Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query
Tobing, Donny Wahyu
"
Penelitian ini mengangkat permasalahan yang disampaikan oleh LKPPUI terkait dugaan pelanggaran terhadap prinsip due process of law yang dilakukan oleh Majelis Komisi dalam Perkara Nomor 07/KPPU-L/2007. Menurut LKPPUI, Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah melanggar aturan mengenai jangka waktu pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan, dan putusan Komisi. Selain itu, para Terlapor dalam perkara tersebut juga mendalilkan bahwa Komisi telah melanggar prinsip due process of law dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2015
T44032
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dinar Shinta Ulie
Depok: Universitas Indonesia, 2001
S25663
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
"
Dalam Pasal 85 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
disebutkan bahwa apabila keadaan suatu daerah tidak
mengizinkan suatu Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu
perkara, maka atas usul Ketua Pengadilan Negeri atau Kepala
Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung
mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau
menunjuk Pengadilan Negeri lain untuk mengadili perkara
tersebut. Namun dalam KUHAP tidak disebutkan dengan jelas
apakah yang dimaksud dengan “keadaan daerah tidak
megizinkan” yang dijadikan dasar oleh Menteri Kehakiman
untuk mengalihkan wewenang mengadili suatu perkara pidana
kepada Pengadilan Negeri lain. Karena dalam ...
"
[Universitas Indonesia, ], 2005
S22139
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
"
Proses pemeriksaan di pengadilan merupakan salah satu tahap yang harus dilalui untuk dapat memutuskan suatu perkara pidana. Seperti yang sudah diketahui bahwa setiap putusan Pengadilan Negeri akan mempengaruhi pihak terdakwa dan keluarga bahkan dapat menimbulkan suatu rasa ketidakadilan bagi pihak yang diadili. Ketidakadilan dapat berupa terlalu cepatnya putusan diambil oleh majelis hakim karena tidak adanya batasan waktu yang jelas dalam mengambil keputusan. Bahkan terdapat kemungkinan suatu putusan hanya dilandasi pada surat dakwaan penuntut umum. Keadaan ...
"
Universitas Indonesia, 2007
S22035
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Jakarta: YLBHI, 1997
323.4 FAI
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Dila Paruna
"
Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan larangan pengajuan permintaan pemeriksaan praperadilan bagi tersangka yang berada dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) setelah terbitnya SEMA No. 1 Tahun 2018 apabila ditinjau dari prinsip due process of law sebagai prinsip dasar dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dimana data yang digunakan bersumber dari studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber. Adapun hasil penelitian mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bahwa dalam penerbitan DPO terhadap ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Jackson, Paul
London: Sweet & Maxwell, 1973
340.1 JAC n
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Farrell, Brian R. (Brian Richard)
"
Habeas Corpus in International Law is the first comprehensive examination of this subject. It looks at the location, scope, and significance of the right to a judicial determination of the legality of one's detention as guaranteed by international and regional human rights instruments. First, it examines the history of habeas corpus and its place in human rights treaties, providing a useful resource for understanding the status and application of this internationally-protected right. The book continues ...
"
New York : Cambridge University Press, 2017
345.056 FAR h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Eriyanto
Jakarta: AJI dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007
342.085 3 ERI k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Dwiyanto Prihartono
Yogyakarta: UPKM/CD RS Bethesda, 2003
347.015 98 DWI s
Buku Teks Universitas Indonesia Library