Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Adanya peraturan terkait penyandang disabilitas yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas membuat pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memperhatikan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas salah satunya dalam bidang ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pengembangan tenaga kerja penyandang disabilitas di Kota Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan pendekatan post-positivist. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara mendalam dan studi literatur. Adapun teknik pengolahan data dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi program pengembangan tenaga kerja penyandang disabilitas telah dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang melalui Program Peningkatan Produktivitas bagi Masyarakat. Dalam pelaksanaan program berdasarkan aspek pengorganisasian, interpretasi, penerapan atau aplikasi, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, dan kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, terdapat dua aspek yang belum terpunuhi yaitu interpretasi dan kesesuaian antara program dengan pemanfaat. Terdapat hambatan dalam pelaksanaan program ini yaitu keterbatasn anggaran. Saran yang diberikan agar Pemerintah Kota Semarang dapat mengatasi hambatan yang ada dalam implementasi program.

---

The existence of regulations related to persons with disabilities namely Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities makes the central government and regional governments must pay attention to the fulfillment of the rights for persons with disabilities, one of which is in the field of employment. This study aims to analyze the implementation of development programs for workers with disabilities in the city of Semarang. The method used in this study is to use a post-positivist approach. The data in this study were obtained through in-depth interviews and literature studies. The data processing techniques in this study are qualitative. The results of this study indicate that the implementation of the workforce development program for people with disabilities has been carried out by the Semarang City Manpower Office through the Productivity Improvement Program for the Community. In the implementation of programs based on aspects of organizing, interpreting, implementing or applying, the appropriateness of the program with the beneficiaries, the appropriateness of the program with the implementing organization, and the suitability between the beneficiary groups and the implementing organization, there are two aspects that have not been fulfilled, namely interpretation and appropriateness of the program with the beneficiaries. There are obstacles in the implementation of this program, namely budget constraints. Suggestions are given so that the Semarang City Government can overcome the obstacles that exist in the implementation of the program."

"Dalam proses penyebarluasan dan partisipasi masyarakat, belum benar-benar melibatkan Penyandang Disabilitas. Hal ini terkait pembuatan Peraturan Perundang-Undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menuai pro dan kontra. Kritik terhadap Undang-Undang ini menyasar pada aspek formil dan materiil. Selain soal substansi yang kontroversial dan penggunaan perspektif yang tidak seimbang dalam memandang permasalahan dan merumuskan solusi, minimnya pelibatan publik, terkhusus golongan masyarakat Penyandang Disabilitas juga menjadi sasaran kritik atas proses pembentukan Undang-Undang ini. Proses penyebarluasan dan keikutsertaan partisipasi masyarakat seharusnya merata kepada setiap kelompok, termasuk kelompok Penyandang Disabilitas di dalamnya. Hal ini dikarenakan, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan penerapan prinsip-prinsip Convention on the Rights of Person with Disabilities, berbicara mengenai pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas dalam proses penyebarluasan dan partisipasi masyarakat pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Konvensi ini sendiri merupakan konvensi yang memuat kedaulatan atas penyandang disabilitas guna menunjukkan kesunggukan atas perlindungan terhadap hak mereka, memastikan semua penyandang disabilitas dapat menikmati semua hak dasar manusia dan kebebasan yang fundamental.

---

Regarding the dissemination and public participation process, Persons with Disabilities have not been involved. It is related to the making of Legislation, which includes the stages of planning, preparation, discussion, ratification or stipulation, and promulgation as stipulated in Law No. 12 of 2011. The ratification of Law Number 11 of 2020 on Job Creation has drawn pros and cons. Criticism of this law targets the formal and material aspects. Apart from the controversial substance and the use of unbalanced perspectives in looking at problems and formulating solutions, the lack of public involvement, especially for people with disabilities, has also become a target of criticism for forming this Law. The process of dissemination and participation of public participation should be evenly distributed to every group, including people with disabilities. It is because, under the mandate of Law No. 12 of 201 concerning the Formation of Legislation and the application of the principles of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, it talks about the fulfillment of the rights of Persons with Disabilities in the process of dissemination and public participation in the formation of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. This convention contains sovereignty over persons with disabilities to show seriousness about protecting their rights, ensuring that all persons with disabilities can enjoy all basic human rights and fundamental freedoms."

"Penelitian ini dilatarbelakangi adanya sikap negatif terhadap penyandang disabilitas yang menghambat partisipasi dan integrasi sosial penyandang disabilitas di masyarakat; dan adanya lembaga keswadayaan di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah bernama Rumah Inklusif yang bergiat mendorong terwujudnya masyarakat inklusif melalui program dan kegiatannya. Urgensi penelitian ini untuk mengkaji peran Rumah Inklusif dalam mengatasi hambatan sikap yang dihadapi penyandang disabilitas di Kebumen dari perspektif kesejahteraan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan deskriptif. Penelitian dilakukan dalam rentang waktu dari bulan Juni 2023 sampai Juni 2024, dengan pengumpulan data melalui studi dokumentasi, observasi, dan wawancara pada lima informan yang terpilih secara purposive sampling. Penelitian ini menggunakan konsep peran kerja masyarakat/pelaku perubahan yang dikelompokan ke dalam empat golongan yaitu peran fasilitatif, peran edukasi, peran representasi, dan peran teknis. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa hambatan sikap yang dihadapi oleh informan penyandang disabilitas yaitu: (a) sikap negatif keluarga yang meliputi: sikap penolakan dan kesulitan menerima; sikap pengabaian dan kurangnya dukungan emosional; kurangnya sikap dan kesadaran keluarga yang memiliki anak tuli untuk belajar bahasa isyarat; (b) sikap negatif masyarakat yaitu adanya stigma bahwa penyandang disabilitas adalah seseorang kotor dan menjijikan. Peran Rumah Inklusif dalam mengatasi hambatan sikap yang dihadapi penyandang disabilitas tersebut yaitu berupa: (a) peran fasilitatif yang meliputi: semangat sosial yaitu dengan memotivasi, menggerakan, dan mendorong penyandang disabilitas dan keluarga untuk aktif dalam komunitas/lembaga guna membangun jaringan untuk mendorong keberdayaan; fasilitasi kelompok yaitu dengan memfasilitasi berbagai tindakan kelompok, diantaranya diskusi untuk berbagi pengetahuan dan mencari solusi untuk tantangan yang tengah dihadapi, dan mewadahi teman-teman anggota komunitas untuk mengembangkan keterampilan dan berkarya; pemanfaatan berbagai keterampilan dan sumber daya yaitu dengan merangsang perkembangan ekonomi dengan memaksimalkan potensi teman-teman anggota komunitas dalam kegiatan wirausaha di Rumah Inklusif; peran dukungan yaitu dengan selalu memberikan dorongan dan menyediakan diri apabila teman-teman anggota komunitas perlu membicarakan sesuatu atau mendiskusikan masalah yang tengah dihadapi; (b) peran edukasi yang meliputi: peningkatan kesadaran yaitu dengan membangun kesadaran keluarga untuk mengajak anak penyandang disabilitas bersosialisasi dan dan menghilangkan stigma serta rasa malu, membangun mental positif penyandang disabilitas melalui pengembangan keterampilan dan karya, membangun kesadaran inklusif dalam masyarakat; pelatihan yaitu membantu teman-teman anggota komunitas menciptakan sebuah karya, dan membantu merespon kebutuhan teman-teman tuli dalam mengatasi hambatan komunikasi melalui pelatihan bahasa isyarat.

---

This research is motivated by the presence of negative attitudes toward people with disabilities, which hinder their social participation and integration in society. It also considers the existence of a self-help organization in Kebumen, Central Java, named Rumah Inklusif, which actively promotes the realization of an inclusive society through its programs and activities. The urgency of this research is to examine the role of Rumah Inklusif in overcoming attitudinal barriers faced by people with disabilities in Kebumen from a social welfare perspective. This study employs a qualitative approach with a descriptive aim. The research was conducted from June 2023 to June 2024, with data collection through documentation studies, observations, and interviews with five informants selected by purposive sampling. This study uses the concept of community work/change agent roles, categorized into four groups: facilitative role, educative role, representative role, and technical role. The research findings reveal that the attitudinal barriers faced by disabled informants are: (a) negative family attitudes, including rejection and difficulty in acceptance; neglect and lack of emotional support; and a lack of attitude and awareness among families with deaf children to learn sign language; (b) negative societal attitudes, including the stigma that people with disabilities are dirty and disgusting. The roles of Rumah Inklusif in overcoming these attitudinal barriers include: (a) facilitative role, encompassing social motivation by encouraging, moving, and motivating people with disabilities and their families to be active in the community/organization to build networks and empowerment; group facilitation by facilitating various group actions, including discussions to share knowledge and find solutions to challenges faced, and providing a platform for community members to develop skills and create; utilizing various skills and resources by stimulating economic development by maximizing the potential of community members in entrepreneurial activities at Rumah Inklusif; support role by always providing encouragement and making themselves available when community members need to talk or discuss problems they are facing; (b) educational role, including raising awareness by building family awareness to encourage disabled children to socialize and eliminate stigma and shame, building a positive mentality for people with disabilities through skill development and creation, fostering inclusive awareness in society; training by helping community members create a work and responding to the needs of deaf friends in overcoming communication barriers through sign language training."

"ABSTRAKPenyandang disabilitas tunanetra sampai saat ini masih mengalami berbagai hambatan dalam menjalani kehidupannya. Secara internal, penyandang disabilitas tunanetra masih merasa terhina, rendah diri, tak berguna, dan berbagai perasaan inferior lainnya. Sementara di lingkungan sosial, masyarakat juga masih memberikan stigma negatif kepada penyandang disabilitas tunanetra. Penelitian ini melakukan analisis strategi pemberdayaan komunitas tunanetra yang tergabung dalam komunitas KTPB Komunitas Tunanetra Peduli Bangsa Kota Tangerang Selatan. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep pemberdayaan diri sendiri self-help dan dukungan sosial social support yang dibangun oleh KTPB. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif.Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kekuatan internal KTPB dan anggotanya dalam membangun self-help dan memperkuat dukungan sosial social support kepada mereka sangat dinamis. Kondisi self-help dan kemampuan memperkuat social support KTPB masih cukup lemah dan perlu diperkuat. Karena itu, upaya yang perlu dilakukan selain memperkuat self-help dan social support adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan KTPB itu sendiri, baik aspek kepemimpinan, mekanisme kerja komunitas, jaringan dan kerjasama, serta kapasitas operasional dan adaptasi dari KTPB, sehingga akan mampu melakukan pemberdayaan anggotanya secara lebih baik. Kata kunci: penyandang disabilitas tunanetra, pemberdayaan, self-help, social support, KTPB, kelembagaan.

---

ABSTRACTVisually impaired persons with disabilities is still experiencing various obstacles in their lives. Internally, the blind people still feel humiliated, inferior, useless, and various other inferior feelings. While in the social environment, people are still giving a negative stigma for persons with visual impairment. This research analyzes the community empowerment strategy who are incorporated in the organization of KTPB Studies in the Community of Visually Impaired Person for Concern of the Nation in the City of Tangerang Selatan. The concept used in this study is self help and social support. The methodology used in this study is a qualitative methodology.The result of this study shows that the internal strength of KTPB and its members in building self help and strengthen social supportis very dynamic. The condition of self help and the social support ability of KTPB still quite weak and need to be strengthened. Therefore, the efforts need to be done in addition to strengthening the self help and social support is to improve the institutional capacity of KTPB, both aspects of leadership, the working mechanism of the organization, networking and cooperation, as well as the operational capacity and adaptability of KTPB, so the organization will be able to better empower of its members. Keywords visually impaired persons with disabilities, empowerment, self help, social support, KTPB, institution."

"PPCI sebagai organisasi payung yang fungsi utamanya adalah sebagai koordinator bagi organisasi-organisasi kecacatan di bawahnya memiliki peran yang sangat strategis untuk mensinergikan hubungan antara PPCI, organisasi anggota, instansi pemerintah dan masyarakat umum untuk mewujudkan P5 HAM bagi penyandang cacat.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui penelusuran catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang dimiliki PPCI, observasi dan wawancara mendalam terhadap beberapa informan yang berada pada lingkungan ekstemal PPCI dan lingkungan internal PPCI.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjuangan untuk mewujudkan P5 HAM bagi penyandang carat pada seluruh instansi yang benwenang dan masyarakat yang peduli terhadap penyandang cacat belum efektif, padahal peranan pemerintah untuk mewujudkan P5 HAM bagi penyandang carat memiliki posisi yang cukup sentral sebagai koordinator terhadap masalah-masalah penyandang carat, terutama dalam masalah dana, sosialisasi kebijakan atau Undang-undang yang berhubungan dengan penyandang cacat dan sosialisasi kegiatan-kegiatan organisasi penyandang cacat yang tujuannya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat luas terhadap masalah-masalah penyandang carat.Berdasarkan temuan di atas maka disarankan agar PPCI memaksimalkan kinerja atau performa organisasinya yang berfungsi sebagai koordinator, dan memaksimalkan sinerginya dengan masyarakat dan instansi pemerintah. Dengan efektifnya hasil-hasil kegiatan PPCI pada masyarakat luas akan meningkatkan peran sosial penyandang cacat, yang secara otomatis akan meningkatkan ketahanan sosial penyandang cacat itu sendiri.

---

PPCI as an umbrella organization has it main function as coordinator to its members. PPCI has a strategic function because in an ideal world, it can effectively coalesce the correlation between PPCI, its members, government institution and society to accomplish the appreciation, improvement, align, fulfillment and protection on human rights for people with disability. The purpose of this research is to study some of management function that PPCI carry out (planning, coordinating and evaluation). Data were collected qualitatively with documents review in PPCI, tangible observation with an in-depth interview with one of PPCI and member organization's staff, and also with three workers to see their perception about people with disability.

It is shown in this study that the great effort to accomplish the appreciation, improvement, straighten up, fulfillment and protection on human rights for people with disability on government institution is not effective up till now, fortunately the government's responsibility to accomplish those rights for people with disability has a central position as the coordinator to the people with disability's problems, mainly in funds, in the dissemination of the regulation about people with disability and the spreading of the PPC: and its members' activity to improve society awareness to the problem of people with disability. It is recommended for PPCI to make best use of its organization's performance as coordinator and to maximize its relationship with government institution and society. With the constructive of PPCI's activity result in the society, it will improve the social role of the people with disability, which consequentially will improve the social defense of the people with disability itself."

"Penelitian ini berfokus pada dampak dari program pendidikan inklusif bagi upaya pemenuhan hak alas pendidikan anak-anak penyandang canal yang dilaksanakan disekolah-sekolah umum. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan d i sain deskriptif.Tehnik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam,observasi,studi dokumen, analisa data. Lokasi penelitian di SDN.02 Kedung Jaya,Babelan,Bekasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Instansi Pemerintali yang terkait dengan pelayanan terhadap penyandang cacat dan pelaksana pelayanan yang mciiputi: Kepala Sekolah, Guru Kelas,Guru Khusus Luar Biasa, orang trla anak-anak penyandang cacat maupun normal,dan anak-anak penyandang carat,Dan analisis terhadap hasil wawancara, disimpulkan bahwa : 1) program pendidikan inklusif adalah program yang ditujukan untuk semua anak tanpa kecuali (terrnasuk anak-anak penyandang cacat) untuk bersama-sama belajar dengan anak normal lainnya.2) Program ini ditujukan sebagai implementasi dari hak anak alas pendidikan bagi anak-anak. 3) Faktor yang niendukung dari program ini ialah orang Ina, guru dan masyarakat semakin menyadari dan dapat rnenerima keberadaan anak-anak penyandang cacat didala.m pergaulan dengan anak-anak mereka. Biaya sekolah gratis dan jauh lebih murah dibandingkan dengan SLB (Sekolah Luar Biasa).Qrang tua dari anak-anak cacat tersebut juga merasakan perubahan dalam bersosialisasi terhadap masyarakat sekitar. Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi ialah tidak tcrsedianya sarana prasarana menimbulkan tujuan dari pendidikan inklusif itu sendiri tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan,khususnya dalam mengembangkan kreati fitas anak penyandang carat. Hasil penelitian menyarankan agar pemerintah menyediakan sarana prasarana terlebih dahulu sebelum menguji cobakan program ini kesekolah-sekolah umum. SLB masih harus ada khususnya untuk anak-anak cacat yang permanen, sedang kan jumlah penyandang cacat di sekolah umum dibatasi jumlahnya. "

"Dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas sebagai pekerja di sektor formal, Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan kuota minimum melalui UU No.8 Tahun 2016. Melalui kebijakan tersebut, institusi pemerintahan ataupun yang berkaitan dengan pemerintan layaknya BUMN atau BUMD wajib mempekerjakan 2% penyandang disabilitas dari total pekerja. Sedangkan perusahaan swasta wajib mempekerjakan 1% penyandang disabilitas dari total pekerja. Penelitian ini menganalisis pengaruh Kebijakan Kuota Minimum terhadap proporsi pekerja penyandang disabilitas di sektor formal pada tingkat kabupaten/kota di Pulau Jawa. Menggunakan model fixed effect, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kuota berkorelasi positif dan signifikan secara statistik terhadap proporsi pekerja penyandang disabilitas di sektor formal. Namun, tren proporsi pekerja penyandang disabilitas di sektor formal periode 2017 – 2022 justru mengalami penurunan. Temuan ini menunjukkan bahwa perlunya upaya lebih lanjut dalam implementasi kebijakan secara komprehensif agar dapat meningkatkan proporsi pekerja penyandang disabilitas di sektor formal.

---

In order to increase the participation of person with disabilities as workers in the formal sector, the Indonesian government has established a minimum quota policy through Law No. 8 of 2016. Under this policy, the government, state-owned enterprises (BUMN), and regional government-owned enterprises (BUMD) are required to employ 2% disabled individuals out of the total workforce. Meanwhile, private companies are required to employ 1% disabled individuals out of the total workforce. This study analyses the impact of the Minimum Quota Policy on the proportion of disabled workers in the formal sector at the regency/city level in Java Island. Using a fixed effect model, the results of the study indicate that the quota policy is positively correlated and statistically significant to the proportion of disabled workers in the formal sector. However, the trend of the proportion of workers with disabilities in the formal sector during the period 2017 – 2022 actually experienced a decline. This finding indicates the need for further efforts in the comprehensive implementation of policies to increase the proportion of workers with disabilities in the formal sector."

"Tujuan : Mengetahui sebaran tingkat pendidikan akhir penyandang cacat (penca) di masyarakat serta hubungannya dengan jumlah saudara kandung dan jenis kecacatan. Metode: Disain penelitian adalah studi potong lintang yang dilakukan pada tahun 2012. Pengisian formulir 1 Community Based Rehabilitation (CBR) - WHO modifikasi Ferial (versi Bahasa Indonesia) dilakukan pada 113 penca yang berusia 18-65 tahun. Penca tersebar di empat kelurahan di kecamatan Tanjung Priuk yang merupakan daerah binaan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat yang dipilih berdasarkan cluster random sampling. Hasil : Sebaran tingkat pendidikan penca yang dihubungkan dengan jenis kecacatan, didapatkan hasil bahwa tingkat pendidikan penca bervariasi, mulai dari tidak sekolah hingga SMA/SMALB dengan 77% penca yang tidak bersekolah. Analisa statistik dengan menggunakan uji kruskal wallis didapatkan nilai tengah tingkat pendidikan berdasarkan jenis kecacatan adalah tidak sekolah dengan p 0,73. Hubungan jumlah saudara kandung dengan tingkat pendidikan akhir penca dengan uji chi square mendapatkan nilai p 0,330. Kesimpulan : Tidak didapatkan hubungan antara jenis kecacatan dengan tingkat pendidikan akhir penca. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah saudara kandung dengan tingkat pendidikan akhir penyandang cacat.

---

The aim: Knowing the distribution of education levels with disabilities in society and its relationship with the number of sibling and type of disability.

Methods: The design of the study was cross sectional in 2012. Filling of form 1 Community Based Rehabilitation ( CBR) -WHO modification Ferial ( Indonesian language version ) conducted on 113 disabled aged 18-65 year. The disabled is distributed in four subdistricts (kelurahan) of district (Kecamatan) Tanjung Priuk which is built based on selected Community Based Rehabilitation area chosen by cluster random sampling.

Results: The distribution of disabled education levels associated with different types of disability then get that disabled education level varies from no school until high school (SMA)/SMALB with 77% of disabled people who do not attend school. Statistical analysis using the kruskal wallis test values obtained as a middle level of education based on the type of disability is no school with p 0.73. The relation of the number of siblings with the level of education of the disabled with the chi square gain value p 0,330.

Conclussion: There was no correlation between types of disability with the final level of education of disabled people. There was no significant relationship between the number of siblings with the final level of education of disabled people."