Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyalahgunaan dan peradaran gelap narkoba menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup bangsa dan Negara Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia telah menunjukkan perhatian yang besar terhadap upaya pemberantasan dan peredaran gelap narkoba.Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan semata, tetapi bagaimana kebijakan itu dilaksanakan. Sedangkan kegagalan kebijakan bisa disebabkan tidak diimplementasikan, bisa pula karena implementasi yang tidak berhasil atau eksekusi yang salah serta kebijakan yang salah ( Hogwood dan Gunn : 1986 ). Penelitian terhadap implementasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Universitas Nasional Jakarta bertujuan untuk menjelaskan persepsi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Universitas Nasional Jakarta dan untuk mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.Untuk mengetahui tujuan tersebut, penelitian dilakukan dengan mengunakan metode kuantitatif. Secara keseluruhan operasional variabel-variabel yang diteliti adalah persepsi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Universitas Nasional Jakarta Dari variabel-variabel tersebut diturunkan menjadi beberapa indikator, kemudian dijabarkan Iebih jauh menjadi pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk kuesioner tertutup. Sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui teknik survai/penyebaran kuesioner kepada Pimpinan Universitas, Fakultas, Biro/Lembaga yang terpilih mewakili lembaga, setelah itu analisis data dilakukan dengan membuat tabulasi. Karena tingkat pengukuran skala dari Likert?s Summated Rating adalah ordinal, maka agar dapat diolah lebih lanjul harus diubah dahulu menjadi skala interval dengan menggunakan Method of Successive Interval (MSI).Berdasarkan hasil penelitian temyata menurut persepsi responden keberhasilan implemenlasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Universitas Nasional Jakarta 60,30 % dipengaruhi oleh variabel komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi, sedangkan 30,70% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Dari keempat variabel tersebut, variabel struktur birokrasi tidak berbengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Universitas Nasional Jakarta.Untuk lebih meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Universitas Nasional Jakarta dalam rangka mewujudkan kampus yang bebas dari pengaruh narkoba perlu adanya peraturan khusus dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Disamping itu, perlu adanya Iembaga khusus yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab dalam bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, pimpinan universitas hendaknya terbuka terhadap penyalahgunan narkoba yang terjadi di Iingkungan kampus dan bagi mereka yang terbukti terlibat kasus narkoba diberikan sanksi.

---

Drugs abuse and their illegal distribution have become a serious to the continuity of nation life and state of Indonesia. The government of Indonesia has shown much attention to the efforts of prevention and eradication of drugs abuse and their distribution.

Succeeding of a certain policy is not merely determined by quality of the policy, but also the implementation of it. Meanwhile, failure of the policy has not been completely implemented, un proper implementation an execution and the policy it?s self is significantly bad ( Hogwood and Gunn : 1986 ).

Research on the implementation of prevention and drugs abuse policy was carried out at Jakarta National University. The purpose of the research was to explain perception on some factors that influence to succeeding the implementation of prevention and drugs abuse policy at Jakarta National University and to know the degree of succeed of the implementation of that policy.

The research was carried out by using quantitative method. All of operational variables were studied, those consist of the perception on some factors that influence to succeeding of the implementation of prevention and drugs abuse policy at Jakarta National University. Those variables were broken down in to a number of indicators that further developed in to some question in closed questioner. Collecting data was done by technical survey through distributing the questioner to the head of university, Department/Faculty, Bureau/Chosen Institution. Then, collected data were analysis by making tabulation. Because of measurement scale of Liken?s Summated Rating is ordinal, therefore collected data should be changed in to interval scale by using Method of Successive Interval ( MSI ).

The research result shown, according to the respondent perception, the succeeding of the policy 60,30 % were influenced by communication, resources, dispositions, bureaucratic structure and 30, 70% were influenced by other factors . From four variables mentioned above, bureaucratic structure was not significantly effect to the succeeding of the implementation of the policy.

To improve the succeeding of the implementation of prevention and drugs abuse policy at Jakarta National University, in order to clear off campus from drugs affect, need special regulation designed to the prevention of drugs abuse, in selecting and accepting new students, In addition, it is also needed a special institution has responsibility in preventing drugs abuse. Furthermore, all ofthe head of university should aware and transparent to the issues of drugs abuse take place in campus, and those who are proven involve in narcotic cases have to be given relevant sanction."

"In generally narcotic and phsycotropics can be said good subjects is natural or syntetycs able to give stimulant effects should be use. The problem will be arose when someone consumes them without prescription from the doctor; it means consumed more than needed. The addiction of narcotics and phsycotropics has been taken in law on Undang-undang No.5 tahun 1995 dan No. 7 Tahun 1997. Occuring both of the constitutions on above, it is not less the narcotic and phsycotropics addictions but make them to be increase. It can be looked up in all of the narcotics prisoners in indonesia. Those can be found on mass media, cause of the conditions, the writer interest to knowing how the process of the addiction of narcotic and phsycotropics has been done. So he has been done the research to three of narcotic prisoners to know them how they are addicted to narcotic and phsycotropics. The research has been done by qualitative method and interview to set many data. The interview had been taken to SP, TR and DS. The research of research is showed many conditions that is influence and be the criminogetics factor of the narcotic and phsycotropics adductions. From the three prisioners can be know that the process should be take on many factors such as social environment, economics and friendship."

"ABSTRACTRezim kontrol narkoba yang berfokus pada hardline policies telah dinilai tidak efektif dalam mewujudkan dunia yang bebas dari narkoba. Setelah 40 silam berlangsungnya the global war on drugs, berbagai negara di seluruh dunia dan kelompok-kelompok civil society telah mulai beralih pada pendekatan alternatif terhadap isu transnational drug trafficking yakni penerapan kebijakan-kebijakan harm reduction. Tetapi di saat norma transnasional telah bergeser menuju harm reduction, Indonesia mencetuskan wacana Perang Narkoba Indonesia pada tahun 2015. Penelitian ini berusaha untuk menelaah wacana tersebut untuk memahami mengapa Pemerintah Indonesia dapat memutuskan untuk mencetuskan perang tersebut dan membentuk diplomasi publik anti-narkoba yang semakin meningkatkan penerapan hardline policies. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat ketidaksetaraan partisipasi dalam public sphere dimana narasi isu narkoba berkembang di Indonesia. Kondisi tidak ideal dalam ruang tersebut menjadi alasan mengapa narasi yang terbentuk adalah narasi perang terhadap narkoba di Indonesia.

---

ABSTRACTA drug control regime that focuses on hardline policies have been deemed ineffective in creating a drug free world. After 40 years of the global war on drugs, many countries worldwide and civil society groups have started to shift their goals to an alternative approach towards tackling transnational drug trafficking, which is implementation of harm reduction policies. Although, as the transnational norm shifts towards harm reduction, Indonesia divides to begin the discourse of Perang Narkoba Indonesia which means Indonesias War on Drugs ndash on the year 2015. This research aims to analyze this discourse to understand why the Indonesian Government decided to start this war and creating an anti drugs public diplomacy that further advances upon the practice of hardline policies. This research finds that there is inequality of participation within the public sphere where the narration regarding the issue of drugs develops. This unideal condition causes the narration of war against drugs to develop in Indonesia. "

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat munculnya fenomena drug trafficking sebagai salah satu isu keamanan non-konvensional dan mencoba menyajikan bagaimana masalah ini dilihat dan berbagai aspek dengan studi kasus Asia Tenggara pada umumnya dan Indonesia pada khususnya.Metode yang digunakan adalah metode deskripsi yang menggambarkan masalah ini melalui perspektif ancaman terhadap negara yang menjadi produsen dan konsumen yang kemudian dibagi lagi menjadi beberapa tinjauan, yaitu tinjauan politik, militer, ekonomi dan sosial.Untuk menjelaskan bagaimana isu ini berkembang, maka dilakukan analisa data sekunder dengan berdasarkan pada data-data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atas berbagai literatur.Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa isu drug trafficking lebih dari sekedar isu sosial dan kesehatan, sehingga berimplikasi pada kebijakan yang harus diambil oleh negara atau suatu kawasan untuk menangani isu ini secara lebih serius."

"Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sangat memburuk. Perkembangan dari tahun ke tahun rata-rata mengalami kenaikan 51% (Data mabes Polri , Juni 2005). Penelitian ini mengevaluasi permasalahan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan strategi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di Indonesia dengan menghitung efektifitas outcome atau dampak dengan output hasil nyata implementasi menggunakan regresi berganda dengan program SPSS Versi 14.Dalam teori evaluasi untuk kebijakan publik dibagi menjadi dua tugas yang berbeda. Pertama, evaluasi ditujukan untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampak atau pengaruhnya. Kedua, evaluasi ditujukan uutuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebeiumnya. Dari penjelasan pada latar belakangan nampaknya terdapat hubungan antara dampak (endogen) dari implementasi kebijakan P4GN di dalam rnasyarakat dengan hasil nyata (eksogen) yang telah dicapai akibat dari implementasi kebijakan P4GN. Adapun standar atau kriteria yang ditetapkan sebagai dasar evaluasi adalah semua output dari implementasi kebijakan P4GN berdasarkan Kepres No. 17 tahun 2002. Mengacu pada ketentuan UNODC (United Nations Organization of Drug Convinion) dalam penelitian BNN dan P4LP-UI, menyatakan bahwa penyalahgunaan narkoba yang merupakan dampak implementasi P4GN ditentukan dan dihitung dari mereka yang terlibat menyalahgunakan narkoba.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum secara signifikan sangat berpengaruh terhadap penurunan jumlah masyarakat yang terlibat narkoba. Program pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba masih perlu ditingkatkan dan disempurnakan agar dapat diimplementasikan secara efektif.

---

Drug abuse conditions in Indonesia progressively get worse. The growths of drug abuse mount by significant every years. Case data of drug abuse from State of Police Headquarter of Republic Of Indonesia from 1997 up to 2005, increase 50.1% per year (Data of Mabes Polri, June 2005), This research evaluate the problems of related to policy of prevention and eradication of illegal distribution and drug abuse in Indonesia recognized with the P4GN policy by measuring relation between the outcome or policy affect by the output or result of reality of policy implementation with multiple regression using SPSS 14 version.The evaluation theories to public policy become two different duty. First, evaluate addressed to determine the consequence what generated by that policy by depicting impact or its influence. Second, evaluation addressed to assess the efficacy or failure fiom that policy of pursuant to standard or criterion which have been specified previously. As for standard or criterion specified by as base evaluate is all output from implementation of policy P4GN of pursuant to Kepres No. 17 year 2002. Policy pickings more refer at "real manifestation" from policy public, things which is in fact conducted] by according to decision fiom policy statement.Result of research indicate that the implementation is straightening of law by significant is very having an effect on to degradation of amount of society in concerned drug. Prevention program, eradication of illegal distribution and drug abuse still require be improving and completing so that earning implementation effectively."

"Pelajar/mahasiswa merupakan kelompok rentan atau berisiko untuk melakukan kenakalan remaja, salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba. Hal ini dikarenakan pelajar/mahasiswa berada pada fase atau masa remaja dimana pelajar/mahasiswa mengalami krisis identitas, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, serta cenderung bersifat labil sehingga akan mudah dipengaruhi baik dengan hal yang positif maupun negatif oleh lingkungan disekitarnya. Salah satu lingkungan yang dapat mempengaruhi pelajar/mahasiswa adalah teman sebaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengaruh teman sebaya terhadap perilaku penyalahgunaan narkoba pada pelajar/mahasiswa di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekumder yang berasal dari hasil Survei Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba pada Kelompok Pelajar dan Mahasiswa Tahun 2016 oleh BNN dan PPK UI dengan menggunakan desain studi cross sectional. Sampel merupakan pelajar/mahasiswa di 18 provinsi terpilih yang sesuai dengan kriteria inklusi dengan jumlah sampel sebanyak 27.939 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelajar/mahasiswa yang memiliki teman sebaya yang menggunakan narkoba mempunyai risiko 7,4 kali lebih besar untuk memiliki perilaku penyalahgunaan narkoba dibandingkan dengan pelajar/mahasiswa yang tidak memiliki teman sebaya yang menggunakan narkoba setelah dikontrol variabel jenis kelamin, kerawanan lingkungan sekolah/kampus dan riwayat ditawari narkoba.

---

Students are vulnerable or risk group for juvenile delinquency, one of which is drug abuse. This is because students are in adolescence where students have an identity crisis, high curiosity, and tend to be unstable so it will be easily influenced both with positive and negative things by the surrounding environment. One of the environments that can affect students are peers.

The purpose of this study is to find the influence of peer towards students drug abuse behavior in Indonesia. This study uses secondary data from the Drug Abuse National Narcotics Board Republic of Indonesia Survey In Students 2016 by BNN and PPK UI and uses Cross Sectional design study. Sample in this study is students in 18 selected provinces that compatible with the inclusion criteria with a total sample of 27,939 respondents.

The results showed that students with peer had a history of drugs in it were 7.4 times more likely to abuse drugs after controlled by sex variable, vulnerability of the school campus environment and history of drugs offer. "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pelanggaran atas prosedur eksekusi mati berupa dugaan maladministrasi pada prosedur eksekusi mati terhadap 4 empat orang terpidana mati kasus narkotika yang dilakukan pada tanggal 29 Juni 2016. Eksekusi yang disebut sebagai eksekusi mati gelombang ketiga tersebut dinilai penuh dengan maladministrasi. Dugaan maladministrasi tersebut terlihat pada beberapa tindakan, seperti notifikasi pemberitahuan pelaksanaan eksekusi mati yang kurang dari 3X24 jam dari waktu pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang diatur di dalam UU No. 2/PNPS/1964 serta dilaksanakannya eksekusi di tengah penantian akan Keputusan Presiden terkait dengan pengajuan grasi yang diajukan oleh beberapa terpidana mati tersebut yang mana hal ini tidak diperbolehkan oleh UU No. 22 Tahun 2002. Dalam skripsi yuridis normatif ini, pembahasan mengenai dugaan maladministrasi tersebut didasarkan pada penelusuran kepustakaan dan dokumentasi serta wawancara dengan berbagai narasumber. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat maladministrasi pada pelaksanaan eksekusi mati gelombang ketiga serta dibutuhkannya peran serta masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan eksekusi mati untuk mencegah terjadinya maladministrasi pada eksekusi mati lainnya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the alleged maladministration of the third wave death penalty execution against 4 four persons convicted of drug crimes conducted on 29 July 2016. The execution is considered to be full of maladministration occurred on the procedure of death penalty execution. The alleged maladministration is seen in several actions, such as notification of execution which was notified to the death row inmates in less than 3X24 hours prior to the execution as it is regulated under the Act No. 2 PNPS 1964 and that the execution was conducted before the issuance of the Presidential Decree related to the clemency filed by some of the death row inmates which is illegal according to the Act No. 22 2002. In this normative juridical thesis, the discussion about the alleged maladministration is based on literature search and documentation as well as interviews with several. The conclusion of this study found that there is maladministration on the procedure of death penalty execution in July 2016 and public participation in monitoring the execution to prevent maladministration of the death penalty execution in the future is needed."

"Criminal policy in preventing and handling drug abuse among juvenile in Indonesia."