Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini tentang "Penanganan akibat bencana luapan lumpur panas PT. Lapindo Brantas di Kecamatan Porong oleh Polres Sidoarjo" Yaitu : tindakan-tindakan manajerial maupun operasionaI yang dilakukan oleh Polres Sidoarjo dalam menangani akibat yang ditimbulkan oleh bencana luapan lumpur panas PT Lapindo Brantas di Kecamatan Porong. Fokus penanganan yang dilakukan adalah warga masyarakat yang menjadi korban bencana luapan lumpur. Tesis ini disusun berdasarkan penelitian yang menggunakan pendekatan kwalitatif, dimana teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara dengan pedoman serta pemeriksaan dokumen.Gambaran umum daerah penelitian yaitu : Kecamatan Porong, Tanggulangin dan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Sebelum terjadinya bencana semburan lumpur, kecamatan ini merupakan wilayah yang sangat potensial. Kondisi sosial ekonomi, tidak kurang 123 industri terdapat di tiga kecamatan tersebut. Di sektor pertanian dan perkebunan wilayah tersebut merupakan wilayah yang subur, lahan pertanian dan perkebunan ditanami padi dan tebu. Sektor perikanan, di tiga kecamatan tersebut juga terdapat tambak yang cukup luas. Sektor pertambangan, terdapat eksplorasi gas bumi milik PT Lapindo Brantas sebanyak 19 sumur gas. Di sektor perdagangan, terdapat pertokoan dan pasar bahkan sudah banyak minimarket. Sosial budaya, terdapat sekolah SD s/d SLTA juga sekolah agama. Kegiatan keagamaan terutama agama Islam untuk mernperkuat ukuwah Islamiyah serta menumbuhkan suasana kekerabatan sesama warga masyarakat tumbuh subur di daerah tersebut.Bencana luapan Lumpur telah menciptakan 4 macam kerugian yaitu kerugian materiil yang sifatnya permanen, kerugian fisik, kerugian mental, dan kerugian sosial. Masyarakat setempat meminta PT Lapindo Brantas sebagai penyebab terjadinya bencana untuk bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Ada 4 tanggungjawab yang ditanggung oleh PT Lapindo Brantas yaitu tanggungjawab kemanusiaan, tanggungjawab kerugian, tanggungjawab penutupan semburan dan luapan lumpur serta tanggungjawab hukum.Upaya penanganan bencana yang dilakukan oleh Pemkab Sidoarjo, Pokes Sidoarjo serta instansi terkait lainnya didasarkan pada SK Bupati Sidoarjo nomor: 18816891404.1.1.312006 tanggal 15 Juni 2006 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Bencana Luapan Lumpur Di Kecamatan Porong dan Sekitarnya Tahun 2006. Selain berpedoman pada SK Bupati tersebut Polres Sidoarjo juga telah menyusun organisasi penanganan bencana melalui Operasi "Rencana Kontijensi Khusus" Penanganan Dampak Luapan Lumpur Porong Sidoarjo. Prinlak Ops Polres Sidoarjo "Rencana Kontijensi Khusus Tentang Penanganan Dampak Luapan Lumpur Porong Sidoarjo " No.Pol : RlPrinlak Ops/591LX12006. Penanganan bencana dibagi dalam tiga tahap yaitu tahap sebelum kejadian bencana, tahap saat terjadinya bencana, tahap setelah kejadian bencana serta adanya rehabilitasi mental korban bencana. Mengingat banyaknya instansi pemerintah yang terlibat dalam penanganan bencana sebagaimana SK Bupati tersebut maka diperlukan adanya koordinasi dan hubungan tata cara kerja yang baik antara Pokes Sidoarjo dengan beberapa instansi terkait lainnya. Namun Koordinasi dan HTCK ini kurang terlaksana dengan baik.Penanganan bencana yang dilakukan oleh Polres Sidoarjo dan instansi terkait lainnya secara garis besar telah mempedomani 6 siklus Disaster Management yaitu pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, respon, pemulihan dan pembangunan. Namun pada tindakan pemulihan pada bencana luapan lumpur tidak bisa dilakukan karena korban menderita kerugian materiil yang sifatnya permanen. Pada penanganan bencana tersebut juga dilaksanakan Simulasi menghadapi ancaman jebolnya tanggul penahan luapan lumpur. Simulasi bertujuan untuk memberikan gambaran penanganan bencana agar masyarakat yang menjadi korban tidak panik dan aparat kepolisian serta instansi terkait lainnya memahami tentang apa yang harus dikerjakan dalam melakukan penanganan bencana.Hubungan tata cara kerja dan koordinasi antara instansi terkait kurang berjalan dengan baik. HTCK dan koordinasi masih terpengaruh oleh sistem birokrasi pemerintahan yang bersifat Patrimonial. Koordinasi yang dilakukan hanya bersifat reaktif saja. Ini yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penanganan bencana sehingga penanganan bencana menjadi parsial. Masing-masing instansi melakukan penanganan sesuai kebijakan pimpinan masing-masing yang sifatnya temporer.

---

ABSTRACT

The thesis is about the handling of the impact of hot mud of PT Lapindo Brantas in Porong Sub-district by Sidoarjo Resort Police. The thesis discusses the managerial and operational action conducted by Sidoarjo Resort Police in handling the impact of hot mud of PT Lapindo Brantas in Porong Sub-district. The focus of the thesis is the handling the community as the victims of the disaster. The writer employs qualitative approach and data is collected by using several methods, such as observation, involved observation, interview, and document review.

As we all know that before the disaster happened, Porong Sub-district had been known as a potential area There were at least 123 factories or manufacturers, large areas of agriculture, fisheries, oil and gas exploration in which some of them belong to PT Lapindo Brantas. The disaster caused by the hot mud has created four kinds of loss: (1) permanent material losses, (2) physical loss, (3) mental loss, and (4) social loss. The local community has asked PT Lapindo Brantas as the party which caused the disaster to be responsible for the disaster. There are four responsibilities that must be borne by PT Lapindo Brantas: (1) humanity responsibility, (2) losses responsibility, (3) the responsibility of closing the hole and the overflow of the mud, and (4) law responsibility.

The handling efforts conducted by Sidoarjo Local Government, Sidoarjo Resort Police as well as other related agencies are based on the decree of Sidoarjo Regent, No. 18816891404.1.1.312006 dated 15 June 2006 regarding the establishment of the Integrated Team for the Handling of the Overflow of the hot mud in Porong Sub-district and its surroundings. In addition, Sidoarjo Resort Police has set up the organization of such handling through an operation called "Special Contingency Plan", No. Pol.: R/Prinlak Ops1591IX12006. Such handling is classified into three stages: (1) before the disaster, (2) when the disaster happened, and (3) after the disaster as well as the rehabilitation of the victims' mental.

The results of the research reveal that the coordination and working organization among the agencies have not run well yet. Such coordination and working organization among the agencies are still influenced by patrimonial system of the government bureaucrat. Coordination is still conducted in a reactive way. Each agency does the handling based on the temporary policies of their administrators."

"Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan terhadap berbagai macam bencana, baik alam maupun nonalam, seperti : gempa, longsor, kekeringan, kelaparan, kebakaran, penyakit berbahaya dan menular, malapraktik teknologi dan kerusuhan/konflik sosial...."

"Natural disaster has sroke all over the world. This is an indication or the natural phenomena that can occur anywhere and anytime. The need of the mankind would be disturbed...."

"Likuifaksi merupakan bencana alam yang langka dan sangat erat kaitannya dengan rekayasa geoteknik, dimana fenomena ini terjadi pada Kota Palu 2018 silam. Salah satu area terdampak dari likuifaksi Palu adalah Desa Lolu yang mengalami pergerakan lateral besar yakni hingga 150 m. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi potensi likuifaksi yang menyebabkan terjadinya pergerakan lateral besar di Desa Lolu menggunakan data Cone Penetration Test dan uji gradasi butiran tanah. Dalam mengevaluasi potensi likuifaksi, data Cone Penetration Test diolah menggunakan metode yang dikembangkan oleh Idriss-Boulanger yang mengacu pada nilai faktor keamanan tanah berdasarkan rasio antara tahanan tanah terhadap likuifaksi (CRR) dan nilai gempa yang terjadi (CSR), sedangkan uji gradasi butiran (Hydrometer & Sieve Analysis) dilakukan berdasarkan ASTM D422 dan ASTM D 6913 yang mengacu pada pengaruh komposisi jenis tanah terhadap tingkat potensi likuifaksi. Hipotesis awal potensi likuifaksi yang menyebabkan terjadinya pergerakan lateral besar di Desa Lolu adalah terdapat lapisan tanah lepas yang mengalami likuifaksi hingga kedalaman yang dalam akibat beban siklik dengan kekuatan tertentu, kondisi muka air tanah yang dangkal, lapisan permukaan tanah yang memiliki permeabilitas rendah sehingga bersifat kedap air dan kondisi geografis dengan kemiringan tertentu yang menyebabkan terjadinya pergerakan tanah secara lateral.

---

Liquifaction is a rare natural disaster and is very closely related to geotechnical engineering, where this phenomenon occurred in the city of Palu in 2018 ago. One of the areas affected by the Palu liquefaction is Lolu Village, which experiences a large lateral movement of up to 150 m. The research aims to identify the causes of large lateral movements in Lolu Village using Cone Penetration Test data and grain size distribution test. In evaluating liquefaction potential, the Cone Penetration Test data is processed using a method developed by Idriss-Boulanger which refers to the value of soil safety factors based on the ratio between ground resistance to liquefaction (CRR) and earthquake value (CSR), while grain size distribution tests (Hydrometer & Sieve Analysis) are carried out based on ASTM D422 & ASTM D 6913 which refers to the influence of soil type composition on the level of potential liquefaction. The initial hypothesis of potential liquefaction that causes large lateral movements in Lolu Village is that there are loose soil layers that experience liquefaction to deep depths due to cyclic loads with certain strengths, shallow groundwater conditions, surface layers that have low permeability so that they are waterproof and geographical conditions with a certain slope that causes lateral ground movement."