluate the influence of parameters changing to Government saving. The parameters are composition of LPG-DME mixture, market index price of LPG, coal price, ratio of raw material efficiency, total investment, and IRR.The results are the savings from LD20 utilization is USD -1,34 billions and the savings from LD50 utilization is USD 796 millions during 5 fiscal years. The results of sensitivity analysis shows the minimum composition of LPG-DME mixture is 60-40% to reach positive government?s savings. The change of market index price of LPG very sensitive towards the amount of government's savings between LD20 and LD50 utilization. While the change of coal price, total investment, and IRR is not sensitive towards the amount of government?s savings for LD20 utilization.For mandatory of LD50 utilization, the government?s savings can be negative if market index price of LPG reach less than USD 375/ton with risks as big as 5% and coal price reach more than USD 70/ton with risks as big as 45%. While for mandatory of LD20 utilization the government?s savings can be positive if market index price of LPG reach more than USD 600/ton with potency as big as 70%."

"ABSTRAKSalah satu permasalahan dalam memproduksi gas coalbed methane (CBM) adalah lamanya waktu proses dewatering, yaitu pengurasan air untuk menurunkan tekanan sehingga gas metana dapat keluar, termasuk di Lapangan X, Kalimantan. Untuk mempercepat proses dewatering adalah dengan metode well spacing untuk menentukan jumlah sumur yang akan mempengaruhi perolehan gas. Semakin besar jumlah sumur akan meningkatkan produksi CBM, juga akan meningkatkan biaya dan durasi produksinya sehingga diperlukan analisis keekonomian untuk memberikan batasan dan menentukan hasil yang optimum. Studi ini dilakukan dengan simulator numerik untuk melihat efek well spacing dan menggunakan metode cash flow sesuai dengan production sharing contract (PSC) di Indonesia untuk analisis keekonomiannya. Dengan metode ini akan ditemukan well spacing yang optimum baik secara teknik maupun ekonomi. Hasil perhitungan initial gas in place (IGIP) dari perhitungan persamaan volumetrik dan dari studi simulasi reservoir mempunyai perbedaan sebesar 0,71 %, sehingga dapat disimpulkan model simulasi reservoir dapat digunakan untuk melakukan simulasi tahap selanjutnya. Hasil simulasi resevoir yang telah dilakukan menunjukkan bahwa peningkatan produksi CBM (kumulatif produksi gas) dipengaruhi oleh well spacing yang semakin dekat. Hasil keekonomian yang telah dilakukan dipilih skenario yang paling ekonomis (Net Present Value (NPV) tertinggi, nilai Rate of Return (ROR) diatas nilai MARR, nilai Pay Out Time (POT) dan nilai Profitability index (PI) diatas satu) yaitu skenario nomor 9 (well spacing 160 acres, 64 sumur dan gas rate 350 mscf/day) dengan nilai investasi sebesar 98.243.431 USD, kumulatif produksi gas sebesar 101.300 MMSCF, nilai NPV kontraktor sebesar 112.389.939 USD dan NPV Pemerintah sebesar 285,219,170 USD. POT selama 8,6 Tahun dan ROR sebesar 18,4% serta PI sebesar 1,14.

---

ABSTRACTOne of the problems in producing gas from coal bed methane (CBM) is the time of the dewatering process. Dewatering process is draining water to reduce pressure so that methane gas can come out, including in Field X, Kalimantan. To accelerate the dewatering process, a well spacing method is used to determine the number of wells which will affect the cumulative gas production. The more the number of wells will increase CBM gas production but will increase the cost and duration of production so that economic analysis is needed to provide limits and determine the optimum yield. This study will be conducted with a numerical simulator to see the effects of well spacing and using the cash flow method in accordance with the production sharing contract (PSC) in Indonesia for economic analysis. This method will find optimum well spacing both technically and economically. The results of the initial gas in place (IGIP) calculations from volumetric equation calculations and from reservoir simulation studies have a difference of 0.71%, so it can be concluded that reservoir simulation models can be used to carry out the next stage of simulation. The results of the simulation that have been carried out show that the increase in CBM (cumulative gas production) is influenced by closer well spacing. The economic results that have been carried out have chosen the most economical scenario (highest NPV, ROR value above MARR value, POT value and PI value above 1) is scenario number 9 (well spacing 160 acres, 64 wells and gas rate 350 mscf/day) with investment of 98,243,431 USD, cumulative gas production of 101,300 MMSCF, contractor NPV of 112,389,939 USD and Government NPV of 285,219,170 USD. Pay Out Time for 8.6 Years and Rate of return of 18.4% and a Profitability Index of 1.14."

"Negara-negara Asia Selatan mendominasi industri ship recycling, namun mereka menghadapi masalah terkait kontaminasi, kesehatan kerja, dan praktik yang tidak berkelanjutan. Regulasi terbaru dalam industri ship recycling sekarang memungkinkan galangan kapal di luar Asia dengan praktik berkelanjutan untuk di sertifikasi oleh Hong Kong Convention (HKC) untuk berpartisipasi dalam pasar ini. Mengingat bahwa galangan kapal Indonesia sedikit mendapatkan pesanan kapal baru, kapasitas produksi mereka dapat dialihkan untuk daur ulang kapal. Kemudian, kontribusi baru dari makalah ini adalah bahwa ini merupakan studi pertama untuk menganalisan potensi ekonomi dari ship recycling untuk galangan kapal di Indonesia. Strategi penelitian yang diadopsi didasarkan pada armada Indonesia yang berpotensi untuk didaur ulang selama 25 tahun ke depan. Wawancara semi-terstruktur dengan profesional sektor maritim, serta pemangku kepentingan galangan kapal dan pemilik kapal, dilakukan untuk mengidentifikasi persepsi terhadap aktivitas ini di Indonesia. Potensi ekonomi yang diwakili oleh nilai pasar LDT yang diekstraksi dari kapal-kapal tua dalam armada Indonesia menawarkan peluang menarik bagi galangan kapal Indonesia, yang jumlahnya mencapai sekitar IDR 90,9 triliun Rp 3,498,192,620,500 per tahun. Hasil analisis Input-Output menunjukkan bahwa peningkatan sebesar Rp. 1 dalam aktivitas ekonomi di sektor daur ulang kapal berpotensi meningkatkan nilai tambah dalam perekonomian sebesar Rp. 0,79. Namun, pemangku kepentingan lokal dan internasional menyarankan bahwa galangan kapal Indonesia perlu memperoleh keahlian dan memperluas studi kelayakan untuk mengembangkan daur ulang kapal secara lokal.

---

South Asian countries dominate the ship recycling industry, but they face issues related to contamination, occupational health, and unsustainable practices. Recent regulations in the ship recycling industry now allow shipyards outside Asia with sustainable practices to be certificated by the Hong Kong Convention (HKC) to participate in this market. Given that Indonesian shipyards have not been securing new ship orders, their production capacity could be redirected towards ship recycling. Then, the novelty of this paper contribution is that it is the first to examine economic potential of ship recycling for Indonesian shipyards. The research strategy adopted was based data collected from the Indonesian fleet with the potential to be recycled over the next 25 years. Semi-structured interviews with maritime sector professionals, as well as shipyard stakeholders and ship owners, were conducted to identify the perception of this activity in Indonesia. The economic potential represented by the market value of LDT extracted from obsolete ships within the Indonesian fleet offers an appealing opportunity for Indonesian shipyards, amounting to approximately IDR 90,9 trillion or Rp 3,498,192,620,500 per year. This indicate that Indonesia has a chance to be one of the player in Asia. The result of I-O analysis shows that an increase of Rp. 1 in economic activity in the ship recycling sector has the potential to boost the added value in the economy by Rp. 0,79. However, local and international stakeholders suggest that Indonesian shipyards need to acquire expertise and expand feasibility studies to develop ship recycling locally."