Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
Amalia Shalda
"Kegiatan pelayanan farmasi klinik yang dilaksanakan di apotek salah satunya mencakup pengkajian dan pelayanan resep. Resep yang dilayani di apotek cukup beragam, mulai dari resep untuk penyakit akut maupun kronis seperti diabetes.Tujuan dari skrining dan analisis resep obat antidiabetes adalah untuk mengetahui obat antidiabetes yang diresepkan oleh dokter, mengetahui jumlah resep yang mengandung obat antidiabetes, serta menilai kerasionalan penggunaan obat antidiabetes pada resep yang dilayani di Apotek Roxy Biak selama periode Juli 2022. Dari seluruh resep yang masuk selama periode tersebut, resep yang mengandung obat antidiabetes dicatat dan dikumpulkan data, kemudian dipilih dua resep untuk dikaji kelengkapan resep berdasarkan aspek administratif, farmasetik, serta klinis. Pengkajian 2 (dua) resep antidiabetes di Apotek Roxy Biak dilihat dari aspek administratif, farmasetika dan klinis sudah sesuai. Namun pada aspek administratif penulisan umur dan berat badan pasien tidak dituliskan. Aspek administratif terkait umur dan berat badan perlu dikonfirmasi kembali kepada pasien atau keluarga pasien yang mengambil obat di apotek, hal ini penting untuk mengkaji ketepatan pengobatan yang akan diterima oleh pasien.
One of the clinical pharmacy service activities carried out in pharmacies includes assessment and prescription services. The prescriptions served in pharmacies are quite diverse, ranging from prescriptions for acute and chronic diseases such as diabetes. The purpose of screening and analysis of anti-diabetic drug prescriptions is to find out the anti-diabetic drugs prescribed by doctors, to find out the number of prescriptions containing anti-diabetic drugs, and to assess the rationale for drug use. antidiabetic prescriptions served at the Roxy Biak Pharmacy during the period July 2022. Of all prescriptions received during this period, prescriptions containing antidiabetic drugs were recorded and data collected, then two recipes were selected to review the completeness of the prescription based on administrative, pharmaceutical, and clinical aspects. The review of 2 (two) antidiabetic prescriptions at the Roxy Biak Pharmacy from an administrative, pharmaceutical and clinical perspective was appropriate. However, in the administrative aspect, the patient's age and weight were not written down. Administrative aspects related to age and weight need to be confirmed again with the patient or the patient's family who picks up the drug at the pharmacy, this is important to assess the accuracy of the treatment that the patient will receive."
Depok: Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, 2022
PR-pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Dewi Oktariani
"Pelayanan kefarmasian di rumah sakit mempunyai standar yang sudah ditetapkan salah satunya pada bidang farmasi klinik yaitu adalah pelayanan resep, dimana terdapat proses screening resep dan membutuhkan waktu pelayanan. Pada peresepan yang diberikan oleh dokter, seringkali ditemukan interaksi obat yang dapat menyebabkan beberapa masalah sehingga screening resep sangat diperlukan, sedangkan waktu tunggu pelayanan resep adalah tenggang waktu mulai dari pasien menyerahkan resep sampai pasien menerima obat dari petugas farmasi. Menurut SPM waktu tunggu pelayanan resep dari RSAB Harapan Kita terdapat 45,56% resep racikan dan 42,89% resep obat jadi yang sesuai. Sedangkan berdasarkan SPM Permenkes terdapat 70% resep obat racikan dan 69,81% resep obat jadi yang sesuai. 2. Interaksi obat pada peresepan pasien di instalasi rawat inap RSAB Harapan Kita dibagi menjadi 5 kategori. Pada kategori A ditemukan interaksi sebesar 1,18%, kategori B sebesar 16,47%, kategori C sebesar 75,29%, kategori D sebesar 5,88% dan kategori X sebesar 1,8%.
Pharmaceutical services in hospitals have predetermined standards, one of which is in the field of clinical pharmacy, namely prescription services, where there is a prescription screening process and requires service time. In prescriptions given by doctors, drug interactions are often found which can cause several problems so that prescription screening is necessary, while the waiting time for prescription service is the time period from the time the patient submits the prescription until the patient receives the drug from the pharmacist. According to the SPM prescription service waiting time from RSAB Harapan Kita, there were 45.56% concoction prescriptions and 42.89% prescription finished drugs that were appropriate. Meanwhile, based on the SPM Permenkes, there were 70% prescriptions for concoction drugs and 69.81% prescriptions for finished drugs that were appropriate. 2. Drug interactions in patient prescribing at the Harapan Kita Hospital inpatient installation are divided into 5 categories. In category A, there was an interaction of 1.18%, category B of 16.47%, category C of 75.29%, category D of 5.88% and category X of 1.8%."
Depok: Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, 2022
PR-pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Erizka Permatasari
"
ABSTRAKPerkembangan pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan mendorong munculnya platform penyedia layanan kesehatan. Kemunculan platform penyedia layanan kesehatan tersebut memudahkan masyarakat untuk berkonsultasi dengan dokter dan membeli obat secara daring. Meskipun memudahkan hidup masyarakat, namun platform ini memiliki banyak kelemahan, seperti tidak dilakukannya pemeriksaan fisik untuk menunjang diagnosis dokter dan pemberian resep obat yang tidak sesuai dengan disiplin kedokteran, serta tidak adanya payung hukum yang secara spesifik mengatur mengenai platform penyedia layanan kesehatan di Indonesia. Berdasarkan hal hal yang telah dijabarkan di atas, penulis hendak melakukan penelitian mengenai tanggung jawab dokter dalam penegakkan diagnosis dan peresepan obat pada platform penyedia layanan kesehatan, yaitu Halodoc dan Grab Health. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan preskriptif dan pendekatan kualitatif dalam hal analisis data. Penelitian ini dilakukan dengan studi perundang undangan, studi pustaka, dan wawancara sebagai alat pengumpulan data. Hingga saat ini, belum ada suatu regulasi kesehatan yang secara khusus mengatur mengenai tanggung jawab dokter dalam hal penegakkan diagnosis dan peresepan obat yang dilakukan secara daring. Dalam hal dokter melakukan penegakkan diagnosis dan peresepan obat melalui platform penyedia layanan kesehatan, maka tanggung jawab hukum dokter tersebut diukur berdasarkan standar disiplin kedokteran yang disusun oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia harus mengoptimalkan fungsi monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, termasuk pelayanan yang diberikan dokter melalui platform penyedia layanan kesehatan.
ABSTRACTTechnologys development in healthcare encourages the emergence of health care provider platforms. This platform makes it easy for people to consult with a doctor and buy medicines online. Despite the ease of life of the community, this platform has many weaknesses, such as not doing physical examinations to support doctors diagnosis and prescription medications that are not in accordance with medical discipline, as well as the absence of a legal umbrella that specifically regulates the platform of health care providers in Indonesia. Based on the matters outlined above, the authors are about to conduct research on the doctors responsibilities in the diagnosis and prescribing medicines on the platform of health care providers, namely Halodoc and Grab Health. This research is a juridical normative study that uses a prescriptive approach and a qualitative approach in terms of data analysis. The study was conducted with statutory studies, library studies, and interviews as a data collection tool. Until now, there are no regulation that specifically regulates the responsibilities of doctors in the case of the diagnosis and prescribing medicines conducted online. In case the doctor performs the diagnosis and prescribing medicines through the providers healthcare platform, the doctors legal responsibility is measured according to the standards of the medical discipline compiled by the Indonesian Medical Council. The Ministry of Health of the Republic of Indonesia should optimize the monitoring and evaluation function on the implementation of health care systems in Indonesia, including services provided by doctors through health care provider platforms."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library