Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sub DAS Cikapundung, sebagai bagian dari DAS Citarum, masih sangat potensial bagi penyediaan air baku untuk kebutuhan penduduk Kota Bandung dengan penggunaan lahan di DAS Cikapundung sangat beragam antara lain permukiman, perkebunan, dan pariwisata. Sungai Cikapundung yang juga berfungsi sebagai sumber air baku bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah sungai terbesar di Kota Bandung. Perubahan tata guna lahan di DAS Cikapundung, yaitu perubahan lahan hutan menjadi lahan terbangun, memberikan dampak pada kuantitas air sungai. Studi ini bertujuan untuk membuat model guna lahan yang optimal di Sub DAS Cikapundung-Maribaya yang adalah hulu dari DAS Cikapundung untuk keberlanjutan debit Sungai Cikapundung. Metode yang digunakan adalah overlay peta guna lahan, observasi lapangan, analisis korelasi, analisis Poligon Thiessen, analisis Thomas- Fiering, analisis deskriptif, dan system dynamics. Berdasarkan hasil model system dynamics, kedua skenario intervensi yang dilakukan menghasilkan peningkatan rerata besaran debit pada tahun 2019-2028 dengan komposisi masing-masing luas lahan yang dihasilkan adalah 43,2 persen untuk lahan hutan tanaman, 22,9 persen untuk lahan permukiman, 19 persen untuk lahan pertanian lahan kering, 6,9 persen untuk lahan pertanian lahan kering bercampur, dan 5,4 persen untuk lahan hutan kering sekunder. Selain itu, masih pembangunan daya tarik wisata (DTW) dan akomodasi penginapan masih dapat dilakukan dengan syarat setiap DTW dan akomodasi penginapan baik yang sudah dibangun maupun yang akan dibangun memiliki sumur resapan dengan kapasitas 155,5 m3/detik, rorak dengan kemampuan infiltrasi 0,00002 m3/detik, dan penanaman tanaman karet dengan kemampuan infiltrasi 0,0017 m3/detik.

---

The Cikapundung watershed, as part of the Citarum watershed, is still very potential for the provision of raw water for the needs of the residents of Bandung City with the use of land in the Cikapundung watershed, which is very diverse including settlements, plantations, and tourism. Cikapundung River which also functions as a source of raw water for the Regional Water Company (PDAM) is the largest river in the city of Bandung. Changes in land use in the Cikapundung watershed, namely changes in forest land to build land, have an impact on the quantity of river water. This study aims to create an optimal land use model in the Cikapundung-Maribaya watershed which is the upstream of the Cikapundung watershed for the sustainability of the Cikapundung River flows. The methods used are overlapping land use maps, field observations, correlation analysis, Thiessen Polygon analysis, Thomas-Fiering analysis, descriptive analysis, and system dynamics. Based on the results of the dynamics system model, the two intervention scenarios carried out resulted in an increase in the average flowrate in 2019-2028 with the composition of each area being produced is 43,2 percent for plantation forest land, 22,9 percent for residential land, 19 percent for dry land agriculture, 6,9 percent for mixed up agricultural land, and 5,4 percent for secondary dry forest land. In addition, the construction of tourist attractions (DTW) and accommodation accommodation can still be carried out on condition that each DTW and accommodation accommodation, both those that have been built and those that will be built, have infiltration wells with a capacity of 155,5 m3/second, rorak with the ability of infiltration 0,00002 m3/second, and planting of rubber plants with infiltration ability 0,0017 m3/second."

"Hutan Angke Kapuk yang berekosistem hutan mangrove merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat pesisir Jakarta Utara. Selain berfungsi sebagai hutan juga merupakan daerah tangkapan air, pengendali banjir, pusat keragaman hayati, produsen hasil perikanan sekaligus tempat wisata dan pendidikan.Konversi sebagian kawasan Hutan Angke Kapuk (HAK) menjadi kawasan komersial dan perumahan Pantai Indah Kapuk (PIK) berpengaruh terhadap menurunnya kualitas dan fungsi Iingkungan, sehingga menyebabkan terjadinya konflik pemanfaatan dan kewenangan antara pemerintah, pengembang dan masyarakat sekitar.Saat ini pengelolaan Hutan Angke Kapuk berada dibawah dua kewenangan yaitu Pemda Propinsi DKI Jakarta dan Departemen Kehutanan. Namun kondisi hutan yang semakin memprihatinkan dan dampak dari perubahan biogeofisik lahan merupakan tanggung jawab kita semua.Penelitian ini berusaha untuk mencari strategi atau cara terbaik untuk mengelola ekosistem mangrove Hutan Angke Kapuk dengan mendeskripsikan kondisi sosial, ekonomi dan geografi kawasan hutan dan mengeksplorasi persepsi stakeholder dalam rangka pengelolaan Hutan Angke kapuk yang berkesinambungan.Pada penelitian ini pengolahan data menggunakan AHP (Analytical Hierarchy Process), sehingga respondennya adalah mereka yang dikatakan ahli dalam mengkaji pengelolaan hutan mangrove di Kecamatan Penjaringan. Narasumber berasal dari Dinas Kehutanan DKI Jakarta, BKSDA, BPLHD, KLH, WALHI, PT. Mandara Permai, PT. Murindra Karya Lestari, Camat Penjaringan, Lurah Kamal Muara, dan Lurah Kapuk Muara. Masing-masing satu orang.Berdasarkan referensi dan hasil wawancara, maka struktur hirarki diawali dengan tujuan umum, permasalahan, pelaku perusakan, kendalanya dan alternatif strategi pengelolaan.Permasalahan rusaknya Hutan Angke Kapuk adalah reklamasi, Iahan jadi tambak, pertumbuhan rumah penduduk, tempat pembuangan sampah, dan polusi (pencemaran) air.Para pelaku penyebab rusaknya HAK pemerintah, petambak, nelayan, masyarakat (selain nelayan dan petambak), dan pengusaha real estate. Dengan kendala penegakkan hukum, SDA terbatas, Konflik penggunaan SDA, Tumpang tindih peraturan perundang-undangan, tata ruang yang tidak ramah lingkungan, dan anggaran keuangan yang terbatas.Hasil penggalian opini ahli yang beragam, diolah menggunakan Expert Choice 2000, menyimpulkan bahwa sumber utama rusaknya Hutan Angke Kapuk adalah Reklamasi dan Polusi air. Hal ini menggambarkan bahwa Hutan Angke Kapuk memiliki keterkaitan yang erat dengan kondisi Iingkungan sekitarnya. Pelaku penyebab rusaknya hutan adalah masyarakat sendiri, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran kita untuk menjaga Iingkungan dan kurang menyadari arti pentingnya pengelolaan Hutan Angke Kapuk.Kendala utama pengelolaan HAK adalah Iemahnya penegakkan hukum. Menggambarkan kurang konsistennya peran pemerintah dalam memelihara kelestarian hutan.Prioritas strategi utama yang dipilih dalam pengelolaan HAK adalah penataan kembali tata ruang. Strategi berikutnya reklamasi dan yang terakhir status quo. Namun jika ditelaah Iebih dalam, pilihan strategi Iebih bervariasi.Analisis sensitivitas darl permasalahan rekiamasi dan polusi air, tidak merubah urutan prioritas strategi utama yaitu penataan kembali tata ruang."