Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bencana banjir di DKI Jakarta selalu berulang setiap tahunnya dan puncaknya yaitu banjir yang terjadi pada tahun 2007 yang merupakan bencana banjir terparah yang pernah terjadi di DKI Jakarta. Penanggulangan bencana banjir merupakan hal yang dirasa penting untuk dilakukan dengan efisien dan efektif, mengingat seringnya kejadian bencana banjir yang terjadi di DKI Jakarta. Manajemen penanggulangan bencana banjir baik sistem, prosedur, dan sumber daya harus siap untuk memberikan bantuan dan penanganan yang efektif dan segera. Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan penelitian mengenai gambaran manajemen penanggulangan bencana banjir di DKI Jakarta tahun 2007 oleh Subdinkes Gawat Darurat dan Bencana Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.Komponen-komponen sistem yang menjadi kerangka konsep dari penelitian ini adalah Input, Process, Output. Input terdiri dari SDM, dana, sarana, dan metode. Process terdiri dari pemberian dukungan kesehatan dan ketaatan terhadap prosedur. Sedangkan yang menjadi Output adalah jumlah dukungan kesehatan yang tersalurkan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam dan FGD ,sedangkan pengumpulan data sekunder diperoleh dari telaah dokumen yang terdapat di Subdinkes Gawat Darurat dan Bencana dan Subdin Pemasaran Sosial dan Informasi Kesehatan. Informan penelitian ini adalah Kepala Seksi Penyiapan, Kepala Seksi Siaga Kesehatan, Kepala Seksi Komunikasi, 3 orang pegawai Subdinkes Gawat Darurat dan Bencana, 2 orang Ketua RT yang wilayah kerjanya terkena bencana banjir dan 12 orang warga yang bertempat tinggal di daerah yang terkena bencana banjir pada tahun 2007.Dari hasil penelitian pada komponen input diperoleh informasi bahwa: jumlah pegawai di Subdinkes Gawat Darurat dan Bencana masih mengalami kekurangan, adanya ketidaksesuaian pendidikan formal pegawai dengan Tupoksi, tidak adanya pelatihan yang terfokus pada penanggulangan bencana banjir, semangat dan motivasi kerja para pegawai sudah cukup tinggi, kesadaran para pegawai akan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas menjadikan suatu motivasi dalam bekerja, sering terjadi keterlambatan pengucuran dana yang menyebabkan terhambatnya kegiatan penanggulangan bencana banjir, sarana untuk penanggulangan bencana banjir bersumber dari APBD dan APBN, sarana untuk penanggulangan bencana banjir tahun 2007 belum mencukupi kebutuhan, kondisi sarana yang dimiliki Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta 75% dalam kondisi baik, dan sudah tersedianya buku pedoman penanggulangan banjir bidang kesehatan yang dapat digunakan sebagai bahan acuan.Pada penelitian pada komponen process diperoleh informasi bahwa: tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanggulangan bencana banjir sudah sesuai dengan kebutuhan, namun dari segi kesiapsiagaan petugas masih kurang, dukungan kesehatan berupa pelayanan kesehatan dan obat-obatan tidak tersalurkan ke seluruh korban bencana banjir, hambatan yang paling sering terjadi dalam pemberian dukungan kesehatan adalah hambatan transportasi karena belum tersedianya sarana transportasi yang dapat menembus ke daerah yang terkena bencana banjir, pengawasan terhadap kegiatan penanggulangan bencana banjir selalu dilakukan, pengawasan dilakukan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana, ketaatan petugas akan prosedur penanggulangan bencana banjir sudah cukup baik Sedangkan pada komponen Output diperoleh informasi mengenai jumlah dukungan kesehatan yang tersalurkan, yang terdiri dari bantuan tenaga kesehatan medis dan paramedis, bantuan logistik obat, bantuan MP-ASI bubur dan biskuit, bantuan logistik non alat kesehatan, serta Pos Kesehatan."

"Ketergantungan perusahaan terhadap TI, membuat sumber daya yang berhubungan dengan TI harus aman dan terjaga dari berbagai ancaman. Bencana seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, dan bencana alam atau buatan lainnya merupakan sebuah ancaman bagi perusahaan. Untuk mengurangi risiko kerugian perusahaan jika terjadi bencana, maka dibutuhkan strategi pemulihan bencana. Disaster Recovery Plan (DRP) sebagai proses atau prosedur yang terdokumentasi yang dibuat untuk membantu memulihkan atau melindungi perusahaan dari bencana dan Business Continuity Plan (BCP) sebagai teknik yang digunakan perusahaan untuk pulih baik sebagian atau sepenuhnya dari bencana yang mengganggu proses bisnis dalam jangka waktu yang ditentukan. Walaupun istilah Disaster Recovery Plan (DRP) lebih sering digunakan, tetapi DRP merupakan bagian dari kerangka kerja besar Business Continuity Plan (BCP). DRP cenderung melayani sistem TI, sementara BCP melayani perusahaan secara keseluruhan, walaupun pada sebagian besar kasus, fungsi bisnis penting yang membutuhkan keberlangsungan bisnis biasanya bergantung pada TI. Penelitian ini difokuskan pada kesiapan TI dalam mendukung keberlangsungan bisnis / ICT Readiness of Business Continuity (IRBC) lembaga keuangan non-bank PT JPAS, dimana perlindungan terhadap informasi pelanggan merupakan hal terpenting dalam transaksi bisnis. Penelitian ini melakukan analisis prosedur DRP-BCP yang sudah diterapkan berdasarkan kerangka kerja ISO/IEC 27001:2013 (ISMS) untuk menilai IRBC rencana pemulihan bencana. Penelitian dilakukan dengan metodologi studi kasus kualitatif. Pengumpulan dan pengolahan data dilakukan dengan observasi dan tinjauan dokumen. Hasil penelitian berupa rekomendasi kerangka kerja IRBC dan berdasarkan matrik performansi RTO/RPO dihasilkan rekomendasi infrastruktur untuk solusi less data loss. Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa secara teknologi performansi pemulihan bencana sudah berada di level yang tinggi, tetapi secara pendekatan prosedur Plan-Do-Check-Action masih terdapat inkonsistensi. Hasil dari penelitian direkomendasikan agar menjadi pertimbangan manajemen puncak perusahaan demi keberhasilan dalam pengoperasian rencana keberlangsungan bisnis sesuai dengan kebutuhan bisnis dan persyaratan regulasi.

---

The company's dependence on ICT makes ICT-related resources must be safe and secure from various threats. Disasters such as floods, fires, earthquakes, and other natural or man-made disasters pose a threat to the company. To reduce the risk of loss in the event of a disaster, a disaster recovery strategy is needed. well-known strategies commonly used in disaster recovery are Disaster Recovery Plan (DRP) and Business Continuity Plan (BCP). DRP is a documented process and procedure designed to help restore or protect a company from disasters and BCP is a technique utilized to construct and verify an organization to find a way to recover partially or fully interrupted critical business functions and resume operation during a predetermined timeframe after a disaster. Although DRP is commonly used, DRP is part of Business Continuity Plan (BCP) framework. DRP tends to IT systems, BCP tends the company as a whole, although in most cases, critical business functions that require business continuity usually depend on IT. This study focuses on IT readiness to support business continuity / ICT Readiness Continuity (IRBC) in non-bank financial institution PT JPAS, where the protection of customer information is the most important thing in business transactions. This study analyzes the DRP-BCP procedures that have been implemented based on the ISO/IEC 27001:2013 (ISMS) framework to assess the IRBC of disaster recovery plans. The research was conducted using a qualitative case study methodology. Data collection and processing is done by observing the infrastructure technology implemented and documents review. The results of the research are recommendations for the IRBC framework and based on the RTO/RPO performance matrix, recommendations of infrastructure update to reduce data loss. This study concluded, disaster recovery technology is already at a high level, but there are still inconsistencies found in procedure approach a Plan-Do-Check-Action. The results of the research are recommended to be taken as consideration by the company's top management for its success in implementing business continuity plans."

"[Meningkatnya pemanfaatan teknologi infomasi dan komunikasi TIK di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemkominfo menuntut ketersediaan layanan TIK yang diberikan seperti aplikasi persuratan dan aplikasi perkantoran Untuk itu Kemkominfo harus semakin menyadari akan pentingnya fungsi TIK sebagai salah satu aset penting yang harus dijaga keberlangsungannya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun Disaster Recovery Planning DRP. DRP diperlukan untuk meminimalkan dampak risiko dan mengoptimalkan proses pemulihan bila terjadi sesuatu yang menyebabkan TIK tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan menyusun rencana kontingensi untuk Kemkominfo dengan menggunakan standar yang dikeluarkan NIST. NIST SP 800 34 Rev 1 Framework ini mempunyai beberapa tahapan yang harus dilakukan hingga menghasilkan rencana kontingensi yang sesuai dengan kondisi organisasi. Dalam membuat rencana kontingensi perlu melakukan dampak analisis bisnnis sehingga dari sana dapat ditentukan tingkat kritikal sistem informasi yang ada Hasil yang didapat dari penelitian ini berupa usulan rencana kontingensi sebagai masukan untuk Kemkominfo.

---

The increasing use of information and communication technology ICT in the Ministry of Communications and Information Technology Kemkominfo requires the availability of ICT services provided such as mailing applications and office applications. Therefore Kemkominfo should be aware with the importance of ICT functions as one of the most important assets that must be kept maintained especially to overcome the effects of disasters which possibly occur in Indonesia. Therefore MCIT needs to establish a solid Disaster Recovery Planning DRP. DRP is important to minimize the impact of risk and to optimize the recovery process if something cause ICT not to work properly.

The purpose of this research is to develop a contingency plan for Kemkominfo using standards issued by NIST NIST SP 800 34 Rev 1 This framework has several steps that should be done to produce a contingency plan that appropriate with the conditions of the organization In the making of contingency plan it is needed to perform business impact analysis so that we can determine the priority level of critical information systems The results of this research is a proposed contingency plan to Kemkominfo.;The increasing use of information and communication technology ICT in the Ministry of Communications and Information Technology Kemkominfo requires the availability of ICT services provided such as mailing applications and office applications Therefore Kemkominfo should be aware with the importance of ICT functions as one of the most important assets that must be kept maintained especially to overcome the effects of disasters which possibly occur in Indonesia Therefore MCIT needs to establish a solid Disaster Recovery Planning DRP DRP is important to minimize the impact of risk and to optimize the recovery process if something cause ICT not to work properly The purpose of this research is to develop a contingency plan for Kemkominfo using standards issued by NIST NIST SP 800 34 Rev 1 This framework has several steps that should be done to produce a contingency plan that appropriate with the conditions of the organization In the making of contingency plan it is needed to perform business impact analysis so that we can determine the priority level of critical information systems The results of this research is a proposed contingency plan to Kemkominfo , The increasing use of information and communication technology ICT in the Ministry of Communications and Information Technology Kemkominfo requires the availability of ICT services provided such as mailing applications and office applications Therefore Kemkominfo should be aware with the importance of ICT functions as one of the most important assets that must be kept maintained especially to overcome the effects of disasters which possibly occur in Indonesia Therefore MCIT needs to establish a solid Disaster Recovery Planning DRP DRP is important to minimize the impact of risk and to optimize the recovery process if something cause ICT not to work properly The purpose of this research is to develop a contingency plan for Kemkominfo using standards issued by NIST NIST SP 800 34 Rev 1 This framework has several steps that should be done to produce a contingency plan that appropriate with the conditions of the organization In the making of contingency plan it is needed to perform business impact analysis so that we can determine the priority level of critical information systems The results of this research is a proposed contingency plan to Kemkominfo ]"

"Bencana banjir adalah permasalahan yang mengancam keberlanjutan DKI. Jakarta. Banjir besar menunjukkan intensitas yang semakin tinggi akibat besarnya perubahan fungsi lahan, tingginya curah hujan, dan upaya mitigasi dilakukan belum memadai. Diperlukan peningkatan kapasitas kota yang siap menghadapi bencana. Kota perlu dirancang dengan baik untuk mewujudkan ketahanan bencana atau disebut dengan Resilient City. Tujuan penelitian untukmenganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketahanan kota, menentukan faktor yang paling dominan, menganalisis indeks dan status keberlanjutan kota, serta membangun model adaptasi ketahanan kota untuk mewujudkan keberlanjutan DKI. Jakarta.Hasil analisis keberlanjutan menggunakan metode Multi-Dimensional Scalling dengan softwareRap-Resilient Citymenunjukkan bahwa dimensi ekologi dan teknologi kurang berlanjut dan, dimensi sosialbudaya, ekonomi dan etika menunjukkan posisi cukup berlanjut. Hasil analisis menggunakan Structural Equations Model,ditemukan empat faktor yang mempengaruhi model adaptasi ketahanan kota rawan bencana DKI Jakarta, yaitu penataan ruang, inovasi teknologi, manajemen bencana, dan adaptasi bencana. Faktor yang paling berpengaruh terhadap model adalah faktor penataan ruang. Novelti penelitan ini adalah mengembangkan Model Ketahanan Kota Rawan Bencana Banjir.

---

Flood disaster is the problem that could threaten the sustainability of Jakarta.The major flooding that occurred increasingly shows high intensity, it is due to the magnitude of changes in land use, high rainfall, and inadequate mitigation effort undertaken. It is necessary to increase the capacity of the city to face disasters. The city needs to be well designed to achieve a state of city disaster-resistancy or may be called by the Resilient City. The purpose of the study is to analyze the influencing factors against the resilience of flood-prone city of Jakarta, determine the dimension factors of the most dominant in the city of Jakarta, analyze the index and sustainability status of Jakarta City, as well as to build adaptation model of resilience flood-prone city to actualize sustainability of the city of Jakarta.

The analytical result of the sustainability utilized by Multi-Dimensional Scaling, which uses software-resilient Rap-Resilient City and it is shows that the ecological and technological dimensions less continued, while the social dimension of culture, economics and ethics show the position the position of achieving sustainability.Furthermore, the results of analysis using Structural Equations Model, it was found four factors affecting the adaptation model resilience of disaster-prone cities of Jakarta, namely spatial planning, technological innovation, disaster management, and disaster adaptation fund. The factors that most influence on the model is the factor of spatial management. The novelty of this research is the creation of a Model of Flood Disaster Prone City Resilience."

"Indonesia merupakan negara yang paling rawan bencana alam di dunia. Setiap orang yang menjadi korban bencana dan mengungsi berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar yang dikoordinasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Distribusi bantuan tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga kecepatan dan akuntabilitas sangat dibutuhkan dalam proses penyelenggaraannya. Pada kenyataannya, penyelenggaraan distribusi bantuan saat ini masih mengalami berbagai masalah seperti proses yang lama yang menyebabkan atrian panjang korban, pendataan yang berulang, data dalam bentuk kertas fisik yang tidak akuntabel, dan kurangnya koordinasi perihal data korban bencana. Penelitian ini bertujuan untuk merancang perbaikan distribusi bantuan bencana dengan memanfaatkan internet of Things (IoT). Pendekatan business process reengineering (BPR) digunakan untuk mendesain ulang proses distribusi bencana saat ini. Dalam mendesain sistem informasi, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu structured system development dengan Entity-Relationship Diagram (ERD) dan Data Flow Diagram (DFD). Penelitian ini menghasilkan pengurangan waktu distribusi bantuan bencana hingga 68,4% dan rancangan sistem distribusi bantuan bencana yang lebih akuntabel.

---

..Indonesia is one of the world's most disaster-prone countries. Everyone who is a victim of disaster and being displaced due to disaster has the right to get assistance in meeting their basic needs coordinated by the National Disaster Management Agency (BNPB). The relief distribution concerns the livelihoods of many people, so that speed and accountability are critical to the process of disaster relief distribution. In fact, the implementation of relief distribution is still experiencing various problems such as long processes that cause long queue of victims, repeated data collection, unaccountable data in the form of physical paper, and lack of coordination regarding data on disaster victims. This study aims to design improvement in disaster relief distribution by utilizing the Internet of Things (IoT). Business process reengineering (BPR) approach is used to redesign business process of the disaster relief distribution. The method used in this study is a structured system development approach with Entity-Relationship Diagram (ERD) and Data Flow Diagram (DFD). This study resulted in a reduction of disaster relief distribution time by 68.4% and a more accountable disaster relief distribution process."

"Latar Belakang: Negara Indonesia secara keseluruhan berada pada posisi rawan terjadinya bencana. Pada saat bencana semua fasilitas kesehatan berada pada garis depan penanganan korban kegawatdaruratan. Berdasarkan data yang dirangkum dari BNPB dari tahun 2009 s/d 2018 ditemukan jumlah angka kerusakan yang cukup siginifikan pada fasilitas kesehatan akibat bencana. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kesiapsiagaan rumah sakit dalam menghadapi bencana. Metode: Metode penelitian ini menggunakan Hospital Safety Index yang dikeluarkan oleh WHO dan PAHO adalah alat penilaian kesiapsiagaan rumah sakit. Lokasi penelitian di Rumah sakit X berada di Provinsi DKI Jakarta merupakan rumah sakit Tipe A dengan pelayanan terlengkap, selain sebagai tempat rujukan nasional juga sebagai rumah sakit pendidikan. Berdasarkan data dari BNPB, Provinsi DKI Jakarta termasuk daerah yang berisiko terkena bencana tingkat sedang. Hasil : Berdasarkan 3 (tiga) kriteria penilaian Hospital Safety Index pada penelitian ini didapatkan hasil : nilai kesiapsiagaan struktural sebesar 0,86, nilai kesiapsiagaan non struktural sebesar 0,96, serta nilai kesiapsiagaan manajemen kegawat daruratan dan bencana sebesar 0,73. Kesimpulan: Secara keseluruhan nilai kesiapsiagaan pada rumah sakit X sebesar 0,86, termasuk pada Tipe A yang berarti tingkat kesiapsiagaan rumah sakit X sudah siap dalam keadaan darurat dan bencana. Namun pada kesiapsiagaan manajemen kegawat daruratan dan bencana masih perlu perbaikan dan penyempurnaan.

---

Introduction: The country of Indonesia as a whole is in a position prone to disasters. During a disaster, all health facilities are at the forefront of handling emergency victims. Based on data summarized from BNPB from 2009 to 2018, the number of damage figures was quite significant in health facilities due to the disaster.

Methode: The Hospital Safety Index issued by WHO and PAHO is a disaster assessment and hospital emergency tool. X Hospital is a Type A hospital with the most complete services, besides being a national reference place as well as a teaching hospital in the DKI Jakarta Province. Based on data from BNPB, DKI Jakarta Province includes areas that are at risk of being hit by a disaster.

Results: Based on three Hospital Safety Index assessment criteria, the results show that the structural preparedness value, non-structural preparednes value, and emergency management and disaster preparedness values was cited at 0.86 , 0,96, and 0.73 respectively.

Conclution: Overall the value of preparedness in hospital X is 0.86. It is categorized as Type A, which means that the level of preparedness for X hospitals is ready in emergencies and disasters. However, the emergency and disaster management preparedness still needs improvement and enforcement."