Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang upaya diplomasi Indonesia untuk mempercepat pencabutan larangan terbang yang diberlakukan oleh Uni Eropa untuk seluruh maskapai penerbangan Indonesia termasuk maskapai Garuda Indonesia yang merupakan maskapai nasional ternama. Kasus ini telah mendorong pemerintah Indonesia melakukan diplomasi untuk mempercepat pencabutan larangan terbang tersebut, karena larangan terbang ini telah mencoreng citra negara khususnya dalam industri penerbangan Indonesia. Permasalahan utama larangan terbang tersebut disebabkan oleh keselamatan penerbangan Indonesia yang rendah serta banyaknya kecelakaan penerbangan di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kerangka analisis diplomasi ekonomi untuk menganalisa upaya Indonesia dalam mempercepat pencabutan larangan terbang. Tujuan dari penelitian ini adalah mengenali diplomasi dan upaya pemerintah Indonesia dalam pencabutan larangan terbang tersebut. Dalam kasus ini, upaya pemerintah adalah melaksanakan kerja sama luar negeri untuk mendapatkan bantuan tim ahli penerbangan dari European Aviation Safety Agency (EASA) dan menjalin kerja sama dengan International Civil Aviation Organization (ICAO) untuk menyetarakan tingkat keselamatan penerbangan yang setara dengan standar international. Pada saat yang sama, pemerintah Indonesia mengawasi maskapai dalam negeri untuk memperbaiki tingkat keselamatan dan keamanan penerbangan. Dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa upaya pemerintah Indonesia tersebut telah menghasilkan pencabutan larangan terbang yang dinyatakan oleh Uni Eropa pada tahun 2018.

---

This thesis discusses Indonesia's diplomacy efforts to accelerate the lifting of flight restrictions imposed by the European Union for all Indonesian airlines including Garuda Indonesia, which is a well-known national airline. This case has prompted the Indonesian government to conduct diplomacy to accelerate the lifting of the flight ban, because this flight ban has tarnished the country's image, especially in the Indonesian aviation industry. The main issue of Indonesian airlines flight ban was caused by Indonesia's low flight safety and the number of flight accidents in Indonesia. In this study, the author conduct a framework for analyzing economic diplomacy to analyze Indonesia's efforts to accelerate the lifting of flight restrictions. This economic diplomacy includes state to intergovernmental organizations relations, state to corporate relations and corporate to corporate relations.

The purpose of this research is to recognize the diplomacy and efforts of the Indonesian government in lifting the flight ban. In this case, the government's efforts are to carry out foreign cooperation to get the assistance of aviation expert team from the European Aviation Safety Agency (EASA) and establish cooperation with the International Civil Aviation Organization (ICAO) to equalize the level of flight safety to international standards. At the same time, the Indonesian government oversees domestic airlines to improve the level of flight safety and security. In this study, the authors conclude that the Indonesian government's efforts have resulted in the lifting of the ban imposed by the European Union in 2018. "

"[ABSTRAKDalam pembahasan mengenai diplomasi koersif, banyak akademisi yang berusahamelihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesuksesan/kegagalan diplomasikoersif. Secara umum faktor yang dapat mempengaruhi keluaran diplomasikoersif tidak hanya berasal dari internal relasi kedua pihak yang terlibat dalamdiplomasi koersif namun juga faktor eksternal di luar relasi tersebut. Studiliteratur dalam tulisan ini menunjukan bahwa pembahasan mengenai faktor-faktortersebut secara umum dibangun dari pengalaman negara Barat dalam melakukandiplomasi koersif. Selain itu, fokus pembahasan mengenai diplomasi koersifkebanyakan berpusat pada pembahasan mengenai faktor internal, khususnyamembahas pelaku diplomasi koersif. Sejumlah akademisi berusaha memberikanrekomendasi apa yang perlu diperhatikan dan dilakukan oleh pelaku diplomasikoersif untuk mensukseskan diplomasi koersif. Khususnya kredibilitas ancaman pelaku menjadi salah satu aspek yang menjadi perhatian utama dalam pembahasan mengenai kesuksesan diplomasi koersif.

---

ABSTRACTIn research regarding coercive diplomacy, many scholars try to identify factorsthat affecting success or failure in coercive diplomacy. In general, factorsaffecting the output of coercive diplomacy is not only internal factor that relatedto the relation of two parties but also external factor outside the relation. Findingsfrom the literature review show that discussion on factors affecting coercivediplomacy is shaped by Western experiences in coercive diplomacy. They focuson internal factors, especially on coercive diplomacy actor. Most scholars try toprescribe factors that need to be considered by the actor to promote successfulcoercive diplomacy. Threat credibility building is one of the most discussed aspect in discussions about factors affecting coercive diplomacy., In research regarding coercive diplomacy, many scholars try to identify factorsthat affecting success or failure in coercive diplomacy. In general, factorsaffecting the output of coercive diplomacy is not only internal factor that relatedto the relation of two parties but also external factor outside the relation. Findingsfrom the literature review show that discussion on factors affecting coercivediplomacy is shaped by Western experiences in coercive diplomacy. They focuson internal factors, especially on coercive diplomacy actor. Most scholars try toprescribe factors that need to be considered by the actor to promote successfulcoercive diplomacy. Threat credibility building is one of the most discussed aspect in discussions about factors affecting coercive diplomacy.]"

"Diplomasi vaksin adalah bagian dari diplomasi kesehatan global mengacu pada penggunaan maupun pengiriman vaksin dengan keterlibatan berbagai macam aktor. Diplomasi vaksin menyasar ancaman paling dasar manusia, yakni kesehatan. Momentum besar diplomasi vaksin ketika COVID-19 menelan korban jiwa daripada yang dilaporkan secara resmi. Merefleksikan peristiwa tersebut, kepemimpinan dan tata kelola kesehatan global menjadi momok yang dipertanyakan dalam penanganan wabah. Tulisan ini menggunakan 27 literatur dengan metode taksonomi yang dibagi dalam empat segmen (1) Konseptualisasi Diplomasi Vaksin, (2) Motivasi Diplomasi Vaksin, (3) Tujuan Diplomasi Vaksin, (4) Tantangan Diplomasi Vaksin. Temuan tulisan ini berupa tiga poin. Pertama, diplomasi vaksin menghasilkan praktik diplomasi konkret berupa pola persaingan dan ketergantungan. Kedua, diplomasi vaksin dipersepsikan sebagai medium pemenuhan kepentingan politik. Ketiga, vaksin sebagai barang primer karena sifatnya yang preventif menjadi medium unik serta efektif di tengah konflik dan kontestasi politik termasuk penggunaanya oleh rising power untuk menantang posisi hegemoni. Saat Covid-19, sifat alamiah vaksin didorong dengan serangkaian fragmentasi antara negara Barat dan Selatan menciptakan diplomasi vaksin yang timpang maupun berdampak pada adanya relasi kuasa antara negara produsen atau pendonor dengan penerima. Penimbunan vaksin Covid-19 marak dilakukan oleh negara Barat maupun produsen kawasan Selatan yang mengikat penerima donor di kawasan Asia, Eropa, dan Afrika dengan intensi politiknya.

---

Vaccine diplomacy is part of global health diplomacy, referring to the use and delivery of vaccines with the involvement of various actors. Vaccine diplomacy targets the basic human threat, namely health. Momentum of vaccine diplomacy reach when COVID-19 claimed more lives than officially reported, thus leadership and global health governance are questionable in handling the outbreak. This paper uses 27 literatures with a taxonomy method divided into four segments (1) Conceptualization, (2) Motivation, (3) Objectives, (4) Challenges. The findings of this paper are three points. First, vaccine diplomacy produces concrete diplomatic practices in the form of competition and dependency patterns. Second, vaccine diplomacy is perceived as a medium for fulfilling political interests. Third, vaccines as primary goods become unique and effective medium for settling conflict due to their preventive nature, including the usage by rising powers to challenge hegemonic positions. During Covid-19, the nature of vaccines was driven by a series of fragmentation between Western and Southern countries creating unequal vaccine diplomacy and impacting on the power relations between producer or donor countries and recipients. Hoarding of Covid-19 vaccines is rampant by Western countries and Southern producers who bind donor recipients in Asia, Europe and Africa with their political intentions."

"Jepang memiliki perhatian khusus dalam hal kepentingan nasionalnya. Masalah ketersediaan minyak merupakan hal yang sangat krusial di Jepang. Jepang merupakan negara yang sangat menggantungkan minyak sebagai komoditas utama untuk proses produksi kebutuhan domestik andalannya. Kebutuhan yang cukup tinggi tidak sebanding dengan pasokan yang tersedia, menuntun Jepang untuk melakukan impor minyak mentah dari negara lain terutama Arab Saudi. Namun, faktor geografis dan politik menjadi salah satu alasan Jepang untuk mencari alternatif negara yang memiliki komoditas minyak yang memiliki pasokan yang mencukupi. Jepang sudah melakukan diplomasi terhadap Rusia dalam memenuhi kebutuhan domestiknya sejak tahun 2011. Jepang melakukan proses diplomasi terhadap Rusia untuk bisa mendapatkan kepentingan domestiknya yang dilakukan oleh kedua pemimpin negara. Tidak hanya sektor publik yang dilibatkan namun perusahaan minyak lokal Jepang juga memiliki peran yang penting. Kepulauan Kuril juga masih menjadi perhatian utama Jepang dan Rusia dalam memperebutkan status kepemilikan wilayah teritorial. Pulau Sakhalin yang merupakan salah satu pulau yang berada di wilayah Kepulauan Kuril memiliki ladang minyak yang mampu memproduksi minyak dalam jumlah besar.

---

Japan has special attention in terms of its national interests. The issue of oil availability is very crucial in Japan. Japan is a country that relies heavily on oil as the main commodity for the production process of its flagship domestic needs. The high demand is not proportional to the available supply, leading Japan to import crude oil from other countries, especially Saudi Arabia. However, geographical and political factors are one of the reasons for Japan to look for alternative countries that have oil commodities that have sufficient supplies. Japan has been conducting diplomacy against Russia in meeting its domestic needs since 2011. Japan has conducted diplomatic processes against Russia to be able to get its domestic interests carried out by the two leaders of the country. Not only the public sector is involved but the local Japanese oil company also has an important role. The Kuril Islands are also still a major concern of Japan and Russia in fighting over territorial ownership status. Sakhalin Island which is one of the islands in the Kuril Islands region has oil fields that are capable of producing large amounts of oil. In this study, the authors used an oil diplomacy analysis framework."

"The SAGE Handbook of Diplomacy provides a major thematic overview of Diplomacy and its study that is theoretically and historically informed and in sync with the current and future needs of diplomatic practice . Original contributions from a brilliant team of global experts are organised into four thematic sections: Section One: Diplomatic Concepts & Theories Section Two: Diplomatic Institutions Section Three: Diplomatic Relations Section Four: Types of Diplomatic Engagement"